Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Sistim Tanam Tabela Dengan Sistim Tanam Pindah Di Kabupaten Bangkalan (PRT-112)

I. PENDAHULUAN

1.1.        Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang banyak menyandarkan kehidupan pada kebutuhan masyarakatnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu pembangunan pertanian merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan perekonomian negara. Pembangunan pertanian bertujuan untuk mempertinggi produksi dan pendapatan petani sebagai langkah yang terarah untuk mencapai kemakmuran. Pembangunan pertanian dilakukan melalui suatu usaha dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu program peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian masih rendah. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian (Soehardjo dan Patong, 1993 : 2).

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas lapangan kerja.

Ada dua (2) cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian, yaitu ; pertama, memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usahatani, misalnya dengan pupuk, irigasi, pengaturan sistem tanam ; kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak–petak sawah baru (Arsyad, 1992 : 281).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Motivasi Instrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makasar (MS-30)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

            Istilah motivasi ( motivation ) berasal dari bahasa latin yaitu Movere, yang berarti “ menggerakkan “ ( To Move ). Teori yang dikembangkannya oleh Hezberg dikenal dengan “ Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik.

        Salah satu kantor vertikal yang berada di bawah nanungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Piutang negara yang dikelola oleh KPKNL adalah piutang negara yang tidak dilunasi oleh penerima kredit, dan untuk menentukan piutang itu macet adalah sejak tidak ditepatinya/dipenuhinya piutang dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kredit. Piutang negara yang telah macet harus segera diserahkan penyelesaiannya pada KPKNL, jika tidak maka pihak KPKNL berhak mengambil alih kasus piutang tersebut. KPKNL dalam hal ini mempunyai kewenangan karena undang-undang yang berlaku dan adanya  kewenangan yang diberikan oleh pihak kreditur untuk dapat menyelesaikan kredit macet dengan berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemakaian Kondom Di Lokalisasi Guyangan Kabupaten Nganjuk (MS-29)

BAB  I 

P E N D A H U L U A N

1.1.          Latar Belakang Masalah

Barang kali sudah banyak yang tahu kalau prostitusi sudah lama ada didunia ini, bahkan banyak orang yang menyitir bahwa pelacur adalah salah satu profesi yang tertua didunia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelacuran sekarang ini antara lain alasan ekonomi, mundurnya usia perkawinan, meningkatnya angka perceraian dan sebagainya. Berbarengan dengan kegiatan prostitusi tersebut penyakit kelamin menjadi salah satu efek samping yang harus ditanggung, sehingga penyakit kelamin boleh dikatakan penyakit yang paling mahal atau paling tidak paling dicari-cari karena untuk mendapatkannyapun orang harus membayar. 

Di Kabupaten Nganjuk, lokalisasi prostitusi yang resmi ada  di Guyangan, Kecamatan Bagor yang letaknya kurang lebih 6 km sebelah barat laut pusat kota. Hasil skrining Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk pada tahun Januari 2003 menunjukkan bahwa dari  258 PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di lokalisasi Guyangan 26 persen diantaranya menderita penyakit menular seksual (PMS) yaitu penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Para PSK ini dapat menularkan kepada lebih dari satu orang pelanggan tergantung dari berapa banyak pelanggan yang berhubungan dengannya yang pada gilirannya dapat juga menular kepada istri yang baik-baik, kemudian sang istri bisa menularkan lagi kepada bayi yang baru dilahirkan melalui proses persalinan, akibatnya orang yang tidak bersalahpun akan menanggung akibatnya. Meskipun tidak mungkin semata-mata menyalahkan para PSK karena mereka ada akibat “permintaan pasar” tetapi barangkali cara yang paling mudah untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular seksual ini adalah dengan mengintervensi para PSK ini karena mereka terlokalisir sehingga mudah dicari dan mudah pula diberi petunjuk. Mereka juga terorganisir baik oleh para mucikarinya maupun oleh “RT/RW” nya disamping itu tidak tabu bagi mereka untuk membicarakan masalah seksual, hal sebaliknya terjadi pada “pelanggan”nya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Pemberian Motivasi Oleh Pimpinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Study Kasus Pada Kantor Pendidikan Dan Latihan Kota Kediri) (MS-28)

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan momentum terjadinya pergeseran paragdigma sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula bercorak sentralistik menjadi desentralistik.

Prinsip otonomi daerah yang luas  nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana dianut UU No 22 tahun 1999 merupakan kebijakan atau strategi untuk memberdayakan dan memandirikan daerah, serta mendorong kemandirian Pemda.

Secara eksplisit otonomi daerah merupakan kewenangan hakiki yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, optimalisasi dan efisiensi dinas/badan/bagian/kantor serta uit-unit terkait lainnya melelui peningkatan prestasi kerja karyawan.

Dengan prestasi kerja karyawan yang meningkat akan terjadi efisiensi pada masing-masing sektor, sehingga dengan melalui peningkatan prestasi kerja karyawan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut, perlu adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu organisasi.

Suatu organisasi akan berhasil dalam mencapai tujuan an program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi itu dapat melakukan tugas-tugas dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Agar orang-orang dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan seorang pemimpin yang dapat memotivasi an mengarahkan segala sumber daya yang ada kearah pencapaian tujuan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah (Ajudikasi) Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (HK-29)

BAB I

PENDAHULUAN

A.                 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggalpun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengertian hak milik menurut Henri Lie A. Weng (1970 : 3), Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna, pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dapat dilihat dalam Bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---