Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersubsidi Di Puskesmas …. Kecamatan ….. Kabupaten …. (IPM-22)

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.[1]

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Salah satu program pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas adalah sebuah program asuransi kesehatan untuk warga Indonesia, program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak tahun 2004.

Di Indonesia masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat menyentuh pelayanan kesehatan gratis dan bahkan mereka juga tidak mampu membayar biaya untuk berobat ke Puskesmas. Di Kecamatan Watang Dawitto Kabupaten Pinrang tercatat 6.884 masyarakat miskin pengguna pelayanan kesehatan Jamkesmas dari 8.890 jumlah keseluruhan masyarakat miskin di Kecamatan tersebut. Dari jumlah tersebut terdapat 2.006 Masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis dan hanya menggunakan Jaminan  Pelayanan Kesehatan Bersubsidi yang dikenal dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Jaminan pelayanan kesehatan bersubsidi ini hanya menanggung pelayanan dasar dan obat generik selebihnya masyarakat harus membayar biaya lain yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan bersubsidi ini sehingga membuat masyarakat utamanya masyarakat miskin dan kurang mampu sulit untuk membiayai biaya berobat baik untuk berobat di Puskesmas apalagi untuk rujukan ke Rumah Sakit.

Kebijakan kesehatan bersubsidi di Kabupaten Pinrang  merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan bersubsidi ini diperoleh dari 40% APBD Provinsi dan 60% APBD Kabupaten.

Realitas pelaksanaan pelayanan Jamkesda tergambar jelas dengan adanya perbedaan profesionalitas para aparatur terhadap pelayanan antara pengguna jamkesda dengan pengguna jasa kesehatan lainnya misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jamkesda yang membuat masyarakat sulit mendapatkan kartu jamkesda, proses pelayanan yang lama dibandingkan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan lainnya hingga hal ini cenderung menyulitkan masyarakat. Selain profesionalitas  dari petugas yang kurang baik terdapat petugas informasi yang kurang ramah, kenyamanan ruang tunggu minim dan harga obat yang mahal membuat masyarakat kesulitan dan tidak mau berobat ke Puskesmas. Sehingga membuat masyarakat  lebih cenderung atau senang untuk berobat ke Mantri atau Dukun[2].

Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan bersubsidi ini juga terjadi ketimpangan antara kebijakan dengan pelaksanaannya yakni alokasi dana Jamkesda terkadang terlambat diberikan kepada Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Pinrang. Tahun 2009, Direktur RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang drg.Hj.Siti Hasnah Syam, MARS mengungkapkan bahwa “Kita mengalami kekurangan atau defisit dana pelayanan kesehatan gratis sekitar 800 juta”[3]. Pencairan dana kesehatan bersubsidi dilakukan apabila Puskesmas mengajukan klaim dan memberikan laporan pertanggungjawabannya ke Dinas Kesehatan dan dana tersebut akan diberikan langsung kepihak Puskesmas, tentu saja hal ini bertolak belakang dengan pasal 22 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan kesehatan bersubsidi pada Dinas Kesehatan  dan jaringannya di Kabupaten Pinrang yang berbunyi:

1.      Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari Kas daerah Pemerintah Kabupaten ke Puskesmas melalui rekening masing-masing unit pelayanan kesehatan.

2.      Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap ( periode triwulan ) dan disalurkan pada awal bulan.

Permasalahan ini membuat pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi semakin sulit untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya derajat kesehatan. Sebab, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Pemerintah serta aparat yang terkait langsung didalamnya merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.  Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, memang menjadi masalah pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Agar upaya penyelenggaraan kesehatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, perlu kiranya didukung oleh sarana dan prasarana yang berupa sumberdaya kesehatan, sumberdaya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, sumberdaya kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan yang tetap melaksanakan fungsi dan wewenang tanggung jawab sosial dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan harus memperhatikan semua golongan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah yang terkadang tidak tersentuh pelayanan kesehatan yang disebabkan karena kurang atau tidak adanya biaya untuk berobat dan sebagainya, dengan kata lain bahwa pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan harus tersedia sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Jamkesda merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau untuk  masyarakat. Juga sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memeperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial Nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk sebuah kebijakan yaitu Peraturan Bupati Pinrang nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan bersubsidi pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya. Dari berbagai  permasalahan yang terjadi terhadap implementasi kebijakan jamkesda  ditengah-tengah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan serta ketimpangan yang terjadi antara Kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi dengan pelaksanaannya. Peneliti  menganggap perlu untuk mengakaji mengenai pelaksanaan kebijakan kesehatan besubsidi tersebut serta penerapannya ditengah-tengah Masyarakat. Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran diatas maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERSUBSIDI DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG”, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang peduli pada pencapaian pelaksanaan kebijakan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan yang merata untuk masyarakat.

 

Klik Download Untuk mendapatkan File Lengkap

 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis pelaksanaan rekrutmen karyawan pada pt. Bormindo nusantara – duri (ADN-1)

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, terutama pada bidang teknologi industri. Pesatnya perkembangan dunia industri saat ini semakin banyak dirasakan manfaatnya terutama sekali dalam hal penyerapan tenaga kerja yang handal yang berperan dalam menghasilkan suatu produk yang baik dan bermutu.

Kunci keberhasilan perusahaan bukanlah semata-mata terletak pada alat-alat mutakhir berteknologi tinggi yang dipakai, melainkan terletak pada manusia yang berada dibalik alat-alat itu disamping sumberdaya lainya. Menurut Hamim (2005:32), manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Pemilihan dan penempatan tenaga kerja yang profesional dan ahli dalam bidangnya merupakan tujuan yang diharapkan oleh pihak manajemen dalam menjalankan segala aktifitas kerja perusahaan. Jadi tenaga kerja sebagai salah satu sumberdaya manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari manajemen terutama manajeman personalia.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kota Palopo (ADN-3)

ABSTRAK

 “Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kota Palopo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Kota Palopo dan faktor yang mempengaruhinya. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pemerintahan

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam peran pemberdayaan masyarakat petani rumput laut. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Contoh Skripsi Administrasi Bisnis

Tujuan dari Program Ilmu Administrasi Bisnis adalah menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai berbagai kemampuan dan keunggulan hal berpikir Administasi Bisnis:

• Merumuskan kebijakan bisnis
• Menentukan kebijakan dan strategi pemasaran
• Menentukan strategi dan kebijakan produksi
• Serta menguasai teknik - teknik manajemen, seperti: keuangan, produksi pemasaran, sumber daya manusia, resiko, perkantoraan dan lainnya.

Skripsi administrasi bisnis  dibuat oleh mahasiswa jurusan administrasi bisnis.

Terkadang sebagai mahasiswa, Anda bingung ketika akan mengerjakan tugas akhir atau skripsi, terutama ketika menentukan judul. Sehingga Anda perlu mencari inspirasi untuk judul sripsi yang akan Anda buat.

Buat teman-teman yang kebetulan lagi sibuk mikirin tentang pembuatan judul skripsi administrasi bisnis, lagi mencari contoh administrasi bisnis gratis. mudah-mudahan contoh skripsi administrasi bisnis ini dapat membantu anda dalam membuat skripsi administrasi bisnis yang anda jalani

Contoh Skripsi administrasi bisnis Klik di sini
Contoh Skripsi administrasi bisnis Klik di sini
Contoh Skripsi administrasi bisnis Klik di sini

Contoh skripsi administrasi bisnis diatas hanya sebagai referensi saja...

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung (ADN-2)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Membicarakan masalah kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa masalah kepemimpinan itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak ada orang yang terbatas kemampuannya, dipihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan untuk memimpin. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Untuk menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dan betapa manusia membutuhkannya, sampai ada pendapat yang galak yang mengatakan bahwa dunia atau umat manusia di dunia ini pada hakikatnya hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yakni yang berstatus sebagai pemimpin. Jika sekelompok orang yang berstatus pemimpin tersebut memutuskan untuk menimbulkan perang dunia sebagai satu-satunya jalan keluar dan konflik, maka umat manusia didunia akan mati di tengah-tengah konflik tersebut.

Dalam skala yang lebih kecil sering dikatakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Ada suatu ungkapan mulia yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan. Ungkapan ini juga ingin menunjukkan betapa pentingnya posisi pemimpin dalam suatu organisasi. Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai dan berhasil apabila Sumber Daya Manusia yang ada siap dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjadikan perusahaan dalam kondisi tersebut diatas, maka diperlukan keefektifan seorang pemimpin perusahaan.

Dalam era reformasi ini seorang pemimpin dituntut untuk bersifat jujur, adil dan transparan karena masyarakat Indonesia sudah waktunya mendapatkan haknya yaitu menyampaikan suara hatinya lewat pemimpin pemimpin yang mereka pilih .

Adapun pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah para pimpinan dari top manajer sampai menengah pada Dinas Pehubungan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung adalah sosok pemimpin yang lahir dari pengalaman bekerja, yang diharapkan mampu mengendalikan perusahaan yang dalam hal ini koperasi, mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Harga Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang) (AB-1)

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat pada masa sekarang ini. Karena kesehatan sudah menjadi hal yang begitu pokok bagi masyarakat, maka antara rumah sakit yang satu dengan yang lainnya saling bersaing untuk memberikan pelayanan terbaiknya supaya pasien dapat merasa nyaman dan puas setelah merasakan pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit diharapkan akan menjadi salah satu faktor penentu kepuasan konsumennya.

Kemudian kepuasan pasien tersebut diharapkan mampu menjadi alat promosi yang efektif rumah sakit karena pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, keputusan pembelian konsumennya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh cerita pengalaman orang lain.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR DI SEKRETARIAT KABUPATEN JENEPONTO (MS-47)

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November, 2011di Kantor Bupati Jeneponto, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Analisis manajemen sumberdaya aparatur (Perencanaan Pengawasan, Pengorganisasian) dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kantor Bupati Jeneponto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran positif tentang pelaksanaan fungsi manajemen dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Kegunaan akademik dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya dan dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah Analisis manajemen dalam peningkatan kinerja terutama dalam hal pelaksanaannya.

            Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan pembagian kuisioner. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif.

            Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran penting fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. dalam manajemen terhadap mekanisme suatu organisasi. Penerapan fungsi perencanaan, pengawsan, dan pengorganisasian. dapat dioptimalkan melalui indikator sebagai berikut : 1). Pemberian motivasi, 2). Disiplin Kerja, 3.)Tanggungjawab , 4). Kesungguhan, dan 5). Keikhlasan. Kemudian dari proses pelaksanaan fungsi perencanaan,pengawasan,dan pengorganisasian  tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan , yaitu sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, komunikasi, dan anggaran.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa (MS-46)

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa serta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur  terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan dengan  menggunakan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, quisioner dan penelusuran data on line. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi menggunakan bantuan paket program statistic SPSS dan disajikan dalam bentuk analisis ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesa yang dikemukakan dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---