Lowongan

Showing posts with label Administrasi Negara. Show all posts
Showing posts with label Administrasi Negara. Show all posts

Pelaksanaan Fungsi Sekretariat dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kabupaten Luwu Timur (AN-30)


ABSTRAK

 Pelaksanaan Fungsi Sekretariat dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kabupaten Luwu Timur

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Sekretariat menjalankan fungsi manajemen dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil. serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen di Sekretariat Kabupaten Kuwu Timur. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran positif tentang pelaksanaan fungsi sekretariat dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. kegunaan akademik dari penelitian ini, diharapkan memberi nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah fungsi secretariat sebagai fungsi manajemen dalam peningkatan kinerja terutama dalam hal pelaksanaannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.      

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (AN-29)


ABSTRAK


Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan pemerintah kecamatan dalam mendukung perencanaan pembangunan di sektor pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pembangunan pertanian, tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dengan pengamatan langsung kepada subjek penelitian. Serta ditunjang dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian yang tentunya berhubungan langsung dengan topik penelitian ini.
Adapun subjek penelitian adalah Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng, sedangkan dari pihak masyarakat meliputi : Tokoh-tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi kelembagaan masyarakat. Informan penelitian dilakukan dengan purposive maka dipilih informan yang terlibat secara teknis maupun dalam hal kebijakan pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian, yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota BauBau (AN-28)


ABSTRAK

Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota BauBau

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta penjelasan tentang kemampuan aparatur pemerintah dalam pelayanan izin mendirikan bangunan(IMB) di kota Baubau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan aparatur pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe deskriptif, yaitu tipe penilitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kemampuan aparatur pemerintah dalam pelayanan Izin mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota BauBau.Dasar penelitian adalah studi kasus, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan data yang dihadapkan.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

PERAN DPPKAD DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (Studi Tentang Pengelolaan PAD) KABUPATEN MOROWALI (AN-27)


ABSTRAK


PERAN DPPKAD DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (Studi Tentang Pengelolaan PAD) KABUPATEN MOROWALI 


            Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi  Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011.

            Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual mengenai peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan indikator penelitian.


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Kota Baubau (Studi Kasus Pada Kecamatan Wolio, Tahun 2009-2011) (AN-26)


ABSTRAK


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan pemerintah kota dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan pemerintah kota dalam meningkatkan kesehatan lingkungan kota BauBau kecamatan Wolio Tahun 2009-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis masalah yang diteliti.
Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dimana obyek atau masalah diteliti dan diamati, kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas dengan tujuan akan memperoleh informasi dari sejumlah responden yang dianggap dapat mewakili populasi dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Wolio Kota BauBau.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Contoh Skripsi Administrasi Negara

Contoh Skripsi Administrasi Negara

Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan negara yang meliputi kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang dalam menjalankan suatu negara.

Dalam menyusun skripsi administrasi negara, kita dapat membuat contoh-contoh kantor pelayanan publik milik pemerintah, meskipun pada umumnya banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem kerja pelayanan publik dari pemerintah.

contoh skripsi administrasi negara
Terkadang sebagai mahasiswa, Anda bingung ketika akan mengerjakan tugas akhir atau skripsi, terutama ketika menentukan judul. Sehingga Anda perlu mencari inspirasi untuk judul sripsi yang akan Anda buat.


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di kabupaten Polewali Mandar (AN-25)


ABSTRAK

 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di kabupaten Polewali Mandar
            Penelitian ini bertujuan untuk:
1.            Untuk mengetahui dan menggambarkan peranan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang taekwondo,
2.            untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang taekwondo di kabupaten polewali mandar.
Dasar penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah studi kasus yaitu penelitian yang digunakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian. Sementara tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam pembinaan olahraga cabang taekwondo di kabupaten polewali  mandar. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik snowball sampling .

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Kabupaten Sidrap (AN-24)


Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga untuk peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Sidrap.
            Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang memberikan gambaran faktual mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (study research), dan studi lapang (field research) dalam bentuk observasi dan wawancara (interview). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan indikator dalam penelitian.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar (AN-23)


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pelakasanaan tugas dan fungsi dari dinas Inspektorat Kabupaten Takalar sebagai pengawasan fungsional pada dinas Badan Kepegawaian Daerah KabupatenTakalar.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Takalar. Tipe yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Dan Semangat Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Pegawai RSUD Waluyojati Kraksaan Kabupaten Probolinggo (AN-21)


BAB  I
PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang   
Produktivitas kerja merupakan hasil kerja sumber daya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Produktivitas kerja yang tinggi akan membawa perusahaan memperoleh tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya,  produktivitas  kerja  yang  rendah  akan  memberikan  inefisiensi  yang  akan mengganggu kontinuitas perusahaan di masa yang akan datang.
Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja  pegawai  seperti keahlian, manajemen yang bertanggungjawab, kepemimpinan yang         luar biasa, kesederhanaan organisasi, kepegawaian yang efektif, tugas yang menantang, perencanaan dan  pengendalian  tujuan  serta  pelatihan  yang  khusus  (Moeljono,  2003  :63).  Namun selain faktor-faktor  di atas, ada faktor lain yang “tidak tampak” yang lebih menentukan keberhasilan   organisasi/perusahaan  dalam  mencapai  tujuannya,  menentukan  apakah manajemen   dapat   diimplementasikan   atau   tidak.   Faktor tersebut adalah budaya organisasi. Keunggulan  organisasi/perusahaan ditentukan oleh unggul tidaknya budaya organisasi yang dimilikinya oleh  perusahaan tersebut. Budaya organisasi mendukung unggulnya kinerja organisasi dan pada akhirnya  keunggulan kompetitif organisasi, apa pun indikator profesionalitasnya ( Moeljono, 2003:130).
Budaya organisasi / perusahaan memang sulit didefinisikan secara tegas dan sulit diukur,  namun  bisa dirasakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai budaya organisasi  yang kuat bahkan  dapat “terlihat” atau teramati oleh  peninjau dari luar organisasi, yang mengamati. Pengamat tersebut akan merasakan suasana kerja yang khas dan “lain daripada yang lain”, di dalam organisasi tersebut, bila dibandingkan dengan organisasi  lain.  Hal-hal tersebut penting, dan karena itu perlu dipahami serta dikenali. Akan tetapi hal-hal yang bersifat universal itu harus diterapkan oleh manajemen dengan pendekatan yang memperhitungkan secara matang faktor-faktor situasi, kondisi, waktu dan ruang. Dengan kata lain, diterapkan sesuai dengan budaya yang berlaku dan dianut dalam organisasi yang bersangkutan.
Apabila setiap  orang  dalam  suatu  organisasi  merasakan  bahwa  prinsip  yang mendasari  setiap tindakan dan perilaku organisasi sesuai dengan pandangan hidupnya atau  tidak  menyimpang  dari  prinsip  pribadinya,  maka  ia  akan  bekerja  dengan  baik. Apalagi  jika  mereka  merasakan  bahwa  pandangan  hidupnya  atau  cita-citanya  akan mendapat tempat yang sesuai di dalam organisasi tempat ia berkarya, maka hal ini akan mendorong ia memahami maksud, tujuan dan ruang lingkup kegiatan dalam perusahaan yang  berakibat  pada  adanya  dorongan  semangat  untuk  bekerja  lebih  baik,  karena menyadari bahwa apa yang bermanfaat bagi organisasi juga bermanfaat bagi dirinya. Apa yang  ia  dambakan  bagi  masa  depannya  dapat  dipenuhi  oleh  perusahaan  dimana  ia berkarya  dan  akhirnya  akan  menumbuh   kembangkan  budaya  kerja  atau  budaya organisasi.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tingkat Kecamatan (Suatu Studi Pada Kantor Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ) (AN-19)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1          Latar Belakang
Dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dikemukakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara           sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Apabila hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan bunyi dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud. Oleh karena itu sebagai penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan ditingkat kecamatan, karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain melaksanakan tugas–tugas pemerintahan secara umum yang termasuk didalamnya adalah hal-hal terkait dengan pembangunan, pembinaan masyarakat maka kecamatan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dalama arti berkualitas kepada masyarakat yang menjadi lingkup kewenangannya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai alat dalam administrasi dan manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia didalam organisasi, karena bergerak dan tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam organisasi yang bersangkutan untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perijinan Tempat Usaha Di Kabupaten Magetan (AN-18)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang

Rendahnya pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat . Birokrasi  kita terkenal sebagai birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan istilah-istilah “ Kalau  bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, kalau bisa mahal kenapa murah “ , dimana kata-kata tersebut sudah melekat pada birokrasi di Indonesia. Pelayanan publik pada hakekatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit, tidak fleksibel, banyak biaya, memerlukan waktu yang lama. Dengan kata lain pelayanan publik yang diberikan tidak efektif dan efisien.

Kondisi yang demikian itu membuat masyarakat sebagai pengguna layanan publik, enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan birokrasi pemerintah. Keengganan masyarakat dalam mengurus segala macam urusan yang berkaitan dengan pemerintah merupakan salah satu dampak dari rendahnya kinerja pelayanan birokrasi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik adalah masalah perijinan tempat usaha. Melihat kendala   yang  dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus perijinan, maka hal ini merupakan tatangan tersendiri bagi pemerintah yang berkaitan dengan perijinan untuk memfasilitasi masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan tempat usaha pada masyarakat melalui strategi pelayanan prima. Peningkatan kualitas pelayanan harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Mekanisme Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan ( Studi Pada Bappeda Kabupaten Magetan ) (AN-17)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana pembangunan daerah lain,  adalah merupakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  berkesinambungan. Oleh  karena  itu pembangunan  daerah  saat  ini  dan  yang  akan  datang  merupakan kelanjutan dari pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya berikut hasil-hasil yang telah dicapai baik keberhasilan muapun kegagalan.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan daerah, maka selama ini Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan pendekatan lintas sektoral yang bersifat komprehensif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memelihara konsistensi pembangunan daerah dan benar-benar sesuai dengan tuntutan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada skala prioritas, potensi daerah dan efisiensi, atas dasar prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menjamin keterpaduan kebijaksanaan antara semua sektor pembangunan dengan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif tersebut ternyata pelaksanaan pembangunan di daerah telah mampu menunjukkan gelombang kemajuan yang semakin meningkat dan merata di berbagai bidang. Sebagai konsekwensi keberhasilan pembangunan tersebut maka tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam kelanjutan pembangunan  menjadi semakin  luas cakupan  dan  ruang  lingkupnya.  Sementara itu sumber-sumber pembangunan yang di dalamnya termasuk kemampuan organisasi perencanaan dalam kondisi yang terbatas, dan belum memadai untuk melaksanakan fungsi perencanaan secara efektif.


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah, Makassar (AN-16)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar Belakang
Dalam dunia ilmu sosial, kebudayaan umumnya diperlakukan sebagai suatu variabel independen dan kontekstual yang berguna untuk menerangkan variasi-variasi perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat. Hubungan ilmu politik dari pendekatan ini terdapat pada karya tulis Gabriel Almond dan Sidney Verba, The Civic Culture, sebuah analisis komparatif lima negara mengenai hubungan antara sikap rakyat terhadap politik dan demokrasi yang stabil. Pendekatan ini diterapkan kepada Dunia Ketiga dan amat berpengaruh di dalam buku Lucian Pye dan Sidney Verba yaitu, Political Culture and Political Development. Pye menulis: Pandangan budaya politik adalah sikap, sentimen, dan kesadaran yang memberi informasi serta mengatur perilaku politik di dalam setiap kelompok masyarakat adalah bukan hanya kumpulan sembarangan, tetapi mewakili pola-pola yang koheren, yang sama-sama sesuai dan saling memperkuat.[1]
 
Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik, walaupun sementara pihak seringkali memandang budaya politik tak lebih hanya sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem politik maupun struktur politik. Budaya politik tidak diperhitungkan sama sekali dalam proses-proses politik. Asumsi itu banyak digunakan sebelum berkembangnya pendekatan yang mendasarkan diri pada budaya politik. 

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem politik. Sehingga Rusadi, dalam membahas budaya politik menyamakan dengan struktur politik, karena berhubungan dengan fungsi konversi (conversion function), dan kapabilitas (capabilities). Dalam membahas keterkaitan antara budaya politik dengan sistem politik, budaya politik perlu dikedepankan karena menyangkut disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena masyarakat. Terlebih lagi sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian dari ilmu sosial (social system) yang hidup dalam sociosphere yang merupakan bidang telaah baik sosiologi, antropologi maupun geografi.[2]

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (AN-15)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat  dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam  rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnyalah pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan  yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah  memberikan  pelayanan  umum kepada  masyarakat. Oleh karena itu, organisasi  pemerintah  sering  pula  disebut  “Pelayanan  masyarakat” (Public Servant).

 Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak dijelaskan oleh para ahli.  Antara  lain  menurut  Supriyanto  dan  Sugiyanti,  dalam  buku Otonomi  Daerah  ’Capacity building   dan  Penguatan  Demokrasi  Lokal’ (2003 : 68), √°dalah upaya  untuk  membantu  menyiapkan, menyediakan/mengurus  keperluan orang lain. Selain itu, dalam buku yang sama, Moenir (2003 : 68) juga mengemukakan pendapatnya mengenai ’pelayanan’ yaitu proses dalam berbuat baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Boediono (2003 : 60) tentang pengertian ’pelayanan’ yaitu proses bantuan  kepada  orang  lain  dengan cara-cara  tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan  yang  dilakukan oleh  aparat birokrasi (pemerintah),  dapat dikatakan  sebagai  pelayanan  publik.  Sebab aparatur pemerintah bertanggung  jawab  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal ’pelayanan public’ ini, menurut Sianipar dalam buku Otonomi Daerah ’Capacity  building  dan  Penguatan  Demokrasi  Lokal’  (2003 : 68) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat  pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta  dalam  bentuk  barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berlaku.  Sedangkan ’pelayanan publik’ menurut Mahmudi (2005 : 229) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh  penyelenggaraan  pelayanan publik  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pengertian ’pelayanan publik’ yang dikemukakan oleh Mahmudi tersebut senada dengan pengertian ’pelayanan publik’  yang terdapat dalam Keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Tokoh Masyarakat Dan Perilaku Memilih (Studi Tentang Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat Pada Pilkada 2006 Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) (AN-14)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar belakang
Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lolkal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elite daerah  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah. 

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Perjuangan Politik Kaum Perempuan Di Kuwait : Kendala Dan Prospeknya (AN-13)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar Belakang Masalah

Suatu fenomena penting yang mewarnai kompleksnya partisipasi wanita dalam berbagai dimensi kehidupan salah satunya perjuangan di bidang politik. Masa perjuangan perempuan tidak lepas dari program ekspansi demokrasi Amerika Serikat ke penjuru dunia yang memposisikan wanita bukan lagi sebagai kelompok yang harus dibatasi partisipasinya dalam panggung perpolitikan dunia namun dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dan memberi konstribusi penting dalam menentukan kemajuan suatu negara.

Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakkan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia, tak terkecuali di Timur Tengah sebagai kawasan Negara Islam dimana agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan negara tersebut, khususnya posisi dan hak-hak perempuan. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini  atas kemauan dan dari pola pikir perempuan-perempuan yang modern sehingga tuntutan hak politik mereka dapat terwujud. 

Perjuangan politik kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah feminisme di berbagai negara melalui proses yang  berbeda-beda dan mendapatkan respon yang berbeda-beda pula.                         Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Hal ini pula yang mempengaruhi partisipasi dan perjuangan politik kaum perempuan di Kuwait, yang merupakan salah satu Negara Islam terbesar di dunia.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengawasan Dprd Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). (Studi Kasus : Perda No 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pasar) (AN-12)

BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. 

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya . 

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap  semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif  daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dimana kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhetian (impeachment) terhadap Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, supremasi DPRD atas Kepala Daerah tersebut ternyata menimbulkan instabilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Penerapan Ilmu Administrasi Terhadap Peningkatan Kreatifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon (AN-7)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
 
            Setiap Organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan Organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam Organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep ilmu administrasi yang baik sehingga tercipta suasana pekerjaan yang rapih, tertib, dinamis dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Proses dalam pencapaian tujuan Organisasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama tersebut dinamakan “Administrasi” (administration).[1] Sebagaimana diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, bahwa “administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.”[2]

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Korelasi Antara Koordinasi Kepala Desa Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kb Mandiri Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri (AN-11)

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang
  Lebih dari tiga dasa warsa Program Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut telah banyak hasil yang dicapai, salah satu bukti keberhasilan program antara lain semakin tingginya angka pemakaian kontrasepsi (prevalensi) berdasarkan pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri memperlihatkan proposi peserta KB untuk semua cara tercatat sebesar 211.703 akseptor atau 74,85  %, dari PUS sebesar 282.821.
Angka prevalensi yang dicapai ini telah dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap turunnya angka fertilitas, pada saat awal program KB dimulai angka fertilitas di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 5,61 per wanita PUS, di tahun 1980 angka TFR telah turun menjadi 4,68 per wanita PUS,  di tahun 1987 telah dapat ditekan menjadi 3,39, sedangkan pada tahun 1990 semakin turun menjadi 3,31, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2003 TFR menjadi 2,01.
Semakin berkurangnya angka kelahiran di Kabupaten Kediri dengan sendirinya berpengaruh terhadap angka pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun memberikan dampak pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Hasil pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri, yang terbagi 23 Kecamatan memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 1.460.271 jiwa, terdiri dari 727.094 jiwa penduduk laki-laki dan 733.177 jiwa  penduduk perempuan. Nampaknya kepadatan penduduk berada di ibu kota Kabupaten yaitu Kecamatan Pare yang terdiri dari 18 Desa dengan jumlah penduduk sebesar 141.542 jiwa terdiri dari 70.674 jiwa penduduk laki-laki dan 70.868 jiwa penduduk perempuan sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) relatif besar yaitu 25.114. Tentunya hasil yang dicapai ini bukan hanya merupakan dampak dari program KB semata tetapi juga karena adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun berbagai dukungan dari lintas sektoral


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Cara Seo Blogger

Partner

Contoh Tesis Pendidikan

Dapatkan file lengkap dalam FORMAT MS-WORD (*.Doc) Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka , untuk judul tersebut diatas. info lengkap dan judul terbaru bisa anda download di download


Dapatkan informasi judul-judul manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen pendidikan LENGKAP hanya di http://www.ilmiahmanajemen.blogpsot.com/

Kunjungi juga web kami di
http://www.kumpulantesis.blogspot.com/
http://www.ilmiahpertanian.blogspot.com/
http://www.ilmiahekonomi.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.com/
http://www.ilmiahmanajemen.blogspot.com/

Koleksi Judul TERBARU
hanya di www.ilmiahilmu.blogspot.com

Kumpulan TEsis dan Skripsi Terlengkap hanya di
www.ilmiahtesis.blogspot.com