Showing posts with label Administrasi Negara. Show all posts
Showing posts with label Administrasi Negara. Show all posts

PENGARUH PARTISIPASI ORANG TUA SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 SENDAWAR KECAMATAN MUARA PAHU (AN-21)


Pendidikan di Indonesia bertujuan membentuk manusia Indonesia yang bermoral dan berilmu, jika berbicara tentang pendidikan, maka pasti menyangkut pula masalah lingkungan tempat pendidikan itu dilaksanakan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud sering disebut dengan tripusat pendidikan, dalam pengertian bahwa pendidikan dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan dilingkungan masyarakat.


Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah terbentuknya manusia pancasila dengan sikap dan tingkah laku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.
Maka untuk mewujudkan sikap, tingkahlaku, yang didasari oleh nilai-nilai pancasila dan hasil prestasi belajar siswa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka tidak hanya sarana dan fasilitas pendidikan saja yang diperlukan, akan tetapi adanya kerja sama dan partisipasi serta dukungan dari pihak lain terutama partisipasi orang tua.

Pengaruh tingkat pendidikan orang tua merupakan faktor yang utama dalam malasah ini karena masalah tersebut yaitu masalah pendidikan orang tua selain membawa dampak positif pada dirinya, keluarganya, juga terhadap alam sekitarnya.
Tingginya pendidikan orang tua berarti juga kesejahteraan orang tua dan keluarganya relatif tinggi atau sejahtera, demikian juga masalah lain seperti pendidikan anak-anak mereka, sopan santun dan prilaku mereka dari keluarga yang menjadi tangungangannya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tingkat Kecamatan (Suatu Studi Pada Kantor Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ) (AN-19)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1          Latar Belakang
Dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dikemukakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara           sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Apabila hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan bunyi dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud. Oleh karena itu sebagai penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan ditingkat kecamatan, karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain melaksanakan tugas–tugas pemerintahan secara umum yang termasuk didalamnya adalah hal-hal terkait dengan pembangunan, pembinaan masyarakat maka kecamatan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dalama arti berkualitas kepada masyarakat yang menjadi lingkup kewenangannya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai alat dalam administrasi dan manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia didalam organisasi, karena bergerak dan tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam organisasi yang bersangkutan untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perijinan Tempat Usaha Di Kabupaten Magetan (AN-18)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang

Rendahnya pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat . Birokrasi  kita terkenal sebagai birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan istilah-istilah “ Kalau  bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, kalau bisa mahal kenapa murah “ , dimana kata-kata tersebut sudah melekat pada birokrasi di Indonesia. Pelayanan publik pada hakekatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit, tidak fleksibel, banyak biaya, memerlukan waktu yang lama. Dengan kata lain pelayanan publik yang diberikan tidak efektif dan efisien.

Kondisi yang demikian itu membuat masyarakat sebagai pengguna layanan publik, enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan birokrasi pemerintah. Keengganan masyarakat dalam mengurus segala macam urusan yang berkaitan dengan pemerintah merupakan salah satu dampak dari rendahnya kinerja pelayanan birokrasi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik adalah masalah perijinan tempat usaha. Melihat kendala   yang  dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus perijinan, maka hal ini merupakan tatangan tersendiri bagi pemerintah yang berkaitan dengan perijinan untuk memfasilitasi masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan tempat usaha pada masyarakat melalui strategi pelayanan prima. Peningkatan kualitas pelayanan harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Mekanisme Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan ( Studi Pada Bappeda Kabupaten Magetan ) (AN-17)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana pembangunan daerah lain,  adalah merupakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  berkesinambungan. Oleh  karena  itu pembangunan  daerah  saat  ini  dan  yang  akan  datang  merupakan kelanjutan dari pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya berikut hasil-hasil yang telah dicapai baik keberhasilan muapun kegagalan.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan daerah, maka selama ini Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan pendekatan lintas sektoral yang bersifat komprehensif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memelihara konsistensi pembangunan daerah dan benar-benar sesuai dengan tuntutan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada skala prioritas, potensi daerah dan efisiensi, atas dasar prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menjamin keterpaduan kebijaksanaan antara semua sektor pembangunan dengan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif tersebut ternyata pelaksanaan pembangunan di daerah telah mampu menunjukkan gelombang kemajuan yang semakin meningkat dan merata di berbagai bidang. Sebagai konsekwensi keberhasilan pembangunan tersebut maka tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam kelanjutan pembangunan  menjadi semakin  luas cakupan  dan  ruang  lingkupnya.  Sementara itu sumber-sumber pembangunan yang di dalamnya termasuk kemampuan organisasi perencanaan dalam kondisi yang terbatas, dan belum memadai untuk melaksanakan fungsi perencanaan secara efektif.


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah, Makassar (AN-16)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar Belakang
Dalam dunia ilmu sosial, kebudayaan umumnya diperlakukan sebagai suatu variabel independen dan kontekstual yang berguna untuk menerangkan variasi-variasi perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat. Hubungan ilmu politik dari pendekatan ini terdapat pada karya tulis Gabriel Almond dan Sidney Verba, The Civic Culture, sebuah analisis komparatif lima negara mengenai hubungan antara sikap rakyat terhadap politik dan demokrasi yang stabil. Pendekatan ini diterapkan kepada Dunia Ketiga dan amat berpengaruh di dalam buku Lucian Pye dan Sidney Verba yaitu, Political Culture and Political Development. Pye menulis: Pandangan budaya politik adalah sikap, sentimen, dan kesadaran yang memberi informasi serta mengatur perilaku politik di dalam setiap kelompok masyarakat adalah bukan hanya kumpulan sembarangan, tetapi mewakili pola-pola yang koheren, yang sama-sama sesuai dan saling memperkuat.[1]
 
Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik, walaupun sementara pihak seringkali memandang budaya politik tak lebih hanya sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem politik maupun struktur politik. Budaya politik tidak diperhitungkan sama sekali dalam proses-proses politik. Asumsi itu banyak digunakan sebelum berkembangnya pendekatan yang mendasarkan diri pada budaya politik. 

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem politik. Sehingga Rusadi, dalam membahas budaya politik menyamakan dengan struktur politik, karena berhubungan dengan fungsi konversi (conversion function), dan kapabilitas (capabilities). Dalam membahas keterkaitan antara budaya politik dengan sistem politik, budaya politik perlu dikedepankan karena menyangkut disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena masyarakat. Terlebih lagi sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian dari ilmu sosial (social system) yang hidup dalam sociosphere yang merupakan bidang telaah baik sosiologi, antropologi maupun geografi.[2]

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (AN-15)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat  dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam  rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnyalah pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan  yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah  memberikan  pelayanan  umum kepada  masyarakat. Oleh karena itu, organisasi  pemerintah  sering  pula  disebut  “Pelayanan  masyarakat” (Public Servant).

 Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak dijelaskan oleh para ahli.  Antara  lain  menurut  Supriyanto  dan  Sugiyanti,  dalam  buku Otonomi  Daerah  ’Capacity building   dan  Penguatan  Demokrasi  Lokal’ (2003 : 68), ádalah upaya  untuk  membantu  menyiapkan, menyediakan/mengurus  keperluan orang lain. Selain itu, dalam buku yang sama, Moenir (2003 : 68) juga mengemukakan pendapatnya mengenai ’pelayanan’ yaitu proses dalam berbuat baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Boediono (2003 : 60) tentang pengertian ’pelayanan’ yaitu proses bantuan  kepada  orang  lain  dengan cara-cara  tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan  yang  dilakukan oleh  aparat birokrasi (pemerintah),  dapat dikatakan  sebagai  pelayanan  publik.  Sebab aparatur pemerintah bertanggung  jawab  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal ’pelayanan public’ ini, menurut Sianipar dalam buku Otonomi Daerah ’Capacity  building  dan  Penguatan  Demokrasi  Lokal’  (2003 : 68) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat  pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta  dalam  bentuk  barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berlaku.  Sedangkan ’pelayanan publik’ menurut Mahmudi (2005 : 229) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh  penyelenggaraan  pelayanan publik  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pengertian ’pelayanan publik’ yang dikemukakan oleh Mahmudi tersebut senada dengan pengertian ’pelayanan publik’  yang terdapat dalam Keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Tokoh Masyarakat Dan Perilaku Memilih (Studi Tentang Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat Pada Pilkada 2006 Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) (AN-14)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar belakang
Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lolkal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elite daerah  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah. 

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Perjuangan Politik Kaum Perempuan Di Kuwait : Kendala Dan Prospeknya (AN-13)

BAB I
PENDAHULUAN

A.                 Latar Belakang Masalah

Suatu fenomena penting yang mewarnai kompleksnya partisipasi wanita dalam berbagai dimensi kehidupan salah satunya perjuangan di bidang politik. Masa perjuangan perempuan tidak lepas dari program ekspansi demokrasi Amerika Serikat ke penjuru dunia yang memposisikan wanita bukan lagi sebagai kelompok yang harus dibatasi partisipasinya dalam panggung perpolitikan dunia namun dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dan memberi konstribusi penting dalam menentukan kemajuan suatu negara.

Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakkan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia, tak terkecuali di Timur Tengah sebagai kawasan Negara Islam dimana agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan negara tersebut, khususnya posisi dan hak-hak perempuan. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini  atas kemauan dan dari pola pikir perempuan-perempuan yang modern sehingga tuntutan hak politik mereka dapat terwujud. 

Perjuangan politik kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah feminisme di berbagai negara melalui proses yang  berbeda-beda dan mendapatkan respon yang berbeda-beda pula.                         Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Hal ini pula yang mempengaruhi partisipasi dan perjuangan politik kaum perempuan di Kuwait, yang merupakan salah satu Negara Islam terbesar di dunia.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengawasan Dprd Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). (Studi Kasus : Perda No 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pasar) (AN-12)

BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. 

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya . 

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap  semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif  daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dimana kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhetian (impeachment) terhadap Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, supremasi DPRD atas Kepala Daerah tersebut ternyata menimbulkan instabilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Penerapan Ilmu Administrasi Terhadap Peningkatan Kreatifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon (AN-7)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
 
            Setiap Organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan Organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam Organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep ilmu administrasi yang baik sehingga tercipta suasana pekerjaan yang rapih, tertib, dinamis dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Proses dalam pencapaian tujuan Organisasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama tersebut dinamakan “Administrasi” (administration).[1] Sebagaimana diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, bahwa “administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.”[2]

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Korelasi Antara Koordinasi Kepala Desa Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kb Mandiri Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri (AN-11)

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang
  Lebih dari tiga dasa warsa Program Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut telah banyak hasil yang dicapai, salah satu bukti keberhasilan program antara lain semakin tingginya angka pemakaian kontrasepsi (prevalensi) berdasarkan pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri memperlihatkan proposi peserta KB untuk semua cara tercatat sebesar 211.703 akseptor atau 74,85  %, dari PUS sebesar 282.821.
Angka prevalensi yang dicapai ini telah dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap turunnya angka fertilitas, pada saat awal program KB dimulai angka fertilitas di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 5,61 per wanita PUS, di tahun 1980 angka TFR telah turun menjadi 4,68 per wanita PUS,  di tahun 1987 telah dapat ditekan menjadi 3,39, sedangkan pada tahun 1990 semakin turun menjadi 3,31, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2003 TFR menjadi 2,01.
Semakin berkurangnya angka kelahiran di Kabupaten Kediri dengan sendirinya berpengaruh terhadap angka pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun memberikan dampak pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Hasil pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri, yang terbagi 23 Kecamatan memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 1.460.271 jiwa, terdiri dari 727.094 jiwa penduduk laki-laki dan 733.177 jiwa  penduduk perempuan. Nampaknya kepadatan penduduk berada di ibu kota Kabupaten yaitu Kecamatan Pare yang terdiri dari 18 Desa dengan jumlah penduduk sebesar 141.542 jiwa terdiri dari 70.674 jiwa penduduk laki-laki dan 70.868 jiwa penduduk perempuan sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) relatif besar yaitu 25.114. Tentunya hasil yang dicapai ini bukan hanya merupakan dampak dari program KB semata tetapi juga karena adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun berbagai dukungan dari lintas sektoral


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengaruh Efektifitas Pemimpin Terhadap Kepuasan Kerja Penera (Studi Kasus Pada Kantor Disperindag Propinsi Jawa Timur) (AN-9)

BAB  I
PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang
Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, lembaga dan masyarakat. Bagi individu, tentang penelitian sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup. Bagi lembaga, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produktivitas kerja melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawannya. Selanjutnya, masyarakat tentu akan menikmati hasil kinerja maksimum dari lembaga.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Perdagangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian. Jabatan Penera adalah jabatan fungsional, yang hasil kerjanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal sangat diperlukan kepuasan kerja bagi Penera.


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Peningkatan Mentalitas Kewira-Usahaan (Studi Kajian Tentang Mentalitas Kewirausahaan Di Kota Blitar) (AN-10)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.    Konteks Penelitian

Krisis moneter yang berkepanjangan sampai saat ini serta keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja menjadi problema ketenakerjaan yang berakibat pada peningkatan angka pengangguran.  Sebagai upaya mengurangi pengangguran diperlukan upaya nyata pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru atau perlu dirumuskan strategi yang mengedepankan timbulnya mentalitas Kewirausahaan.

Realita yang ada di Kota Blitar, pada umumnya masyarakat lebih suka mencari pekerjaan dibandingkan dengan menciptakan lapangan kerja.  Untuk meningkatkan taraf hidupnya masyarakat banyak mengambil langkah bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri menjadi primadona masyarakat Blitar dengan alasan sederhana secara ekonomis penghasilannya cukup menggiurkan, sehingga banyak calon tenaga kerja tidak menyadari tingkat resiko bekerja di luar negeri bahkan resiko tertipu sudah mejadi hal biasa sering terjadi.  

Selain bekerja diluar negeri, orang tua lebih gembira dan bangga jika anaknya diterima sebagai pegawai negeri.  Suatu anugerah yang luar biasa apabila putranya menjadi pegawai negeri.  Pegawai negeri merupakan simbol status sosial yang cukup tinggi serta memiliki prospektif masa depan yang dapat diharapkan berupa dana pensiun dan kepastian penghasilan.

Penjelasan singkat diatas sesuai dengan pendapat Jusuf Irianto (2001) “Dilihat dari berbagai perspektif, umumnya masyarakat Indonesia memiliki mentalitas Kewirausahaan yang rendah”.  Dengan demikian masyarakat Kota Blitar termasuk dalam statement tersebut.  Rendahnya mentalitas entrepreneurship ini bukanlah tidak beralasan.  Kondisi masyarakat yang lama dalam kekuasaan penjajah, setengah abad lebih, kolonial mewariskan struktur perekonomian yang hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha asing.  Pemerintah kolonial tidak memberikan kesempatan penduduk pribumi merintis usaha.  Kecenderungan penduduk pribumi menjadi pamong praja sebagai kaum priyayi, sedangkan perekonomian dipegang oleh ras dan bangsa tertentu.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Peningkatan Kinerja Aparat Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kediri (AN-8)

BAB I 
PENDAHULUAN


1.1.   Latar Belakang
  Lebih dari tiga dasa warsa Program Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut telah banyak hasil yang dicapai, salah satu bukti keberhasilan program antara lain semakin tingginya angka pemakaian kontrasepsi (prevalensi) berdasarkan pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri memperlihatkan proposi peserta KB untuk semua cara tercatat sebesar 211.703 akseptor atau 74,85  %, dari PUS sebesar 282.821.
Angka prevalensi yang dicapai ini telah dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap turunnya angka fertilitas, pada saat awal program KB dimulai angka fertilitas di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 5,61 per wanita PUS, di tahun 1980 angka TFR telah turun menjadi 4,68 per wanita PUS,  di tahun 1987 telah dapat ditekan menjadi 3,39, sedangkan pada tahun 1990 semakin turun menjadi 3,31, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2003 TFR menjadi 2,01.
Semakin berkurangnya angka kelahiran di Kabupaten Kediri dengan sendirinya berpengaruh terhadap angka pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun memberikan dampak pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Hasil pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri, yang terbagi 23 Kecamatan memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 1.460.271 jiwa, terdiri dari 727.094 jiwa penduduk laki-laki dan 733.177 jiwa  penduduk perempuan. Nampaknya kepadatan penduduk berada di ibu kota Kabupaten yaitu Kecamatan Pare yang terdiri dari 18 Desa dengan jumlah penduduk sebesar 141.542 jiwa terdiri dari 70.674 jiwa penduduk laki-laki dan 70.868 jiwa penduduk perempuan sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) relatif besar yaitu 25.114. Tentunya hasil yang dicapai ini bukan hanya merupakan dampak dari program KB semata tetapi juga karena adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun berbagai dukungan dari lintas sektoral
Kebijakan-kebijakan pembangunan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, serta peningkatan taraf hidup masyarakat telah dilakukan, usaha tersebut diterapkan dalam bentuk program, salah satu diantaranya adalah Program Keluarga Berencana Nasional.
Program Keluarga Berencana Nasional pada hakekatnya adalah merupakan program masyarakat yang menghimpun dan mengajak semua potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia..     


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Contoh Skripsi Administrasi Negara

Contoh Skripsi Administrasi Negara

Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan negara yang meliputi kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang dalam menjalankan suatu negara.

Dalam menyusun skripsi administrasi negara, kita dapat membuat contoh-contoh kantor pelayanan publik milik pemerintah, meskipun pada umumnya banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem kerja pelayanan publik dari pemerintah.

contoh skripsi administrasi negara
Terkadang sebagai mahasiswa, Anda bingung ketika akan mengerjakan tugas akhir atau skripsi, terutama ketika menentukan judul. Sehingga Anda perlu mencari inspirasi untuk judul sripsi yang akan Anda buat.

Buat teman-teman yang kebetulan lagi sibuk mikirin tentang pembuatan judul contoh skripsi administrasi negara, lagi mencari contoh skripsi administrasi negara  gratis. mudah-mudahan contoh skripsi administrasi negara ini dapat membantu anda dalam membuat skripsi administrasi negara yang anda jalani

Contoh Skripsi administrasi negara Klik di sini
Contoh Skripsi administrasi negara Klik di sini
Contoh Skripsi administrasi negara Klik di sini

Contoh skripsi administrasi negara diatas hanya sebagai referensi saja...

Atau di daftar skripsi di bawah ini



Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kota … (IPM-15)



Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat parsitipatif.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar (IPM-14)



Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa; kekayaan alam, sosial, budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.
Kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam usaha mencapai tujuan nasional di perlukan adanya PNS sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya.
Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kecamatan ...(AN-20)



Masalah kemiskinan merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini masih menjadi problem utama, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penanganan kemiskinan kemudian menjadi suatu upaya yang mendapatkan perhatian banyak pihak. Hal ini melahirkan sejumlah teori/pandangan, dan pendekatan yang kemudian mempengaruhi kebijakan yang berbeda-beda.
Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki informasi dan pilihan, sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Padahal dalam UU 1945 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial”. Amanat Undang-Undang ini mempertegas pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan.
Pendekatan diatas terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan sektoral dan terpusat, seragam dan berjangka pendek.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet (IPM-13)



Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001) :
“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah”.
Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah  adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.
Jika ditinjau dar aspek sosial, terdapat ragam maslah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memeperoleh pengetahuan dan keterampian serta informasi yang digunakan untuk kemjuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo (IPM-6)

Orde baru tumbang pada tahun 1988, karena sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dianggap tidak baik dan tidak sesuai lagi, karena rencana pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, perencanaan dan kebijakan ditetapkan dari atas ke bawah (top-down planing and development), dan dapat diinterpretasikan mengekang demokrasi dan aspirasi daerah, dan bahkan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, oleh karena itu sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti dengan pemerintahan yang desentralistk.

Rasa ketidakpuasan rakyat yang dipendam sejak lama kemudian meletus dalam gerakan reformasi politik menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang berkobar pada pertengahan 1998 dengan mengusung tiga prinsip dasar, yaitu demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Demokrasi berarti memberikan kebebasan dan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati hak dasar yang meliputi; kehidupan yang layak, lapangan kerja yang layak, pendidikan yang murah, pelayanan kesehatan yang baik, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat dan kebebasan berpolitik

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.22/1999) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001, 32) :

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Cara Seo Blogger

Partner

Contoh Tesis Pendidikan

Dapatkan file lengkap dalam FORMAT MS-WORD (*.Doc) Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka , untuk judul tersebut diatas. info lengkap dan judul terbaru bisa anda download di download


Dapatkan informasi judul-judul manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen pendidikan LENGKAP hanya di http://www.ilmiahmanajemen.blogpsot.com/

Kunjungi juga web kami di
http://www.kumpulantesis.blogspot.com/
http://www.ilmiahpertanian.blogspot.com/
http://www.ilmiahekonomi.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.com/
http://www.ilmiahmanajemen.blogspot.com/

Koleksi Judul TERBARU
hanya di www.ilmiahilmu.blogspot.com

Kumpulan TEsis dan Skripsi Terlengkap hanya di
www.ilmiahtesis.blogspot.com