Suatu Analisis tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum (IS-13)
Berbicara mengenai negara, tentunya tidak
terlepas dari kedaulatan, dimana negara diakui oleh warganya sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai
kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis.
Sebuah pemerintahan yang menjalankan
sebuah negara diberikan obligasi untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai
konsiderasi dalam pembentukan sebuah kebijakan. Pelayanan publik merupakan
obligasi institusi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyediakan
berbagai keperluan rakyatnya. Penyediaan keamanan/ rasa aman merupakan salah
satu bagian esensial dalam tugas sebuah pemerintahan. Ketika muncul saat dimana
kewajiban tersebut tidak diaplikasikan, atau malah disalahgunakan oleh
pemerintahan tersebut, maka pecahlah konflik.
Konflik yang terjadi di negara Sudan, merupakan konflik yang
umum terjadi di beberapa negara-negara lainnya. Mulai dari konflik agama,
dimana kenyataan yang kita ketahui bahwa semua agama yang berada di dunia
mengajarkan pada setiap umatnya untuk selalu saling mengasihi dan menghormati sesama
pemeluk agama. Namun realita yang terjadi dalam sejarah umat manusia maupun di
negara Sudan, agama sering dijadikan
dalih untuk membantai pemeluk agama yang lain.
Konflik lain yang biasa terjadi di Sudan adalah konflik kesukuan
atau ras, konflik ini tidak jauh berbeda dengan konflik
antar agama yang sering terjadi di berbagai negara dalam Afrika. Eksistensi
dari berbagai suku dalam sebuah negara cenderung menghasilkan sebuah suku
diabaikan, atau tidak diberikan pelayanan publik yang sama dengan suku lainnya.
Maraknya konflik dan terbentuknya negara yang
tidak stabil telah menyebabkan beberapa kudeta berdarah yang terjadi, hanya
demi merebut suatu jabatan atau kekuasaan. Hal inilah yang tidak terlepas juga
dari proses pemerintahan di negara sudan, dimana selalu diwarnai
akan proses politik yang tidak adil bagi
keseluruhan penduduk Sudan. Inilah proses-proses
konflik yang terjadi di Sudan, dimana konflik itu
terjadi secara vertikal maupun horizontal.
Menurut
Karl Marx, sumber konflik itu ada yang vertikal dan ada horizontal. Sumber
utama dari konflik vertikal adalah perbedaan kepentingan ataupun kelas,
sedangkan konflik horizontal ada bermacam sebab yang dapat memicu pertikaian,
kekerasaan, kekejaman hingga bahkan pembersihan etnis, antara lain, ideologi,
agama, persoalan pribumi dan pendatang, ras, sampai masalah etnisitas.[1]
Konflik memiliki berbagai kategorinya,
dimana ada beragam kasus yang dapat melatar belakangi terjadinya sebuah konflik
dalam negara. Adanya perbedaan paham antar 2 kelompok menjadi salah satu
penyebab utama terjadinya sebuah konflik. Pengertian konflik itu sendiri adalah
perbedaan sosio kultural, politik, ideologi diantara berbagai kelompok
masyarakat. Hal itu pada dasarnya tidak
bisa dipisahkan dari hakekat keberadaan manusia dalam kehidupan yang begitu
kolektif, dimana konflik merujuk kepada sesuatu permusuhan antara dua kelompok
orang. Dalam sebuah keadaan yng kompetitif, pihak-pihak didalamnya mempunyai
tujuan yang masing-masing berbeda. Keadaan kompetitif akan secara alami
menyebabkan konflik .[2]
Menurut J. Dwi Narwoko, definisi konflik
adalah :
“Konflik adalah pertikaian, perselisihan yang
terjadi diantara dua pihak, dimana sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan,
nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formula baru yang ditimbulkan oleh
perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.
Konflik muncul kapan saja ketika kegiatan yang tidak cocok terjadi dimana aspek
instrinsiki dan tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial.”[3]
Konflik yang terjadi di negara Sudan
begitu beragam, karena konflik yang terus bergejolak di negara Sudan ini
mengakibatkan Sudan menjadi negara Afrika yang di kategorikan negara miskin dan
terbelakang, dikategorikan demikian karena Sudan tidak mampuh untuk mengololah
sumber daya yang dimilikinya, dimana menimbulkan ketidakseimbangan proses
pembangunan, pertumbuhan perekonomian yang tidak merata dan siginifikan, karena
segala aktifitas pembangunan dan pertumbuhan itu terkonsentarsi pada konflik
yang selalu terjadi di negara Sudan ini.
Konsentrasi pada konflik yang dimaksud
adalah,proses konflik yang berkepanjangan itu mengakibatkan segala kemajuan di
berbagai bidang yang terjadi di negara Sudan menjadi terhambat. Hal
ini jugalah yang menyebabkan ketidakpuasan sebagaian masyarakat atas sistem
pemerintahan yang diberlakukan, sehingga proses sistem ini begitu
menyengsarakan rakyatnya dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Sistem pemerintahan itu membuat hak-hak
sebagai warga negara Sudan diberengus dan tidak memperoleh kesejahteraan yang
absolut, tidak merata di masyarakat dan hanya dinikmati oleh segelintir orang
yang berada di dalam lingkar kekuasaan, tidak heran jika meski memiliki negara
yang sangat luas dan jumlah penduduk mencapai 41 juta jiwa lebih,[4]
Sudan masih termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dan
rakyatnya kerap dilanda bencana
kelaparan.
Sekilas memang konflik yang terjadi
ini begitu rumit dan mengganggu tatanan kehidupan antara rakyat dan pemerintah
di Sudan, keberlangsungan konflik ini sudah begitu lama yang dari awal Sudan utara dikembangkan
dan mengisolasi Sudan wilayah selatan,
dimana mereka melarang penduduk wilayah utara untuk masuk ke selatan. Di
Selatan mereka mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam dan memperkenalkan
misionaris Kristen. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa
mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara), serta membangun
pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dan
pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem
pemerintahan Sudan dikemudian hari.[5]
Berbicara mengenai dua wilayah di Sudan ini yang selalu
memanas, tentu tidak terlepas juga dari sejarah konflik antara dua wialayah
ini. Dimana konflik ini bermula dari konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dan al-Harakah
al-Sya'biyyah li al-Tahrir al-Sudan (Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/ SPLM).[6]
Dimana gerakan pembebasan ini memicu persoalan-persoalan intra yang terjadi
antara dua wilayah ini semakin memperkeruh keadaan yang ada.
Konflik antara Sudan Utara dan Selatan
yang berkepanjangan ini, kemudian masuk dalam perjanjian Naivasha yang menyetujui adanya gencatan senjata antara pihak
pemberontak (SPLM) dengan pemerintahan pusat Sudan di Khartoum. [7]
Perjanjian Naivasha selain terdiri
dari perjanjian gencatan senjata, juga memberi garis besar integrasi antar
kedua pihak dalam bidang ekonomi serta militer, juga memutuskan untuk melakukan
referendum pada tahun 2011. Perundingan Darnerd
Nairobi 2005 yang mengantarkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang sipil
antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah berlangsung selama 22 tahun dan
menelan korban 1,5 juta jiwa. Konflik ini tentu saja berbeda dengan situasi di Darfur yang menjadikan Bashir dituduh turut melakukan genosida
terhadap warga sipil setempat. Begitulah keadaan Sudan yang kompleks akan
konflik pemerintahannya.
Sudan
Selatan akhirnya mencoba memisahkan diri dari Sudan Utara dengan cara elegan
dan konstitusional sesuai dengan kesepakatan perjanjian damai pada tahun 2005.
Bagi Sudan Selatan, pemisahan dari Utara tidak serta-merta membawa kemakmuran.
Sebab, pengelola industri minyak kebanyakan adalah orang Utara, jalur
pengkapalan, sebagian pengolahan, dan distribusi minyak itu juga melalui Utara.
Wilayah Sudan Selatan itu merupakan daratan yang terkunci (landlocked).
Artinya, tidak memiliki akses laut yang sangat diperlukan bagi jalur
pengkapalan hasil minyak.[8]
Untuk membangun industri minyaknya, Selatan memerlukan waktu yang panjang,
kerja sama dengan berbagai pihak, dan investasi dalam skala besar.
Pada
permasalahan awal Sudan melakukan referendum, sebenarnya tidak terlepas dari
penjajah Inggris yang awalnya memisahkan Sudan dari Mesir dengan mendukung
deklarasi negara Sudan merdeka pada
tahun 1956, sebagai kompensasi untuk meredam kemarahan Mesir dan sekaligus
memuaskan Sudan Utara saat itu, Inggris menggabungkan Sudan Utara dan Sudan
Selatan. [9]
Kini setalah lebih dari 50 tahun pemisahan Mesir dan Sudan, kesatuan Sudan tidak ikut
bertahan juga.
Referendum juga didukung karena, pecahnya konflik antara
dua wilayah ini juga, tidak terlepas dari dugaan adanya pihak asing yang selalu
membuat persoalan antara dua wilayah ini selalu berkobar dalam konflik yang
begitu berdarah, mungkin di dorong karena kekuatan sumber daya alam yang
dimiliki Sudan begitu besar dan dapat mendatangkan keuntungan yang sangat
berlimpah bagi negara-negara yang memanfaatkan konflik yang terjadi di wilayah
tersebut sebagai suatu keuntungan yang patut digali keberadaannya.
Andil
dari pihak asing ini ternyata berhasil dalam memecah konflik antara Sudan Utara
dan Selatan, dimana persoalan ini rawan menjadi pemicu konflik sebab kedua
negara itu tidak memiliki perbatasan alamiah yang jelas dan tegas, seperti laut
atau pegunungan. Apalagi perbatasan itu menyangkut beberapa kota penting seperti Abyei.
Padahal perbatasan darat itu membentang sangat luas dari ujung timur hingga
ujung barat wilayah kedua negara. Persoalan pembangunan ekonomi dan minyak juga
akan menjadi masalah serius.
Investasi
dalam skala besar inilah yang mampu dimanfaatkan pihak asing nantinya dalam,
mengelolah sumber daya alam yang terdapat di Sudan ini. Inilah
penggambaran berbagai konflik di dunia yang pada umumnya terjadi di wilayah
yang kaya dengan sumber daya mineral, ketika dalam suatu negara mempunyai
sistem pemerintahan yang lemah, hal inilah memuluskan masuknya pihak asing yang
memecah bela negara kaya mineral, dalam hal ini begitu yang terjadi di negara
Sudan, perpecahan antara Sudan Selatan dan Sudan Utara.
Persoalan yang begitu kompleks ini, tentu saja
membuat dua wilayah ini semakin kuat untuk melakukan pemisahan dengan jalan
referendum, mengingat sebagian besar ladang minyak Sudan berada di wilayah
Selatan, sementara modernisasi wilayah Utara, terutama Khourtum dan sekitarnya
tidak bisa dilepaskan dari hasil minyak ini. Para pejabat Sudan Utara
berulang-ulang menyatakan kesiapannya dengan terpisahnya Sudan Selatan. Hal ini
terkait dengan penemuan tambang emas dan sumber bumi lain di wilayah Utara.
Namun, ketergantungan Utara terhadap minyak Selatan selama ini sulit
dipisahkan.
Referendum
yang dilaksanakan Sudan, sesungguhnya tidak
terlepas dari konflik terus-menerus yang terjadi di negara tersebut. Para pejabat Sudan berharap negara mereka
tetap bersatu meski dalam bentuk lain, namun hal inilah yang sangat susah
dicapai dari negara Sudan tersebut, karena dari
awal wilayah ini sudah syarat akan konflik berkepanjangan yang terjadi.
Sejarah
Sudan sebagai negara bangsa
tentu saja menjadi bahan kajian yang menarik karena gagal menjaga kesatuan dan
persatuannya. Bangsa Sudan yang brsifat majemuk
dari segi etnik dan kepercayaan tidak
mampu mengisi kemerdekaan , dimana
bangsa disini mempunyai tekad untuk hidup bersama-sama namun ridak dapat
terwujudkan. Sebaliknya pertarungan berdasarkan garis suku dan agama merebak
luas sampai menimbulkan perang saudara secara brutal. Hal inilah yang
menyebabkan pemerintah pusat gagal dalam mengayomi kedua wilayah Sudan Selatan
dan Sudan Utara.
Klik Download Untuk mendapatkan File Lengkap
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Contoh Tesis Pendidikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar