Analisis Pemasaran Blimbing Karangsari Kecamatan … Kota …(PRT-59)

BAB  I 
PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang.

Proses dinamika ekonomi global maupun domistik menuntut adanya berbagai tindakan di berbagai aspek termasuk didalamnya strategi pembangunan pertanian dari yang semula menitik beratkan pada penekanan produksi, namun didalam perkembangannya diharuskan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan menuju ke orientasi pasar dengan pendekatan agribisnis dan teknologi ( Syarifudin, B. 1995 ).

Pengembangan sistem agribisnis dimaksudkan untuk menciptakan lapamgan kerja dan berusaha, serta meningkatkan nilai tambah dari produk – produk pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kerjasama kemitraan antara pelaku bisnis pada berbagai ragam atau cabang usaha ( Syarifudin Bahrsyah, 1995 ). 

Fakta menunjukkan bahwa  sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang aman terhadap guncangan krisis ekonomi, untuk mempertahankan kondisi tersebut maka Pemerintah konsisten dengan kebijakan yang mempertahankan pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis sebagai upaya pengembangan yang cukup realistis dan fakta. Dalam krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, sektor pertanian yang memiliki local content relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi manufaktur non pertanian, sehingga sektor pertanian kembali dijadikan katup penyelamat pembangunan ekonomi.

Dalam tahun 2001 Departemen Pertanian sedang mempromosikan Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang memiliki komitmen  berdaya saing, berkerakyatan,   berkelanjutan dan terdesentralistis. Skala usaha agribisnis dapat beraneka ragam, usahatani keluarga, usaha kelompok, usaha kecil, usaha koperasi dan usaha korporasi. Dari satu sisi memang perlu dipahami bahwa perdagangan buah-buahan sudah menjadi usaha niaga antar negara hampir tanpa batas.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Berbelanja Di Pasar Sayur … Kabupaten …(PRT-61)

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1.         Latar Belakang

Otonomi Daerah sudah diberlakukan di seluruh Indonesia, setiap pemerintah daerah baik langsung atau tidak akan dituntut untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Harapan dan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didaerah masing-masing, salah satunya dengan peningkatan PAD melalui retribusi pasar, dampak strategisnya pasar tersebut perlu dikembangkan secara serius sehingga mampu memperoleh pendapatan /kontribusi secara optimal kepada Pemerintah Daerah.

Setiap sektor usaha suka tidak suka mau tidak mau harus berhadapan dengan persaingan bebas. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya, dengan sedini mungkin melakukan persiapan disegala bidang usaha dan untuk mengembangkan kemampuan bersaingnya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan akan semakin giat pula menggerakkan pembangunan dalam memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada, pembangunan dan hasil-hasilnya terus diupayakan peningkatan pemerataanya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi, menciptakan lapangan kerja , mengurangi kesenjangan antar wilayah, mewujudkan kesejahteraan yang merata dan menumbuhkan sikap kemandirian.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Strategi Perluasan Budidaya Tanaman Padi Untuk Stabilitas Ketahanan Pangan Di Kabupaten …(PRT-62)

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang

Di Kabupaten Kediri luas penanaman padi semakin turun dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri selama 5 (lima) tahun terakhir, mulai tahun 1999 sampai dengan 2003 sebagai berikut :

Tabel 1 Luas tanam padi di Kabupaten Kediri selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 1999 sampai dengan 2003.

No	Tahun	Luas Tanam (ha)
1	1999	57.404
2	2000	56.321
3	2001	54.956
4	2002	54.326
5	2003	53.424

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Pembangunan pertanian bidang peningkatan produksi tanaman padi pada tahun 1999 masih nampak ditangani secara serius oleh pemerintah, hal ini nampak Pemerintah masih melaksanakan  program KUT (Kredit Usaha Tani) yaitu kredit yang diberikan kepada petani penanam padi yang dapat dipakai untuk pembelian sarana produksi berupa pupuk, pestisida, zat perangsang tumbuh / pupuk pelengkap cair dan bantuan biaya pengolahan tanah. Tetapi kenyataan mulai tahun 2001 hingga sekarang pemerintah tidak lagi memberikan bantuan KUT pada petani padi. Padahal petani masih membutuhkan modal kerja biaya usahatani untuk penanaman padi. Akibatnya sebagian petani tidak lagi menerapkan paket tehnologi sesuai anjuran karena kekurangan dana untuk pembelian sarana produksi, cenderung beralih pada tanaman yang lebih sedikit biaya usahataninya, misalnya tanaman buah (rambutan, mangga) dan tanaman lainnya. Menurut laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri luas areal baku sawah 144 hektar biasanya ditanami padi, sekarang yang 25 hektar ditanami rambutan. Di Desa Mojo baku tanah sawah 110 hektar yang biasa ditanami padi, sekarang berkurang 15 hektar ditanami mangga rambutan dan ubikayu. Dan masih banyak lagi kenyataan dilapang yang belum terkafer.

Pada tahun 1999 dan sebelumnya pemerintah masih mensubsidi harga pupuk dan pestisida, sehingga membantu beban biaya produksi usahatani tanaman padi, tetapi mulai tahun 2000 hingga sekarang tidak ada lagi subsidi pemerintah untuk sarana produksi usahatani.. Yang lebih parah subsidi diberikan pada harga beras yang menurut konsepnya untuk keluarga pra sejahtera, harganya hanya dijual Rp.1.000,- per kg. Pada kenyataan di lapang petani banyak yang termasuk pra sejahtera. Sehingga petani pra sejahtera lebih memilih beli beras dengan harga Rp.1.000,- dari pada tanam padi yang biayanya apabila dihitung lebih dari Rp.1.000,- per kg.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2008 (HK-21)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 No. 1 tahun 1974 Undang- undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sdorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang mempersukar perceraian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Dengan ikatan lahir batin dimakudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya (Wantjik Saleh, 1980

:14).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (HK-16)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG (HK-15)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA) (HK-14)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa itu.

Jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi yang lemah/rendah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---