Bangsa Indonesia yang
sedang berada dalam proses belajar bagaimana hidup di alam demokrasi, masyarakat
pada umumnya membutuhkan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya.
Pemimpin selalu menjadi fokus dari semua gerakan aktivitas baik dalam aktivitas
politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Kartini Kartono,
menjelaskan bahwa tentang pentingnya ketertiban, dalam kompleksitas masyarakat,
manusia harus hidup bersama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib dan terbimbing
oleh seorang pemimpin, dalam mencapai tujuan bersama, diperlukan kerja yang
kooperatif yang perlu dipandu oleh seorang pemimpin. Jadi selain ketertiban
yang perlu juga diperhatikan adalah panutan. Suatu komunitas (daerah)
memerlukan panutan, yakni sosok yang dianut, yang dianggap mampu mengayomi dan
melindungi komunitasnya, dan dapat diandalkan. Kepemimpinan merupakan suatu
hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dengan pihak yang dipengaruhi, dan
merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif.
Sebutan politik dalam
kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur
politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam
infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan)[1]. Pemimpin politik umumnya
lebih menggunakan hubungan-hubungan formal dan personal dalam menggerakkan
pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan politik
merupakan suatu hal yang pokok dalam sistem politik, kerja sama mencapai suatu
tujuan. Hal ini menimbulkan beberapa inti yang terkandung dalam kepemimpinan
politik itu menyangkut hal kepemimpinan politik ada pengaruh, konteks
kepemimpinan politik adalah kelompok, serta adanya unsur pencapaian tujuan.[2]
Kepemimpinan politik
tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah sampai kedaerah baik
itu ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Kabupaten Wajo sebagai salah
satu daerah di Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi turut pula terjadi dinamika pada kepemimpinan politik kepala
daerah pada masa ke masa (periode ke periode). Ketika kepemimpinan politik tersebut dikemas
oleh aktor politik dalam bentuk dominasi yang sanggup mempengaruhi orang lain
dengan menggunakan atribut kepemimpinannya baik berupa kepercayaan,
nilai-nilai, sifat, pengetahuan, dan keterampilan maka akan berdampak pada
kepemimpinan politiknya.
H.Andi
Asmidin merupakan Purnawiran TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel, merupakan
kepala daerah Wajo periode 2004-2009. Sebelumnya karir militernya dimulai sejak
menamatkan pendidikan militernya di AMI Tk. III tahun 1964, kemudian mengikuti
kursus dan pendidikan militer lainnya diantaranya SECAPA 1965, KUMINU ADJ 1966,
SUSPEDA ADJ 1973, SISLAPA 1977, TAR DANMIN 1982, SUS FUNGPERS 1083 dan SUS
YAWAN ABRI 1987[3]
Sedangkan jabatan penting yang telah diraihnya Kardik Dalkar ADJ DAM XIII
Merdeka, Karo Hiburan ADJ DAM XIII Merdeka, Karo Milsuk Persmil Inmindam XIII
Merdeka, Karo Minspersmil inmindam XIII Merdeka dan I Minscab Rem 141, Kabag
minpersmil inmindam XIV Hasanuddin dan lain sebagainya. Riwayat kepangkatan H.
Andi Asmidin Pelcapa 1-11-1965, Letda 1-11-1968, Lettu 1-01-1971, Kapten
1-01-1973, Mayor 1-01-1973, Letkol 1-10-1986
dan Kolonel 1-04-1956.
Ini
menarik untuk dilihat, kepemimpinan politik kepala daerah di Kabupaten Wajo
terlihat kecendrungan perbedaan antara sipil dan militer. Dari kepemimpinan
kepala daerah H. Andi Hasanuddin Oddang sampai kepemimpinan sekarang Drs. H.
Andi Burhanuddin Unru cenderung didominasi oleh sipil sebanyak (5 kepala daerah
terpilih) dan hanya sedikit (3 kepala daerah terpilih) yang berasal dari
militer. Perbedaan tersebut dapat
dilihat:[4]
1.
H. Andi Hasanuddin Oddang periode 1962 s/d 1967
berlatar belakang sipil;
2. H. Andi Unru, periode 1967 s/d 1978
berlatar belakang militer;
3. H. Rustam Effendi, periode 1978 s/d 1988
berlatar belakang militer;
4.
Dr. Ir. H. Rady A Gani, periode 1988 s/d 1993
berlatar belakang sipil;
5.
Drs. H. Dachlan Maulana Ms periode 1993 s/d 1999
berlatar belakang sipil
6.
Drs. H. Naharuddin Tinulu Ms, periode 1999 s/d 2004
berlatar belakang sipil;
7. H. Andi Asmidin, periode 2004 -2009
berlatar belakang militer ; *[5]
8.
Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, periode 2009 s/d
sekarang berlatar belakang sipil.
Kemunculan
H. Andi Asmidin yang mewakili militer sangat menarik mengingat di Wajo itu kepala daerahnya
cenderung dilatar belakangi oleh sipil, dan setelah tiga kepala daerah terpilih
berasal dari sipil ( Rady A. Gani, Dachlan Maulana, dan Naharuddin Tinulu)
barulah militer kembali terpilih. Mengingat sejarah di Indonesia beberapa tahun
yang lalu, tahun 1999 untuk menetukan siapa presiden pertama yang memulai era
reformasi setelah Habibie turun akibat lepasnya Timur – Timur melalui sidang
istimewa MPR, satu slogan yang muncul di masyarakat yang trauma rezim Soeharto
yang pejabat politiknya dipenuhi orang militer yaitu ”Asal Jangan Tentara” malah slogan semacam ini berbalik di Kabupaten
Wajo,memasuki masa reformasi malah kaum militerlah yang terpilih kembali.
H.
Andi Asmidin yang mewakili karirnya dibidang pemerintahan sejak di lantik
menjadi kepala daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 08 Februari 2004 untuk
periode 2004 – 2009. Menambah pengalaman hidupnya semakin matang, dinamis, dan
kompleks yang membawanya menjadi sosok pemimpin politik yang tangguh dan patut
ditaladani. Melalui visinya ”Terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Wajo yang maju, mandiri, demokratis, beradab,
bernafaskan iman dan taqwa serta dengan semangat Yassiwajori” dengan
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan agama,
menata kelembagaan dan peranan pemerintah sebagai pengayom masyarakat, serta mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya pembangunan (alam, teknologi, modal dan sosial).[6] Suami Hj. Andi Weda ini berjuang keras
untuk memajukan Kabupaten Wajo kedepannya dengan tanggung jawab penuh memimpin
Wajo, memaknai tanggung jawab sebagai seorang aktor yang pernah digembleng di
dunia militer dan menjadi kepala daerah yang berdemokratis yang selalu memegang
penuh nilai – nilai kelokalan dan budaya lokal Wajo, dimana
sangat dipahami sebagai nilai-nilai sosial kultural yang dijadikan oleh
masyarakat sebagai patron (pola) dalam melakukan aktivitas keseharian. Demikian
penting dan berharganya nilai budaya lokal ini, maka sebagai pemimpin bugis – Wajo
apalagi dari kaum bangsawan, suatu strata sosial yang sangat dihargai di Bugis
Wajo menjadikan H. Andi Asmidin diharapkan mampu bertindak sebagai seorang
bugis Wajo yang harus mematuhi nilai – nilai seorang Bugis – Wajo dalam
memimpin. Mengangkat masalah kepemimpinan politik H. Andi Asmidin di Kabupaten
Wajo periode 2004 -2009, penulis ingin mengulasnya bagaimana keterkaitan antara
latar belakang H. Andi Asmidin sebagai kepala daerah, sebagai seorang militer
dan sebagai seorang yang berlatar belakang bugis bangsawan, Ketiga hal tersebut
yang menimbulkan rasa ingin tahu penulis, bagaimana gaya kepemimpinan politik
H. Andi Asmidin di Kabupaten Wajo periode 2004-2009.
H. Andi Asmidin terbilang banyak
melahirkan gebrakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Wajo baik dalam
bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Wajo. H. Andi Asmidin bukan hanya
pintar dalam menggerakkan kemampuan individualnya, akan tetapi juga mampu
menggerakkan atribut sekelilingnya dalam menjalankan kepemimpinan politiknya,
hal ini tergantung pada gaya kepemimpinan politik seorang H. Andi Asmidin dalam
memimpin Kabupaten Wajo periode 2004 – 2009. Kebijakan politik merupakan
seluruh kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang membutuhkan dukungan oleh
seluruh komponen masyarakat, terutama kemampuan politik pemimpinnya (political will). Hal ini yang dimiliki
Kol. Purn. H. Andi Asmidin kemampuan dalam menjalankan eksistensinya dalam
dunia politik, baik secara sebagai kepela daerah, sebagai seorang militer dan
seorang bugis bangsawan yang memiliki ciri khas gaya kepemimpinan politik yang
tersendiri, dan berusaha memberikan yang terbaik khususnya masyarakat Kabupaten
Wajo. Melihat masa kepemimpinan politik H. Andi Asmidin periode 2004 s/d 2009
secara khusus, penulis kemudian tertarik untuk mendeskripsikan kepemimpinan
politiknya yang masih kurang tertuang dalam bentuk buku – buku, majalah,
artikel dan makalah. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang ”Kepemimpinan Politik H. Andi Asmidin di
Kabupaten Wajo Periode 2004-2009”
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar