Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pariwisata (Sub Sektor Perhotelan) Di … (EP-16)

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara- negara berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata. Menurut Kusumowindo (1981) memberikan pengertian tenaga kerja sebagai berikut: tenaga kerja adalah jumlah semua penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja meraka, mereka pun berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

            Dalam undang- undang pokok ketenagakerjaan no.4 tahun 1969 dinyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerja sendiri baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. (Soeroto, 1986)

            Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang tidak seimbang.

            Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan mengglobal dimana segenap kemampuan modal dan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya perlu dimaksimalkan. Hal ini perlu ditunjang oleh kebijaksanaan dan langkah- langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (EP-14)

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada  menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: Humant Development Report 2000:16)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (http://google.co.id)

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran,Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Hadji Kalla (AK-54)

Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini menuntut perusahaan untuk dapat beroperasi seefektif dan seefisien mungkin. Agar dapat menjalankan atau mengoperasikan suatu organisasi yang besar dan kompleks secara efisien, maka manajemen akan membutuhkan berbagai informasi yang diperlukan sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Pengendalian manajemen merupakan bagian dari satu siklus kejadian yang berkesinambungan. Pengendalian juga adalah aktivitas terakhir setelah pencapaian tingkat yang baru.

Penelitian mengenai penyusunan anggaran dan efektivitasnya dalam peningkatan kinerja merupakan topik yang penting, karena anggaran menjadi alat

utama pengendalian setiap perusahaan. Selain menjadi alat pengendalian, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur performance setiap manajer. Anggaran juga dapat menjadi alat untuk memotivasi kinerja anggota organisasi, anggaran sebagai alat yang dapat digunakan atasan untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan dan memotivasi bawahan, dan alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan (Hofstede dalam Supomo, 1998).

Selain hal tersebut di atas, dalam pengertian anggaran yang lebih luas juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, penyusunan anggaran menjadi kompleks karena akan berdampak kepada fungsional atau disfungsional suatu sikap dan perilaku anggota organisasi yang ditimbulkannya. Untuk menghindari terjadinya disfungsional perilaku anggaran di dalam organisasi, perlu diikutsertakan manajemen pada level yang lebih rendah dalam proses penyusunan anggaran. Para bawahan yang ikut dilibatkan di dalam penyusunan anggaran akan mempunyai tanggungjawab dan konsekuensi moral serta pengetahuan mengenai usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang telah ditargetkan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (AP-3)

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Kumpulan Skripsi Manajemen

Judul Skripsi Manajemen

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (MS-41)

Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (MS-41)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan publik.Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat / PNS secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para PNS. Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun pemerintahan terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh PNS. Karena itu, telah dibuat proyek percontohan di tiga lembaga yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.Pegawai di kantor-kantor tersebut diberi tunjangan kinerja setelah mereka mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dengan mengutamakan perbaikan pelayanan secara sangat signifikan dan dirasakan masyarakat.

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil.Pegawai negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional.Pegawai negeri sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil[1].Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat. Dalam Jurnal suara karya oleh Kusen Suseno mengatakan bahwa rendahnya tingkat kedisiplinan dan etos kerja para PNS selama ini, terutama karena tidak berjalannya system rewards and punishment yang membuat PNS bermalas-malasan. Tindakan bersifat populis seperti sidak, belum menjamin penertiban para PNS yang sering mangkir/pulang kantor sebelum waktunya bisa berjalan efektif, karena setelah sidak selesai, ternyata banyak mereka yang kembali mangkir dari tugasnya.Sehingga nasalah penegakan disiplin PNS kini sudah saatnya patut mendapat perhatian yang lebih serius.

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Kompetensi Karyawan Terhadap Promosi Jabatan Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (MS-40)

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Kompetensi Karyawan Terhadap Promosi Jabatan Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (MS-40)

Dalam menghadapi arus globalisasi, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat dominan dalam aktivitas atau kegiatan perusahaan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya (karyawan) dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar dapat mendorong kemajuan bagi perusahaan dan bagaimana caranya agar karyawan tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, yang tentunya pimpinan perusahaan perlu memotivasi karyawannya. Salah satu caranya adalah dengan target promosi.

             Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Dengan adanya target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen perusahaan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) pada perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas yang harus dipertimbangkan secara objektif. Jika pimpinan telah menyadari dan mempertimbangkan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah yang menghambat peningkatan keluaran dan dapat merugikan perusahaan seperti: ketidakpuasan karyawan, adanya keluhan, tidak adanya semangat kerja, menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi atau bahkan masalah-masalah pemogokan kerja.

   Untuk dapat memutuskan imbalan yang sepenuhnya diberikan kepada seorang karyawan atas hasil kerjanya, maka perusahaan harus memiliki sesuatu sistem balas jasa yang tepat. Mekanisme untuk dapat menentukan balas jasa yang pantas bagi suatu prestasi kerja adalah dengan penilaian prestasi kerja dan kompetensi karyawan. Melalui penilaian prestasi kerja akan diketahui seberapa baik Ia telah melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga perusahaan dapat menetapkan balas jasa yang sepantasnya atas prestasi kerja tersebut. Ditambah dengan kompetensi karyawan yang kuat merupakan landasan yang sangat berguna untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya. Kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan, maka semakin meningkat pula kinerjanya. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat mengembangkan suatu perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam menghadapi masa depan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh tersebut berupa jalur-jalur karir atau promosi-promosi jabatan para karyawannya.

        Promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi sumber daya manusia dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut. Akan tetapi tidak semua karyawan suatu perusahaan dapat dipromosikan. Prinsip “The right man in the right place” harus dipenuhi agar perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Mengingat pentingnya pengaruh penilaian prestasi kerja dan kompetensi karyawan ini dalam keputusan mengenai promosi karyawan, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja dan Kompetensi Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar”.

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (MS-39)

Analisis Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (MS-39)

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya).Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. 

Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

 Kalau pengertian desa merujuk pada suatu wilayah di pedalaman/luar kota, maka pengertian kelurahan lebih pada wilayah perkotaan. Dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Bab V, pasal 24 dan pasal 27 disebutkan bahwa pemerintah kelurahan terdiri dari Pemerintahan Kelurahan dan Dewan Kelurahan. Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sebagai eksekutif pemerintahan. Dalam tugas sehariu-harinya, lurah dibantu perangkat kelurahan yang juga berstatus pegawai negeri. Lurah diangkat oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Gubernur.Kedudukan lurah cukup kuat.Ia tak bertanggung-jawab kepada Dewan Kelurahan, tapi kepada atasannya, yaitu camat, bupati/walikota dan gubernur. Sementara itu, Dewan Kelurahan merupakan badan legislatif. Keanggotaannya adalah wakil-wakil masyarakat yang berada di tiap rukun warga. Kedudukan Dewan Kelurahan dan Pemerintahan Kelurahan yang demikian sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, lurah sebagai pegawai negeri, kedudukannya sangat kuat. Lurah bisa saja mengabaikan begitu saja saran atau usul 

Dewan Kelurahan terhadap suatu masalah yang kiranya akan merugikan kepentingannya. Ia tidak takut untuk “dipecat” karena ia berpedoman pada kepatuhan sebagai pegawai negeri yang harus tunduk kepada atasannya. Selain itu juga, Dewan Kelurahan tidak mempunyai kekuatan politik apa-apa seandainya saran atau usul kurang/ tidak diperehatikan lurah. Dengan demikian, lurah sebetulnya berkedudukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, ia tak harus tunduk pada dewan Kelurahan. Sementara itu, tumbuh kesan. Dewan Kelurahan ada, namun tak mempunyai kekuatan politik dalm ikut menentukan jalannya pemerintahan kelurahan. Disisi lain, Dewan Kelurahan juga lemah kedudukannya karena tidak bisa menentukan anggaran pembangunan. Masalah anggaran sepenuhnya berada di tangan lurah. Pengawasan terhadap lurah dalam maslah anggaran juga tak bisa dilakukan. Sebab lurah hanya bisa bertanggung jawab kepada atasannya, bukan kepada Dewan Kelurahan. Dengan demikian, hadirnya Dewan Kelurahan yang dimaksudkan untuk kemandirian dan partisipasi masyarakat di era otonomi ini belum tercapai secara maksimal. Dalam penelitian selama ini, masih banyak ditemukan keluhan warga masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah baik secara langsung dari masyarakat maupun melalui pemberitaan pada media massa lokal, tentang masih rendahnya kualitas pelayanan (dalam hal ketepatan, kecepatan,biaya,mutu dan keadilan) yang diberikan pemerintah kelurahan sehingga mengecewakan masyarakat. 

Hal ini seperti dikemukakan oleh Sukmaningsih (1997:5) bahwa “hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh birokrasi pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu PAM, listrik, telepon, KTP, IMB, dan lain-lain sering berakhir dengan kekecewaan”. Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degrees of accomplishment. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-buruknya kinerja pemerintah kelurahan. Karena itu, kinerja aparat membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. 

Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah kelurahan. Dari penelitian selama ini, pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan Kappuna di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplin dari pegawai tersebut, serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (aparat kelurahan) serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat yang bersangkutan. 

Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat kita dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh pemerintah semakin hari semakin bertambah dan harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Apalagi kabupaten luwu utara adalah kota yang telah terbentuk selama 11 tahun. Dan alasan mendasar yang menentukan wilayah ini sebagai objek kajian adalah wilayah ini secara geografis merupakan wilayah yang berada tepat di pusat kota masamba, dimana semua aktifitas yang berlangsung baik aktifitas sosial, ekonomi, dan politik di pusatkan di wilayah ini. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakatsebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Dalam melaksanakan kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimalagar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di Kelurahan Kappuna. Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Analisis kinerja aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Di Kediri (Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri Di Kediri) (MS-33)

Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Di Kediri (Studi Kasus Di Perusahaan Daerah  Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri Di Kediri) (MS-33)

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional, ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolok ukur kemajuan suatu Negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan perbankan dan usaha lainnya, masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain. Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank

Sebagai salah satu lembaga keuangan, perbankan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasioanal. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepihak yang membutuhkan bagi kelangsungan kegiatan usaha dan investasi serta penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya
Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang – Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank, dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya, sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilik saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan)

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari ; (a) Banki Umum, (b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana Bank pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya mengjadi Bank Umum sedangkan Bank Daerah, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut “ bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegaiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, bahkan dalam pasal 14 UU nomor 10 tahun 1998 Bank perkredikatan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, menerima simpanan Giro, mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valutan Asing, melakukan kegiatan perasuransian dan penyertaan modal

Dengan keterbatasan tersebut BPR berusaha tetap eksis di dunia perbankan dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, kenyataan membuktikan bahwa pasca krisis yang mampu bertahan dan dapat menopang perokonomian di Indonesia adalah sector ritel atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UKM) karena merupakan pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang paling kuat , pesaing BPR saat ini tidak saja antar BPR tetapi dari Bank umum dan lembaga keuangan lain yang mempunyai pangsa dan segmen pasar yang sama, dengan begitu pembiayaan di sector UMKM yang selama ini menjadi lahan gemuk BPR kini telah digarap serius pula oleh Bank Umum melalui unit – unit uasahanya bahkan mengambil pangsa pasar yang belum tergarap sepenuhnya oleh BPR

Seiring dengan persaingan yang semakit ketat maka perkembangan BPR sesuai dengan amanat UU Perbankan No 7 tahun 1992 tentang arah pemerintah dalam usaha mengembangkan BPR adalah membentuk BPR sebagai rural bank yang beroperasi dipedesaan dan membantu menyediakan modal bagi masyarakat desa sebagai penggerak roda perekonomian dipedesaan telah diubah dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 dimana misi BPR yang semula ditujukan dalam rangka modernisasi pedesaan menjadi diarahkan untuk mengembangkan usaha kecil dan pengusaha ekonomi lemah

Dengan perubahan misi tersebut BPR sebagai lembaga intermediary memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pengembangan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini pelaksanaannya diperkuat oleh SK Direksi No 32 / 35/ Kep / Dir / 12 / Mei 1999 disebutkan bahwa mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik dipedesaan maupun perkotaan, untuk itu BPR harus mempunyai kinerja dan strategic yang baik agar dapat berperan dan bersaing.

Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha khususnya BPR dari hari ke hari semakin besar, khususnya era globalisasi, mengingat BPR sendiri mempunyai keterbatasan yang mendasar antara lain modal, SDM, teknologi, manajemen pemasaran, jaringan usaha, Hukum dan Undang-undang serta peraturan – peraturan yang terkait dengan bidang perbankan. Agar dapat bersaing dengan maksimal maka kesiapan menghadapi era globalisasi BPR perlu menetapkan cita-cita atau gambaran masa depan yang diinginkan dan disepakati dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi  yang dituangkan dalam sebuah rencana strategic

Perencanaan sangat berguna untuk memberikan arahan bagi manjemen mengurangi dampak dari berbagai perubahan yang terjadi, meminimalkan pemborosan dan tindakan-tindakan yang tidak perlu dan menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain; pengorganisasian pengarahan dan pengendalian kegiatan

Sejalan dengan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, SK Mendagri tahun 2000, Undang –undang Otonomi Daerah tahun 2004, Peraturan Bank Indonesia dan potensi daerah di tingkat kabupaten dan kota, telah banyak berdiri BPR di tingkat kabupaten dan kota dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) yang modalnya bersumber  dari APBD

Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah yang berbadan hukum PD ini merupakan kekuatan baru bagi perkembangan BPR secara menyeluruh mengingat BPR yang berbentuk Perusahaan Daerah secara umum mempunyai spesifikasi tertententu baik dari sisi modal dan jaringan pemasaran

Pentingnya keberadaan Perusahaan daerah tidak terlepas dari ciri-cirinya, terutama dalam kaitannya dengan susunan permodalan dan pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan daerah merupakan asset dari daerah, dimana modalnya berasal dari APBD dan pemegang sahamnya pemerintah daerah

Dengan didasarkan pada uraian di atas, maka peneliti berkeinginan mengambil suatu judul “ Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat di Kediri (Studi Kasus di Perusahaan Daerah  Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri di Kediri) “.

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Sistem Motivasi Dan Motivasi Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Blitar (MS-32)

Pengaruh Sistem Motivasi Dan Motivasi Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Blitar (MS-32)

Sumberdaya manusia mempunyai peranan yang sangat penting, dalam interaksinya dengan faktor modal, material, metode, dan mesin. Kompleksitas yang ada dapat menentukan kwalitas produk, oleh karena itu mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan settap aspeknya. Snyder (1980 : 431) mengemukakan bahwa "manusia merupakan sumberdaya yang paling bernilal, dan ilmu perilaku menyiapkan banyak teknik dan program yang dapat menuntun pemanfaatan sumberdaya manusia secara lebih efektif'.

Prestasi merupakan suatu kebutuhan bagi seorang karyawan individu, hal ini sebagaimana pendapat David C. McClelland (1961 : 99) menunjukkan bahwa motif yang kuat untuk berprestasi - keinginan untuk berhasil dan unggul dalam situasi persaingan -berhubungan dengan sejauh mana individu dimotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sejalan dengan ini Atkinson (1978 : 346 - 348) menjelaskan bahwa semua orang dewasa yang sehat mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi itu dilepas dan digunakan tergantung pada:

(1)        kekuatan kebutuhan atau motif dasar yang bersangkutan

(2)        harapannya akan berhasil dan

(3)        nilai rangsangan yang melekat pada tujuan."

Model Atkinson ini menghubungkan antara perilaku dengan kinerja dan tiga dorongan dasar yang berbeda diantara para individu. Dengan demikian untuk mencapai potensi kerja yang tinggi tidaklah mudah, perlu adanya dorongan-dorongan, walaupun setiap manusia pada hakekatnya mempunyai kecakapan dan potensi untuk melaksanakan dan menghasilkan aktivitas tersebut. Demikian halnya setiap orang memiliki semua kebutuhan itu dalam kadar tertentu dan tidak ada dua orang yang sama memiliki semua kebutuhan dalam proposi yang sama.

Scialan dengan itu Effendi (1986 : 68) menjelaskan bahwa "Prestasi kerja karyawan kadang-kadang tidak sesuai dengan keeakapan yang dimilikinya, memang faktor penyebabnya tidak sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Faktor penyebab ini tergantung dari orangnya sendiri dan lingk-ungan kerjanya. Tidak sesuainya prestasi kerja dengan kecakapan itu bagi seorang karyawan mungkin karena tidak menyukai pimpinannya atau dapat juga karena kek-urangan energi dan lain sebagainya."
Dari uraian di atas maka tampak jelas bahwa peranan motivasi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan berprestasi sangat besar, atau dengan kata lain motivasi mempunyai hubungan yang positif terhadap prestasi kerja, ini sejalan dengan pendapat Armstrong (1988 : 75) yakni "hubungan antara motivasi dan prestasi kerja adalah sesuatu yang positif', meningkatnya motivasi akan menghasilkan lebih banyak usaha dan. prestasi kerja yang lebih baik, dan sebaliknya.

Dipandang sebagai sistem, motivasi dalam orgarlisasi terdiri dari tiga faktor yang perlu. dipertimbangkan yakni karakteristik individual, karaktetistik pekerjaan, karakteristik situasi kerja/lingkungan kerja. (Husnan, 1989: 52).

Menurut Hellriegel dan slocum (1989 : 422) mengklasifikasikan tiga faktor utama yang mempengaruhi motivasi, meliputi karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaktetistik organisasi. (Sujak 1990 249).

Karakteristik individu meliputi minat, sikap dan kebutuhan. Perbedaan-perbedaan ini dibawa kedunia kerja sehingga motivasi kerja individu bervariasi,

Karakteristik pekerjaan yakni cirl-ciri pekerjaan yang meliputi persyaratan tuntutan kecakapan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi dan balikan. Perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh terhadap motivasi kerja, sehingga prestasi kerja individu akan bervariasi.

Karakteristik organisasi yang merupakan ciri-ciri dari organisasi yang meliputi kebijakan dan kultur organisasi, dan lingkungan kerja yang terdekat. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi motivasi kerja, sehingga prestasi kerja individu dapat bervariasi dengan individu yang lainnya.

Motivasi kerja dimaksudkan adalah bentuk yang secara umum dipergunakan sebagai petunjuk motivasi dalam melakukan pekerjaan sekarang ini, dan kuat lemahnya motivasi kerja seseorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi kerja. (As'ad, 1991 : 45). Motivasi kerja merupakan bagian dan motivasi karier, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh London bahwa motivasi karier mencakup motivasi kerja dan motivasi manejerial. (Timpe, 1993 : 176). Terdapat tiga variabel dari motivasi karier yang termasuk dalam motivasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh London yakni dimensi ciri individual dikelompokkan kedalam tiga Wilayah yakni identitas karier, pandangan dalam karier, ketahanan karier ( Timpe, 1993: 177).

Identitas karier dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya karier bagi seseorang Pandangan kedalam karier dimaksudkan menunjukkan persepsi terhadap, gangguan secara optimal, realistis tentang diri sendiri dan organisasi serta menghubungkan kepada sasaran karier. Ketahanan karier merupakan daya tahan seseorang atau dengan kata lain ketahanan seseorang terhadap ganggunan perjalan kariernya yang komplerks . ( Timpe, 1993: 178-186)

Dari uraian tersebut penelitian ini menfokuskan pada : Hubungan Motivasi dan prestasi kerja karyawan "

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri (MS-34)

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri (MS-34)

Pemimpin memegang peranan yang penting untuk dapat mempengaruhi anggota guna mencapai tujuan lembaga koperasi secara efektif dan efisien. Siagian (1998: 28) menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi diharapkan mempunyai kemampuan memimpin yang baik, agar tujuan organisasi koperasi di Lembaga Pemasyarakatan Kediri dapat tercipta. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan memimpin adalah kemampuan untuk memotivasi, mempengaruhi dan berkomunikasi dengan bawahannya. Pemimpin juga harus mempunyai perilaku atau gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi yang bersifat fleksibel dalam arti dapat beradaptasi dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya.

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, termasuk koperasi harus siap menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan lain. Agar sumber daya manusia di dalam organisasi/perusahaan/koperasi ini dapat bekerja dengan efisien dan efektif, maka kepemimpinan memegang peranan yang penting untuk dapat mempengaruhi dan menggerakkan bawahan, agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sebagaimana pendapat Mc Gregor tentang teori X dan Y yang menggambarkan hubungan perilaku dan perhatian pemimpin terhadap bawahannya, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap tujuan organisasi.

Teori X

1.                      Pada umumnya manusia tidak menyukai pekerjaan, makanya cenderung menghindar, oleh sebab itu perlu dipaksa, dikendalikan, diarahkan dan kalau perlu diancam agar mau bekerja demi tujuan organisasi.

2.                      Pada umumnya orang lain akan suka diperintah, ingin menghindari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi dan menghendaki jaminan yang cukup.

Teori Y

1.                      Pada umumnya orang disamping menerima, juga ingin bertanggung jawab, oleh sebab itu pengendalian dan ancaman tidak perlu, sebab bekerja baik fisik maupun mental merupakan permainan.

2.                      Pada umumnya orang memiliki kemampuan berpikir/kreatifitas dan berusaha memecahkan masalahnya dan berharap imbalan yang diterima seimbang dengan keterlibatannya.

Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen serta administrasi sangat erat. Ketiga-tiganya sebagai suatu proses, dalam usaha kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kaitan yang erat ini, ada kalanya orang sulit membeda-bedakan antara administrasi, manajemen dan kepemimpinan, yang dimaksud dengan administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat diartikan lebih luas bahwa di dalam administrasi sebagai suatu proses, di dalamnya selalu terdapat unsur-unsur penting yaitu:

a.                      adanya kelompok orang yang saling memerlukan dan bekerja sama

b.                      adanya tujuan yang telah ditetapkan

c.                       adanya penunjukkan atau pembagian tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

d.                      tersedianya sumber daya yang meliputi manusia, dana, sarana, peraturan dan waktu.

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen bila dikaitkan dalam setiap organisasi, seperti dalam kehidupan sosial timbul berbagai macam organisasi. Tetapi ada tiga gejala penting yang perlu dimiliki oleh setiap organisasi apapun:

a.                      setiap organisasi tidak boleh tidak harus mempunyai tujuan, sebab tanpa ada tujuan, tidak ada alasan organisasi itu perlu dibentuk

b.                      untuk mencapai tujuan, maka setiap organisasi apapun perlu menyusun dan memiliki suatu program, dan menentukan metode bagaimana program itu dapat diselesaikan. Tanpa ide dari pada apa yang harus dikerjakan, tidak akan ada organisasi yang efektif

c.                      setiap organisasi akan memiliki pemimpin atau manajer yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Dan secara umum setiap manajer atau pemimpin dalam organisasi apapun, mempunyai tanggung jawab pokok, ialah membantu anggota-anggota yang lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga unsur pokok tersebut setiap kehidupan organisasi memberikan kesimpulan betapa pentingnya peranan manajemen di dalam eksistensi suatu organisasi, demikian pula mengenai kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok.

Salah satu unsur yang menentukan keberhasilan suatu koperasi terletak pada pemimpin dan manajemennya. Oleh karena itu, manajemen merupakan kunci bagi keberhasilan usaha, sedangkan kepemimpinan merupakan kunci pembuka keberhasilan koperasi. Ungkapan yang mengatakan pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Maka posisi pemimpin dalam suatu koperasi adalah penting. Sehubungan dengan kepemimpinan manajer koperasi, kepemimpinan memerlukan suatu proses perubahan yang berjalan secara terus menerus dalam usaha mencapai tujuan. Dalam arti lain pembangunan koperasi adalah proses perubahan yang menyangkut kehidupan koperasi Indonesia guna mencapai kesejahteraan para anggota (Ign. Sukamdiyo, 1996: 27).

Langkah strategis pemerintah untuk memacu perkembangan koperasi secara kualitas dengan mengganti Undang-undang Koperasi No. 12/1967 dengan UU Koperasi No. 25/1992. Sehubungan dengan perkembangan koperasi, bangun perusahaan yang sesuai dengan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi secara ideologis koperasi merupakan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas yang berazaskan demokrasi ekonomi.

Sehubungan dengan hal di atas, mantal wakil presiden Republik Indonesia Pertama Moh. Hatta, dalam (Sukamto Reksohadiprodjo, 1997: 87), mengatakan: Koperasi merupakan satu-satunya jalan paling tepat untuk mengangkat, memperbaiki golongan ekonomi lemah yang merupakan golongan penderita dari sistem ekonomi yang ada dan mengikutsertakannya dalam pengelolaan ekonomi negara.

Selain itu, bila dikaitkan dengan kepemimpinan manajer koperasi dalam pasal 19 ayat 4 dinyatakan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, sehingga peranan setiap anggota sangat dihargai, kondisi ini hanya bisa tercapai bila pemimpinnya bergaya demokratis. Pasal 24 dinyatakan secara lebih jelas bahwa keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah, jadi setiap anggota diberi kesempatan bermusyawarah untuk mufakat. Semua kondisi tersebut di atas hanya akan dapat terlaksana apabila kepemimpinan koperasi benar-benar bergaya demokratis serta gaya partisipasi dalam mengendalikan koperasi.

Prinsip koperasi melalui rumusan kongres gabungan koperasi internasional atau ICA (International Cooperative Alliance), dan bunyi pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang prinsip koperasi, sebagai berikut :

a.                      keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka

b.                      pengelolaan dilakukan secara demokratis

c.                      pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

d.                      pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e.                      kemandirian, yang akhirnya dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula

f.                       pendidikan koperasi

g.                      kerjasama antar koperasi.

Bila dikaitkan kepemimpinan manajer koperasi dalam menjalankan usahanya, baik yang menyangkut pengambilan keputusan maupun hubungan manajer dengan tugas, kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota (ps. 22 ayat 1 UU No. 25/1992), pada pasal 24 disebutkan juga bahwa pengambilan keputusan dalam rapat anggota harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dijalankan dalam operasionalnya oleh karyawan koperasi.

Apabila keputusan yang diambil tidak dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan yang dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana hal ini tertuang dalam ayat 2, selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Sedangkan dalam rapat anggota selalu terdapat keputusan penting yang diambil seperti memutuskan rencana kerja, rencana pendapatan dan rencana biaya, juga tidak kalah pentingnya adalah keputusan tentang kebijakan umum di bidang usaha dan organisasi koperasi (pasal 23).

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, terutama dalam menjalankan usaha, yang mengambil keputusan adalah manajer sampai dengan tanggung jawab bidang tertentu sampai jumlah tertentu, jika melebihi jumlah tertentu, maka pengambilan keputusan harus dilakukan bersama antara manajer dan pengurus.

Dalam latar belakang masalah ini, pada dasrnya masalah dalam koperasi adalah:

a.                      Banyaknya koperasi yang ditinggalkan para anggota, disebabkan belum profesionalnya kepemimpinan dan kepengurusannya

b.                      Masih adanya usaha koperasi dicampuri oleh lembaga yang diproteksi pemerintah

c.                      Menurut Ace Partidiredja, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi adalah tingkat kecerdasan masyarakat yang masih rendah (Ign Sukomdiyo, 1996: 32)

d.                      Sedangkan menurut Prof. Wagiono Ismangil, faktor-faktor penghambat kemajuan koperasi, kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota (Ign Sukomdiyo, 1996: 32).

Bertolak dari uraian di atas, rasanya cukup menarik apabila diadakan penelitian yang bisa mengungkapkan tingkat profesionalitas kepemimpinan koperasi, sekaligus mencoba mengkaji bagaimana pengurus mengembangkan koperasi dengan lokasi penelitian pada Koperasi Pegawai Pengayoman Departemen Kehakiman (KPPDK) Lembaga Pemasyarakatan Kediri.

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---