Pembangunan
nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu
upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila
ke lima. Pembangunan daerah
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola
pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal
dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan beberapa kebijakan keuangan
yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah
tersebut.
Keuangan
daerah menurut Natawijaya (2000),
dalam bukunya Ilmu Keuangan Daerah dan Kebijaksanaan Fiskal, mengklasifikasikan
pendapatan daerah dalam dua sumber pokok, dimana dia menganggap bahwa
pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat meliputi pajak Negara, bea cukai,
ganjaran, subsidi dan sumbangan Negara. Pendapatan yang berasal dari daerah
sendiri meliputi pajak daerah, perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah,
sumbangan-sumbangan wajib, pendapatan-pendapatan lain.
Dengan
berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah semakin dituntut untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya
melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan
sumber-sumber penerimaan daerahnya dengan sebaik-baiknya. Adapun sumber-sumber
penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah,
(2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah.
Kota
Bulukumba sebagaimana daerah-daerah lainnya yang ada dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk
berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, adanya
kewenangan yang dimilki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan
kemandirian daerah Sidik (2002).
Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan
kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai
potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publikLin dan Liu(2000); Mardiasmo (2002); Wong (2004). Peningkatan
pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat
meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya
pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya
diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam
hal pembiayaan daerah.Adi (2007).
Dalam
usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Kabupaten
Bulukumba telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli
daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan
dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah,
agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi
secara konsisten.
Pembangunan
yang dilaksanakan itu meliputi beberapa sektor. Salah satu di antaranya adalah
pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakkan salah satu
sumber devisa Negara yang cukup potensial untuk dikembangkan. Karena Negara
kita kaya akan panorama yang indah, sejuk dan sangatmenarik untuk dijadikan
objek wisata. Sejalan dengan itu, maka sektor pariwisata ditempatkan sebagai
salah satu sumber yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan ekonomi
nasional Indonesia.
Pembangunan
kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk mengembangkan perekonomian,
sebab hanya dengan mnegksploitasikan keindahan alam untuk mengatasi kesukaran
dalam defisit neraca pembayaran yang dialami, pembangunan kepariwisataan selalu
akan mendatangkan keuntungan untuk perbaikan perekonomian pada Negara-negara
berkembang.
Untuk
menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang,
kepariwisataan dapat diharapkan sebagai pemegang peranan yang menentukan dan
dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan pembangunan sektor lainnya
secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi aktivitas perekonomian akan
terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan
dengan baik.
Kepariwisataan
digolongkan dalam sektor tersier yang meliputi sektor angkutan, fasilitas
penginapan, jasa, dan perdagangan mulai dikenal di Indonesia sebagai suatu
industri karena pengelolaan yang profesional sudah mencakup berbagai aspek
perekonomian yang saling berkaitan satu sama lainnya dimana nantinya akan dapat
mendukung peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi baik regional maupun
nasional.
Di Sulawesi
Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah
Indonesia secara khusus di Kabupaten Bulukumba terdapat banyak obyek wisata
yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Kabupaten
Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan tujuan wisata yang sangat diminati
oleh wisatawan baik domestik maupun dunia internasional.
Sedangkan
pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memilikimekanisme
pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakanwisatawan dari
daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembalike negara
asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan,pemandu
wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran,
artshop,moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan
jenisproduk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya,
wisatasejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Pariwisata
adalah salah satu jenisindustri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang cepat dalampenyediaan lapangan kerja, standar hidup serta
menstimulasi sektor-sektorproduktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor
yang kompleks, ia juga meliputiindustri-industri klasik yang sebenarnya seperti
industri kerajinan tangan dancinderamata. Penginapan dan transportasi secara
ekonomis juga dipandangsebagai industri Salah
(2003).
Sektor
pariwisata yang sangat potensial memberikan kontribusi atau devisa terhadap
perekonomian, besarnya kontribusi tersebut ditentukan oleh besarnya jumlah
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba yang kemudian dapat dilihat
melalui tabel 1.1.
Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan asing dan nusantara
(2000-2009).
Tahun
|
Wisatawan
|
Jumlah
|
|
Mancanegara
|
Nusantara
|
||
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
2000
|
818
|
48.934
|
49.752
|
2001
|
915
|
64.086
|
65.001
|
2002
|
821
|
54.030
|
54.851
|
2003
|
700
|
56.746
|
57.446
|
2004
|
1.054
|
70.676
|
71.730
|
2005
|
1.269
|
68.576
|
69.846
|
2006
|
928
|
57.915
|
58.843
|
2007
|
787
|
57.808
|
58.595
|
2008
|
1.546
|
75.779
|
77.325
|
2009
|
2.200
|
84.016
|
86.216
|
Sumber: Dinas perindustrian dan Pariwisata, Seni Budaya
Bulukumba
Jumlah
kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulukumba dari tahun 2000 sampai dengan tahun
2001 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2002 mengalami penurunan lalu
kemudian di tahun 2003 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan yang sangat
drastis, lalu di tahun 2005 sampai tahun 2007, jumlah kunjungan wisata turun
hanya mencapai 58.595 wisatawan dan kemudian terus terjadi peningkatan jumlah
wisatawan hingga pada tahun 2009 mencapai86.216. Penurunan serta meningkatnya
jumlah wisata tentu berpengaruhterhadap besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.
Melihat
hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan pemerintah
untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat para
wisatawanyang berkunjung ke daerah Kabupaten Bulukumba sehingga dapat
menstimulisasi peningkatan PAD. Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi
kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai
ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan cukup kontribusi
kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan
dukungan dari beberapa sektor terkait.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis
merasa tertarik untuk mengangkat judul: “ Analisis Sektor Pariwisata dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Periode 2000-2009”
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar