Motivasi Petani Dalam Menabung Di Bank (Studi Kasus Petani Penabung Di Bri Unit ...) (PRT-24)

BAB I  

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dengan keberhasilan putaran Uruguay serta terbentuknya WTO, maka era perekonomian dan perdagangan dunia makin menuju pada era perdagangan bebas tanpa hambatan. Kecenderungan ini mendorong pada makin meningkatnya ketergantungan antar negara dan pentingnya aspek competitiveness dalam merebut pangsa pasar.

Pemerintah menyadari betul bahwa perkembangan perekonomian nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peta perekonomian dunia yang tengah berubah. Karena itu pemerintah secara bijaksana dan hati-hati mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam kebijaksanaan ekonomi makro disamping ikut secara aktif dalam konstilasi perekonomian dunia seperti WTO, AFTA dan APEC dengan tujuan mengintegrasikan perkembangan ekonomi dunia untuk kepantingan pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijaksanaan di bidang penanaman modal diarahkan untuk makin mendorong penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kebijaksanaan penanaman modal ini diarahkan pada sektor-sektor usaha yang produktif, menyerap banyak tenaga kerja, serta berorientasi pada ekspor.

Pembentukan modal (akumulasi modal) adalah merupakan keharusan dalam pembangunan ekonomi karena sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan tersebut, supaya produksi (output) nasional dapat ditingkatkan. Semakin banyak modal/ dana yang tersedia maka semakin cepat pembangunan ekonomi itu dilaksanakan, karena semakin besar investasi yang ditanamkan kepada beraneka macam sektor ekonomi. Misalnya sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan lain-lainnya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah : Dasar Dan Metode Pengukuran Biaya Dan Laba Operasi (Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia) (AK-49)

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran serta penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran. Melalui sektor jasa keuangan inilah, dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

Bank Islam sebagai salah satu lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip  dan nilai-nilai syariah memiliki tiga azas yang melandasi praktek cara kerjanya, yaitu : azas moral kemanusiaan, azas tanpa bunga, azas profit and loss sharing. Konsep perbankan Islam dengan ketiga azas tersebut adalah bagian integral dari keseluruhan value system dalam Islam, sehingga karenanya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, keadilan sosial dan stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak berseminya komitmen perbankan yang mendukung program-program restrukturisasi bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai suatu badan yang memiliki wewenang untuk mengatur perkreditan nasional telah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut. UU tersebut antara lain mengatur mengenai dimungkinkannya bank-bank konvensional mendirikan cabang-cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum yang lebih jelas ini serta peluang yang diciptakannya akan cenderung mendorong tumbuhnya bank Islam atau cabang syariat dari bank-bank konvensional pada masa mendatang. Semakin terbukanya peluang bagi pengembangan bank Islam di Indonesia harus didukung oleh penerapan metode  dan praktek akuntansi yang lebih mantap  dalam kegiatan operasional bank Islam.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Rasio Pembayaran Deviden Pada Perusahaan Manufaktur Yang Membagikan Deviden Dan Terdaftar Di Bej Tahun 2003-2005 (AK-46)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan bidang keuangan yang dijalankan perusahaan harus selaras dan serasi dengan tujuan maksimalisasi keuntungan yang merupakan tujuan utama dari perusahaan. Salah satu kebijakan yang utama untuk memaksimalisasi keuntungan perusahaan adalah kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan keuntungan dimasa depan. Dalam kegiatan investasi tersebut perlu mempertimbangkan sumber pendanaan investasi tersebut apakah dari sumber internal atau dari sumber eksternal sehingga keuntungan yang dihasilkan bisa maksimal.

Kebijakan investasi berhubungan dengan pendanaan apabila investasi sebagian besar didanai dengan internal equity maka akan mempengaruhi besarnya deviden yang dibagikan. Semakin besar investasi maka semakin berkurang deviden yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity kurang mencukupi dari dana yang dibutuhkan untuk investasi maka bisa dipenuhi dari external khususnya dari utang.

Perusahaan yang cenderung menggunakan sumber dana eksternal untuk mendanai tambahan investasi akan membagikan deviden yang lebih besar. Untuk itulah manajer harus dapat menentukan kebijakan deviden yang memberikan keuntungan kepada investor, disisi lain harus menjalankan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Pembagian deviden bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham. Untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan dua pihak yang berkepentingan dalam pembagian deviden yaitu investor dan emiten.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ (AK-17)

1.1 Latar Belakang Masalah

Earnings atau laba merupakan komponen keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan ataupun kinerja manajer sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, dan juga digunakan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak. Manajemen laba merupakan hal yang perlu dipahami oleh akuntan karena akan meningkatkan pemahaman mengenai kegunaan informasi net income, baik yang dilaporkan kepada investor, kreditor, maupun fiskus.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit Di Kabupaten Kutai Timur (PRT-113)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan Pertanian khususnya pada sub-sektor perkebunan pada masa  akan datang dihadapkan pada globalisasi perdagangan internasional, karena itu perhatian harus difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan yang dapat bersaing dipasar domestik maupun internasional. Salah satu komoditas pertanian yang mempunyai prospek besar untuk meningkatkan pendapatan perkapita petani dan sekaligus sebagai sumber devisa bagi daerah dan negara adalah kelapa sawit (Elaeis guineensis Jack). Komoditas sawit memiliki keunggulan yang tinggi dibanding komoditas lain, karena merupakan bahan baku dari berbagai industri  penting yang sangat diburuhkan oleh masyarakat luas, seperti industri mentega, minyak goreng, farmasi, kosmetik, industri sabun dan lain-lain

Pengembangan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacg) di Indonesia sudah dimulai sebelum perang dunia ke dua, namun hanya dalam bentuk usaha perkebunan besar. Pengembangan perkebunan besar kelapa sawit sampai dengan tahun 1977 hanya memberikan dampak yang relatif sangat terbatas, baik dari segi perkembangan luasannya, produksi maupun perkembangan dunia usahanya. Sejak tahun 1977 – 1978 pemerintah Indonesia bertekad mengubah situasi tersebut melalui berbagai pola pengembangan kelapa sawit, dengan melibatkan masyarakat. Semenjak tahun 1977 pemerintah mencanangkan proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), antara lain PIR Lokal, PIR Khusus, PIR Berbantuan, dan selanjutnya sejak tahun 1986 muncul PIR Trans.

Sejak adanya pola PIR-BUN, maka komposisi pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berubah dengan cepat. Luas perkebunan rakyat tumbuh dengan kecepatan 50,2%, sedangkan perkebunan negara 9,5%, dan perkebunan swasta 9,2%.  Pada tahun 1968 luas areal perkebunan kelapa sawit baru mencapai 120 ribu Hektar, namun pada tahun 1978 menjadi 250 ribu hektar. Hingga pada perkembangan selanjutnya, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---