Secara
sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki
berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek
kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Manusia
sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan
kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya
manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan
dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar
kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar
dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan
keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi
produktif, sosial budaya, dan politik.
Tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa
sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi
manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD’45, secara
eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah
Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang
layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk
menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah
meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Paradigma
pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme
(UNDP) sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan
demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat
empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas,pemerataan,kesinambungan,dan
pemberdayaan.
Namun
paradigma pembangunan tersebut banyak menuai kritik karena hasil dari
pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan
ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang
bersifat materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari
aspek fisik yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka
statistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama
pembangunan dan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan.
Menurut United
Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat
tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian
rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang
diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur
berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15
tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang
telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.
Dalam Indonesian Human Development Report,
dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung
pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan
tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan
dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan
pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam meningkatkan alokasi
pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika
Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan merosotnya
pencapaian pembangunan manusia.
Adanya
peringkat pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada dekade 60-an, mewarnai
pemikiran kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GNP, memang
merupakan ukuran makroekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun
ukuran tersebut belum menggambarkan sebenarnya, terutama gambaran kualitas
manusianya.
Adapun 10
besar indeks pembangunan manusia di Negara maju adalah sebagai berikut:
No.
|
Negara Maju
|
IPM
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Norwegia
Australia
Islandia
Kanada
Irlandia
Belanda
Swedia
Prancis
Swiss
Jepang
|
0,971
0,970
0,969
0,966
0,965
0,964
0,963
0,961
0,960
0,960
|
Berdasarkan
tabel di atas indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk Negara maju
adalah Norwegia yaitu sebesar 0,971. Australia adalah peringkat kedua yang
memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk negara maju yaitu
sebesar 0,970. Tingginya angka IPM di Australia karena dia memiliki beberapa
peringkat tertinggi di dunia dalam kategori kualitas hidup, kesehatan,
pendidikan, di mana hampir 100% penduduknya melek huruf dan persentase sangat
tinggi dari lulusan pendaftaran dan kuliah. Angka Harapan hidupnya mencapai
81,2 tahun sangat jauh dibanding angka harapan hidup indonesia yang hanya
sebesar 67,2 tahun. Selain itu Australia terkenal dengan kebebasan sipil dan
perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Menyusul Islandia sebesar 0,969.
Urutan ke empat di duduki oleh Negara Kanada. Di Benua Amerika, Canada tercatat
sebagai indeks pembangunan manusia sebesar yaitu 0,966 Menyusul United State
yaitu sebesar 0,956. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar
0,734 kelihatan sangat rendah. Indeks pembangunan manusia yang tinggi di Canada
karena Canada memiliki populasi cerdas dengan tingkat pendidikan yang tinggi
dan angka melek huruf yang tinggi. Selain itu Canada terkenal dengan sistem
pelayanan kesehatan gratis diatas sebuah angka harapan hidup sebesar 80,7
tahun. Kemudian menyusul Irlandia, Belanda, Swedia, Prancis, Swiss, dan Jepang.
Jepang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,960. Jepang menduduki
peringkat ke 10 untuk pencapaian IPM tertinggi di Negara maju di dunia.
Tingginya angka IPM tersebut karena Jepang populasi di Jepang memiliki
kecerdasan kualitas pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari
tingginya kemajuan teknologi di Jepang terutama dalam bidang
telekomunikasi,permesinan dan robotika. Selain itu angka harapan hidup di
Jepang mencapai 87,3 tahun dan merupakan angka tertinggi di dunia.
Di beberapa Negara berkembang seperti
Philipina mempunyai indeks pembangunan manusia lebih tinggi dibanding
Indonesia. Philipina memiliki indeks pembangunan
manusia sebesar 0,751, dan harus diakui dalam IPM tahun ini peringkat
Philipina lebih baik daripada Indonesia. Philipina menduduki urutan ke-97 atau
11 peringkat di atas Indonesia. Philipina cukup baik karena investasinya
dibidang pendidikan. Sementara dari sisi pendapatan Philipina sedikit lebih besar
dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam dan Myanmar adalah Negara yang memiliki
IPM lebih rendah dibanding Indonesia. Vietnam memiliki indeks pembangunan
manusia sebesar 0,725. Ini berarti bahwa Vietnam memiliki angka IPM dibawah
angka IPM Indonesia. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2006 indeks pendidikan
Indonesia lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu sebesar 0,83 untuk Indonesia dan
0,82 untuk Vietnam. Disisi lain indeks daya beli di Indonesia juga lebih tinggi
dari pada Vietnam yaitu 0,61 bagi Indonesia dan 0,57 pada Vietnam. Akan tetapi
angka harapan hidup Vietnam lebih besar dari pada Indonesia yaitu 0,81 di
Vietnam dan 0,75 di Indonesia. Myanmar memiliki indeks pembangunan manusia
sebesar 0,586. Angka ini berada di bawah angka IPM Indonesia yaitu 0,734. Hal
ini disebabkan karena angka melek huruf Indonesia lebih tinggi dibanding
Myanmar, yaitu 92,3% di Indonesia dan 92 % di Myanmar. Di sisi lain Nyanmar
menempati urutan kedua dari penduduknya yang tidak memiliki akses air bersih
dibanding Indonesia yang menempati urutan ke empat. Tidak terpenuhinya
kebutuhan air bersih berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di Negara
Myanmar. Selain itu angka kekurangan berat badan di Myanmar lebih tinggi di
banding Indonesia yaitu mencapai 29% untuk Myanmar dan 27% di Indonesia.
Gambar 1.1.Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
Dengan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota
Makassar
Berdasarkan
gambar 1.1 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi
Selatan cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2006 sebesar 68,81 hingga
tahun 2010 sebesar 72,25. Akan tetapi indeks pembangunan manusia Sulawesi
Selatan masih dibawah indeks pembangunan manusia nasional. Dapat dilihat bahwa
angka IPM Sulawesi Selatan relatif rendah dibanding dengan angka IPM nasional.
Hingga pada tahun 2010, angka IPM Sulawesi Selatan mencapai 72,25. sedangkan
angka IPM nasional sebesar 73,40.
Dalam
pembangunan manusia, indeks kesehatan diperoleh dari angka harapan hidup
seseorang sejak dilahirkan. Angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan
selama kurun waktu 2006 hingga 2010 semakin meningkat. Pada tahun 2006 tercatat
sebesar 69,2 tahun dan meningkat menjadi 70,00 tahun pada tahun 2010. Angka
harapan hidup di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 berada di atas angka nasional
(69,8 tahun). Membaiknya pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan diwujudkan melalui program kesehatan gratis. Menurut data yang
dipublikasikan oleh situs resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, angka kunjungan
masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan
meningkat signifikan. Tahun 2010, kunjungan masyarakat mencapai 6.407.554 jiwa.
Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007 yang hanya 2.336.875 jiwa.
Peningkatan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke
puskesmas atau rumah sakit.
Pengeluaran
perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity)
masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status
pembangunan manusia di suatu wilayah. Besarnya pendapatan yang diterima rumah
tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data
pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data
ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga
yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan
bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga
antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat
menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya
dilihat dari segi ekonomi. Pada tahun 2007, pengeluaran rata-rata perkapita
sebulan sebesar Rp.291.900, tahun 2008 sebesar Rp.321.000, tahun 2009 sbesar
Rp.364.800. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.408.576.
Angka melek
huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir terus
mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2006 sebesar 86 persen
menjadi 87,75 pada tahun 2010.
Pada
tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,18 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja perekonomian selama tahun 2010 meningkat setelah
sedikit melambat pada tahun 2009, yakni 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 6,2
persen pada tahun 2009. Perekonomian Sulawesi Selatan diukur berdasarkan
besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.117,8 triliun,
sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.51,2 triliun. Angka
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai angka tertinggi
selama periode 10 tahun terakhir setelah sebelumnya sedikit melambat.
Perekonomian Sulawesi Selatan yang dicapai pada tahun 2010 dipicu oleh hampir
seluruh sektor ekonomi.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin
mengkaji masalah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan
Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar