Strategi Perluasan Budidaya Tanaman Padi Untuk Stabilitas Ketahanan Pangan Di Kabupaten …(PRT-62)

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang

Di Kabupaten Kediri luas penanaman padi semakin turun dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri selama 5 (lima) tahun terakhir, mulai tahun 1999 sampai dengan 2003 sebagai berikut :

Tabel 1 Luas tanam padi di Kabupaten Kediri selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 1999 sampai dengan 2003.

No	Tahun	Luas Tanam (ha)
1	1999	57.404
2	2000	56.321
3	2001	54.956
4	2002	54.326
5	2003	53.424

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Pembangunan pertanian bidang peningkatan produksi tanaman padi pada tahun 1999 masih nampak ditangani secara serius oleh pemerintah, hal ini nampak Pemerintah masih melaksanakan  program KUT (Kredit Usaha Tani) yaitu kredit yang diberikan kepada petani penanam padi yang dapat dipakai untuk pembelian sarana produksi berupa pupuk, pestisida, zat perangsang tumbuh / pupuk pelengkap cair dan bantuan biaya pengolahan tanah. Tetapi kenyataan mulai tahun 2001 hingga sekarang pemerintah tidak lagi memberikan bantuan KUT pada petani padi. Padahal petani masih membutuhkan modal kerja biaya usahatani untuk penanaman padi. Akibatnya sebagian petani tidak lagi menerapkan paket tehnologi sesuai anjuran karena kekurangan dana untuk pembelian sarana produksi, cenderung beralih pada tanaman yang lebih sedikit biaya usahataninya, misalnya tanaman buah (rambutan, mangga) dan tanaman lainnya. Menurut laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri luas areal baku sawah 144 hektar biasanya ditanami padi, sekarang yang 25 hektar ditanami rambutan. Di Desa Mojo baku tanah sawah 110 hektar yang biasa ditanami padi, sekarang berkurang 15 hektar ditanami mangga rambutan dan ubikayu. Dan masih banyak lagi kenyataan dilapang yang belum terkafer.

Pada tahun 1999 dan sebelumnya pemerintah masih mensubsidi harga pupuk dan pestisida, sehingga membantu beban biaya produksi usahatani tanaman padi, tetapi mulai tahun 2000 hingga sekarang tidak ada lagi subsidi pemerintah untuk sarana produksi usahatani.. Yang lebih parah subsidi diberikan pada harga beras yang menurut konsepnya untuk keluarga pra sejahtera, harganya hanya dijual Rp.1.000,- per kg. Pada kenyataan di lapang petani banyak yang termasuk pra sejahtera. Sehingga petani pra sejahtera lebih memilih beli beras dengan harga Rp.1.000,- dari pada tanam padi yang biayanya apabila dihitung lebih dari Rp.1.000,- per kg.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2008 (HK-21)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 No. 1 tahun 1974 Undang- undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sdorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang mempersukar perceraian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Dengan ikatan lahir batin dimakudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya (Wantjik Saleh, 1980

:14).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (HK-16)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG (HK-15)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA) (HK-14)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa itu.

Jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi yang lemah/rendah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras (HK-13)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia telekomunikasi saat sekarang ini sangat pesat sekali, ditandai dengan menjamurnya sarana komunikasi seperti hand phone (telepon genggam) yang dapat dibawa kemana-mana, dan penggunaannyapun bukan hanya sekedar untuk komunikasi bahkan untuk berbagai hiburan seperti musik, radio, televisi dan lain sebagainya.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat salah satu pemilik perusahaan pertelekomunikasian (PT Excelcomindo Pratama Tbk) berusaha meningkatkan pelayanan kepada konsumen, baik melalui pelayanan penjualan assesories, maupun membangun Base Transceiver Station (BTS) yang baru agar konsumen mendapatkan signal yang bagus dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke manca negara.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Studi Pengolahan dan Lama Penyimpanan Saus Cabai dari Bahan Dasar Cabai Merah (Capsicum annuumL.) dan Cabai Rawit (Capsicum frutencens L.) yang Difermentasi (PRT-145)

Konsumsi cabai rata-rata sebesar 4,6 kg per kapita per tahun. Permintaan yang cukup tinggi dan relatif kontinu serta cenderung terus meningkat ini memberi dorongan kuat masyarakat luas terutama petani dalam pengembangan komoditi cabai (Hartuti, 1996).

Cabai merupakan produk hortikultura yang mudah rusak dan merupakan tanaman bermusim. Pada saat panen raya produk buah cabai berlimpah, sehingga nilai jualnya rendah dan bahkan tidak mempunyai nilai jual sama sekali. Untuk mengantisipasi menurunnya harga cabai, diperlukan teknologi pengolahan cabai, yang selain dapat memberi nilai tambah bagi petani, juga dapat membuka lapangan kerja.Bentuk olahan cabai yaitu bentuk olahan setengah jadi dan bentuk olahan langsung jadi, misalnya saus cabai (Nasrullah, 2011).

Saus cabai telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat modern baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan.Saat ini saus cabai telah digunakan sebagai penyedap beragam makanan atau masakan oleh berbagai kalangan masyarakat.Rasa, aroma, tekstur, serta warna saus cabai yang khas dan menarik menyebabkan masyarakat menjadikannya sebagai bagian dari menu kesehatan. Selain itu kehadiran produk olahan cabai ini sangat menguntungkan karena selain dapatmenambah daya guna, keragaman, dan kepraktisan, juga dapat memperpanjang daya awet suatu bahan pangan (Astawan, 2009).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---