BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
belakang
Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan
semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah
sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul
dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada)
secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat
lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.
Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia
setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi
pada tingkat lolkal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian
muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan
bagi para elite daerah untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi
daerah.
Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau
sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Namun, dalam
realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan
yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga
dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit
terhindarkan.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional,
melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. Kedudukan kepala
daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk
langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat
lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih
pemimpin daerahnya.
Dalam masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini
kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto),
dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan
masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas
sumber-sumber yang ada di daerahnya.
Seiring dengan berlakunya kebijakan
desentralisasi,kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi
sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih
cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan
kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang
tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang
berlebihan.
Namun, pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh
masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik
untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan
emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan
untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut
kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada
di Kabupaten Mamuju, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni
tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada
ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan[1].
Pilkada Gubernur yang berlangsung di kabupaten Mamuju
Sulawesi Barat, ini menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari
partisipasi politik, ternyata dapat member kembali ruang-ruang etnisitas untuk
tumbuh subur di masyarakat.
Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir didaerah lain, tampaknya bahwa
mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas
tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam
hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas
tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal.
Disisi lain, bagi Tokoh masyarakat di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat,
selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan
kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung
memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial
di ranah politik[2].
Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal
dalam pilkada Gubernur yang berlangsung di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat,
tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan
primordialnya. Adapun tokoh masyarakatnseperti tokoh adat. Tokoh agama, tokoh
tokoh pemuda, dan tokoh intelektual.
Perilaku memilih tokoh masyarakat dan
keterlibatannya pada pilkada Gubernur di Kabupaten Mamuju, memberikan kesan
bahwa pilihan rasional masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung
dikesampingkan. Mereka yang pada saat mencoblos, meski memilih
secara sadar pilihannya, akan tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang
bersifat subjektif emosional, memilih hanya karena masih adanya ikatan
kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan dan sebagainya[3].
Hal tersebut diatas disebabkan
karena faktor etnisitas, ataupun kekerabatan yang masih amat kental pada
perilaku memilih tokoh masyarakat, sehingga keberadaan tokoh masyarakat dengan model perilaku memilih tersebut, dapat
menghambat proses demokratisasi. Sehingga, jika hal tersebut diarahkan untuk
kepentingan politik kekuasaan tertentu, maka hal tersebut menjadi kekuatan
politik yang besar.
Kuatnya Ikatan kekerabatan
(darah dan kekeluargaan) dan kesamaan kesukuan, bahasa, dan adat-istiadat
merupakan faktor-faktor primordial yang membentuk perilaku memilih masyarakat[4].
Etnisitas menjadi hal sangat
mendasar dalam tingkah laku memilih tokoh masyarakat pada Pilkada Gubernur tahun 2006 yang berlangsung
di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat .
Berangkat
dari fakta objektif yang diuraikan diatas, yang mengindikasikan bahwa perilaku
memilih tokoh masyarakat di Kabupaten Mamuju, masih tergolong sektarian dan
dapat menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal.
Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian ini dengan
mengangkat judul Tokoh Masyarakat dan Perilaku Memilih. Fokus ini mengacu pada
Perilaku memilh Tokoh Masyarakat pada Pilkada Gubernur tahun 2006 di Kabupaten
Mamuju Sulawesi Barat.
Klik Download Untuk mendapatkan File Lengkap
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar