STUDI KASUS KAWIN KONTRAK DI DESA PELEMKEREP KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA (HK-26)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut tidak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis kedua manusia tersebut saja, tetapi pada umumnya dapat dikatakan, menyalurkan kebutuhan biologis merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapat anak keturunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang (HK-24)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif) (Afiah, 1989:13).

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Pemilik Kios Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Thn 2006 Ttg Retribusi Pasar Di Pasar Manonjaya (HK-23)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang diundangkan secara benar dan berdasarkan prosedur yang syah, “dimana Undang-undang merupakan suatu keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat secara umum”1.

Tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya dan mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi setiap pelanggarnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (HK-17)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak (right) adalah hak (entitlement). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM tidak dapat dialihkan dari satu orang kepada orang lain, selain itu HAM bersifat universal yang artinya berlaku di mana saja dan kapan saja.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN SISTEM CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATU (HK-18)

Memasuki pasar bebas AFTA (Asia Free Trafe Area) tahun 2003, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional.

Bagi Indonesia beberapa jenis komoditi ekspor sangat mendapat perhatian dari pemerintah, karena secara umum perekonomian Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditi migas sebagai penyumbang devisa dalam pembangunan. Itulah sebabnya deregulasi dan debirokratisasi yang pemerintah gulirkan sampai saat ini diarahkan pada peningkatan dan kemajuan eksport produk-produk non migas. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan lain yang perlu segera ditangani dan dibenahi, seperti misalnya perangkat hukumnya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, Dalam Kasus Hutang Piutang Atas Hak .. (HK-20)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang yang mengajukan suatu perkara perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan diakhiri dengan putusan. Namun hanya dengan putusan saja belum dikatakan persoalan selesai. Putusan ini harus dilaksanakan atau dieksekusi.

Putusan pengadilan yang harus dieksekusi atau dilaksanakan itu hanya putusan yang bersifat kondemnatoir artinya putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Sungkai Selatan (HK-19)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat digerakan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---