PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN METODE CAPITAL LEASE PADA PT.IGLAS SEBAGAI LESSEE..(AK-11)

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dana memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut sebagai alat investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, dan lain-lain.

Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, diantaranya adalah pinjaman bank, sewa guna usaha (leasing), penjualan kredit dari pemasok, dan lain-lain.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DI RSU PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA..(AK-09)

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Murni, 2001) Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 1999).

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998). Pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stickholder. Kedua, pandangan modern, yaitu tujuann perusahaantidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI FLOORING PADA PT RIMBA KARYA RAYATAMA DI SAMARINDA..(AK-08)

A. Latar Belakang

Kalimantan Timur memiliki areal hutan yang ditumbuhi berbagai macam jenis pohon dan memacu para pengusaha untuk mengolah sumber daya alam tersebut yang memanfaatkan hasilnya untuk bahan industri pengolahan kayu jadi bagi perusahaan-perusahaan industri kayu. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan kayu tersebut, maka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah setempat dalam hal penerimaan sektor pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja yang mengganggur.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO...(AK-07)

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidhkan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERANAN PERILAKU SOSIAL PT “X” SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA...(AK-06)

I.1. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan sebuah perusahaan yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya membuat dunia bisnis melaju dengan cepat, dan merupakan suatu hal yang positif apabila dibarengi dengan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap apapun yang dilakukan.

Karena pada dasarnya kemajuan tersebut mengakibatkan makin maju dan kompleksnya aktivitas perusahaan yang mengarah pada keinginan perusahaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudahan-kemudahan itu didapat, karena selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, antara lain membuka lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan masyarakat dan pembayaran pajak bagi pemerintah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Kelayakan Atas Penggantian Aktiva Mesin Produksi Untuk Meningkatkan Laba Pada PT. Panca Wira Usaha Unit Pabrik Es Kasri Di Pandaan (AK-50)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Setiap perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan utama dari perusahan adalah menghasilkan laba, karena itu manajemen perusahaan harus mampu menentukan tindakan yang harus dilakukan perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Segala keputusan yang diambil oleh manajemen ditujukan untuk meningkatkan laba atau sekurang-kurangnya mempertahankan laba. 

            Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan banyak menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi tidak hanya menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi permintaan pasar tetapi juga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan laba perusahaan. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah produktif atau tidaknya mesin yang terpasang di perusahaan .

            Penggantian aktiva mesin produksi merupakan investasi jangka panjang dan memerlukan biaya modal yang cukup besar dalam pelaksanaannya, maka diperlukan perhitungan yang seksama sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam pengambilan keputusan. Dalam melakukan perluasan usaha, perusahaan memerlukan alat untuk menganalisis, yaitu dengan menggunakan studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan proyek dan merupakan dasar pertimbangan untuk memutuskan apakah investasi dalam proyek tertentu dapat dilaksanakan atau tidak. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA (Studi Perbandingan Pada Perusahaan Kosmetik Yang Listing Di BEI) (AK-52)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada saat ini sedang melaju pada era globalisasi yang memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dilain pihak dengan adanya perdagangan bebas pada era glonbalisasi ini menimbulkan persaingan yang ketat, dan perusahaan harus dapat mengantisipasi dan mengahdapi segala situasi dan kondisi agar dapat bertahan dan mampu terus maju dalam rangka memenangi persaingan usaha. Dalam mecapai tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan untuk memakmurkan para pemegang saham dan para karyawannya, para manajer perusahaan harus mampu mengantisipasi segala perubahan situasi maupun kondisi baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan.

Perekonomian yang semakin kompleks dan tidak menentu dengan persaingan antar perusahaan yang semakin ketat membuat bidang keuangan harus mendapat perhatian yang lebih. Dalam bidang keuangan suatu media penting dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Media tersebut adalah berupa laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik biasa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, mingguan atau bahkan harian. Laporan keuangan tersebut sudah menjadi kebutuhan para pengusaha, investor, bank, manajemen, pemerintah maupun para pelaku pasar modal.

Prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu investor dan para pelaku pasar modal dalam menginterprestasikan keadaan suatu perusahaan. Namun hanya dengan melihat laporan keuangan, informasi yang lebih dalam tentang kinerja tidak dapat diketahui. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perhitungan lebih lanjut atau analisis yang tepat terhadap laporan keuangan tersebut. Pembaca perlu mengetahui apa arti angka yang ada dalam laporan keuangan yang ada dan bagaimana menganalisis dan menafsirkan data dalam cara yang logis dan sistematis. Dengan timbulnya persaingan yang semakin ketat, pihak manajemen perusahaan dituntut untuk dapat menganalisis keuangan perusahaan sehari-hari sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat terealisasi. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Evaluasi Biaya Pembelian Bahan Baku Untuk Efisiensi Biaya Produksi Pada Perusahaan Tahu “ADMA” Di Kecamatan Karangploso Malang (AK-51)

Bab 1

Pendahuluan 

A.     Latar Belakang.

Perusahaan untuk dapat berkembang haruslah melalui perjuangan dan didukung dengan perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan yang timbul, seperti masalah operasional, keuangan, maupun masalah pemasaran dari produk yang  diproduksi. Masalah persaingan antar perusahaan mengharuskan perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu barang dan layanan serta efisiensi dalam menekan biaya produksi. Pada perusahaan manufaktur, penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan produk yang diolah sendiri dalam hal ini perusahaan manufaktur harus mengolah terlebih dahulu bahan baku melalui proses produksi menjadi barang yang siap dijual, oleh karena itu untuk memperoleh laba yang maksimal perusahaan manufaktur harus benar-benar memperhatikan biaya produksi, sehingga harga pokok produksi dapat ditentukan dengan tepat. Haryono (1999:403)

Berkaitan dengan kegiatan proses produksi, perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk dapat mendaya gunakan segenap sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan sebanding dengan bahan-bahan dan jasa-jasa yang diolah menjadi produk. Bahan-bahan yang diperlukan oleh perusahaan sangat menentukan atau mempengaruhi tingkat kualitas dan kuantitas produk dan harga jual produk karena bila harga bahan yang diperoleh terlalu tinggi dengan kualitas dan kuantitas yang kurang memuaskan tentunya akan mempengaruhi tingkat biaya produksi dan harga jual produk sehingga perusahaan akan mengalami kerugian, sebaliknya bila harga pembelian bahan rendah atau murah sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta waktu penyerahan yang tepat, maka perusahaan dapat menekan tingkat biaya produksi dan harga jual produk mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai.

Sebelum melakukan kegiatan produksi perusahaan terlebih dahulu menyiapkan faktor-faktor produksinya diantaranya adalah bahan baku yang akan diolah menjadi produk jadi. Didalam pengadaan bahan baku perusahaan dapat membuat sendiri atau membeli bahan baku tersebut dari pemasok. Pembelian bahan baku ini merupakan salah satu fungsi dari manajemen persediaan karena berkaitan dengan pengadaan barang, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Menurut Fien (2005) peran manajemen pembelian ditunjang oleh besarnya biaya pembelian yang mencapai 50% sampai 70% dari total biaya produksi dan berdampak langsung pada kualitas produk. Tahap pembelian ini dimulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai penyerahan barang untuk kegiatan proses produksi. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan" (Studi kasus pada PT. Pupuk Kujang (AK-01)

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan bergantinya pemerintahan di Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi Pembangunan, hal ini membawa banyak tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi dalam melaksanakan pembangunan, baik itu hambatan dan tantangan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Hambatan dan tantangan yang ada memerlukan banyak pengorbanan materiil maupun pengorbanan pemikiran dari kita semua, khususnya dan pihak pemerintah oleh sebab itu merupakan suatu langkah yang tepat kalau pemerintah meningkatkan peranan sektor swasta dalam melaksanakan pembangunan, dimana pemerintah mengharapkan sektor swasta mengambil bagian sebesar 70% dari total investasi yang akan dilakukan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Manfaat Anggaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi) (AK-02)

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara prop ors ional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Laporan Laba Rugi Departemen Kamar Pada Borneo International Hotel Di Samarinda (AK-45)

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Perusahaan  yang  menghasilkan  suatu  produk  dalam  operasionalnya memerlukan informasi mengenai berapa besar jumlah biaya yang digunakan dalammenghasilkan  produk-produk yang ditawarkan    kepada para pelanggannya.   Dengan demikian, peran akuntansi  menjadi   penting untuk mengolah dan  memberikan informasi keuangan bagi pimpinan perusahaan, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian, dan akhirnya pengambilan keputusan manajemen.

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data  keuangan perusahaan untuk kemudian  hari mengkomunikasikannya kepada berbagai  pihak  yang berkepentingan  agar dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Sehubungan dengan   itu,   diperlukan   suatu   sistem   akuntansi  yang   andal   dan   tidak menyesatkan, sehingga mampu  menyajikan informasi  tentang posisi keuangan,   kinerja  dan  arus  dana  dari  suatu  unit  ekonomi  kepada  para pengambil keputusan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten…. (AK-58)

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variable lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatakan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Penerapan Konsep Pajak Pada Zakat (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif) (AK-57)

Indonesia adalah negara yang beragam budaya dan agama, sehingga kata zakat dan pajak adalah dua kata yang tidak lepas di negara kita, yang mana negara kita ini mayoritas penduduk Islam. Tetapi, kedua kata ini memiliki makna dan perlakuan yang berbeda. Di satu sisi zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Muslim yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu. Dan bagi yang tidak mempunyai maka dia akan menjadi orang yang berhak menerimanya. Dan dalam hal pajak semua warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak kecil dan besar tanpa memandang apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhannya atau tidak. Pajak diwajibkan pada siapapun. Sunggguh perlakuan yang tidak adil, karena pengemis pun bisa terkena pajak.

Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan (Rahman, 1996: 242), diantaranya:

a.      Pembayaran yang diwajibkan;

b.      Tidak ada balasan atau imbalan;

c.      Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara.

Zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua sedangkan persyaratan ketiga tidak. Zakat adalah pembayaran yang diwajibkan dan tidak ada balasan atau imbalan atas pembayaran tersebut, akan tetapi hanya dikenakan kepada orang Muslim di negara itu sedangkan orang-orang nonmuslim terbebas dari kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, zakat bukanlah suatu pajak dalam arti yang sebenarnya. Sebenarnya zakat, seperti halnya menunaikan shalat atau mengerjakan haji, merupakan suatu bentuk ibadah atau tugas agama yang mempunyai perbedaan psikologis sangat berbeda dengan pajak biasa.

Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima tiang agama Islam dan sudah barang tentu, posisi yang penting semacam ini tidak dapat diberikan kepada suatu jenis pajak betapapun pentingnya pajak tersebut. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari pajak oleh pemerintah dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya masing-masing pajak. Sedangkan dalam hal zakat, pemerintah dalam negara Islam diberikan petunjuk khusus dalam kitab suci Al-Qur’an tentang bagaimana dan di mana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan zakat. Pemerintah tidak mempunyai pilihan tapi harus membelanjakan hasil pengumpulan zakat itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Qur’an.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Moderasi (AK-56)

Persaingan bisnis semakin lama semakin ketat, khususnya terkait dengan isu perdagangan bebas.Dalam kondisi seperti ini pihak manajemen perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga perlu sistem pengendalian yang baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan cara yang efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi (Fauzi, 1994). Begitu halnya dengan pendapat (Simamora, 1999) dalam upaya pengendalian diperlukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan bagi seluruh organisasi berarti perencanaan bagi setiap aktivitas di dalamnya, meliputi aktivitas penjualan, produksi, pembelian, distribusi, dan pendanaan.

Perencanaan tersebut sebagai usaha untuk menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien.Dalam perencanaan, pihak manajemen perusahaan memerlukan adanya suatu alat pembantu dalam perencanaan pengalokasian sumber daya perusahaan yang terbatas.Salah satu alat yang dapat membantu pihak manajemen tersebut adalah anggaran karena anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan.

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.Anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia.Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat dan kegelisahaan atas laporan kinerja yang buruk sehingga anggaran seringkali dipandang sebagai penghalang kemajuan karier mereka.Oleh karena itu, keikut sertaan atau anggaran partisipatif dapat mendorong penetapan anggaran yang akurat.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran,Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Hadji Kalla (AK-54)

Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini menuntut perusahaan untuk dapat beroperasi seefektif dan seefisien mungkin. Agar dapat menjalankan atau mengoperasikan suatu organisasi yang besar dan kompleks secara efisien, maka manajemen akan membutuhkan berbagai informasi yang diperlukan sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Pengendalian manajemen merupakan bagian dari satu siklus kejadian yang berkesinambungan. Pengendalian juga adalah aktivitas terakhir setelah pencapaian tingkat yang baru.

Penelitian mengenai penyusunan anggaran dan efektivitasnya dalam peningkatan kinerja merupakan topik yang penting, karena anggaran menjadi alat

utama pengendalian setiap perusahaan. Selain menjadi alat pengendalian, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur performance setiap manajer. Anggaran juga dapat menjadi alat untuk memotivasi kinerja anggota organisasi, anggaran sebagai alat yang dapat digunakan atasan untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan dan memotivasi bawahan, dan alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan (Hofstede dalam Supomo, 1998).

Selain hal tersebut di atas, dalam pengertian anggaran yang lebih luas juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, penyusunan anggaran menjadi kompleks karena akan berdampak kepada fungsional atau disfungsional suatu sikap dan perilaku anggota organisasi yang ditimbulkannya. Untuk menghindari terjadinya disfungsional perilaku anggaran di dalam organisasi, perlu diikutsertakan manajemen pada level yang lebih rendah dalam proses penyusunan anggaran. Para bawahan yang ikut dilibatkan di dalam penyusunan anggaran akan mempunyai tanggungjawab dan konsekuensi moral serta pengetahuan mengenai usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang telah ditargetkan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PENGARUH DIMENSI PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN (AK-44)

Audit  adalah  jasa  profesi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Akuntan Publik dan  dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap kali melakukan audit. Kantor  Akuntan publik dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan   keuangan,   auditor   tidak   dapat   memberikan   jaminan   mutlak (guarantee)  bagi  klien  atau  pemakai  laporan  keuangan  lainnya,  bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat (Mulyadi, 2002:158). Auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak karena ia tidak dapat memeriksa semua transaksi yang            terjadi   telah     dicatat, diringkas,          digolongkan   dan dikompilasikan secara semestinya kedalam  laporan keuangan. jika auditor diharuskan   untuk   memberikan   jaminan   mengenai   keakuratan   laporan keuangan  auditan, hal            ini         tidak     mungkin            dilakukan          karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seorang menyatakan keakuratan laporan keuangan, mengingat laporan keuangan itu sendiri berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak akurat seratus persen (Mulyadi, 2002 :158).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU (AK-43)

Pajak sejak dahulu sudah dilaksanakan oleh setiap negara yang pada saat itu dinamakan sebagai pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya dan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi “upeti” yang sifatnya paksaan, dalam arti rakyat wajib membayarkannya dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh negara secara sepihak, pada saat itu ketentuan akan pajak belum berdasarkan undang-undang negara. Sejalan dengan perkembangan yang ada, pihak yang dipungut oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajibaan kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayan negara dan pembangunan nasional. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

EVALUASI DAMPAK PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABS INDUSTRI INDONESIA (AK-40)

Seiring dengan berjalannya program pemerintahan dan pembangunan nasional yang semakin meningkat, maka pemerintah selaku penyelenggara pembangunan nasional berupaya untuk memperoleh sumber dana cukup agar tercapainya tujuan program tersebut. Sektor perpajakan merupakan salah satu atau sebagian besar sumber penerimaan negara yang utama bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan potensial untuk sumber penerimaan pajak. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Fiskal Perusahaan Pada PT. Surya Sukma (AK-41)

Pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan itu semua pemerintah memerlukan banyak biaya yang salah satu sumbernya adalah dari sektor perpajakan. Oleh karena itu perpajakan merupakan bagian yang terpenting untuk sumber keuangan negara, mengingat 80% sumber APBN bersumber dari sektor pajak. 

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah menyempurnakan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan Tax Reform pada tahun 1983. Kemudian disusul dengan penyempurnaan Undang-undang Perpajakan yang dilakukan tahun 1994 dan mulai berlaku tahun 1995. Selanjutnya disempurnakan kembali pada tahun 2000. Semua bentuk pajak sifatnya dapat dipaksakan karena sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. 

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS PADA KOPERASI KARYAWAN PT. DJARUM KUDUS (AK-37)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi didirikan dari, oleh, dan untuk anggota, karena itu anggota koperasi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan atas dasar kesamaan hak dan kesamaan kewajiban. Dalam pengembangannya, koperasi juga diikuti dengan semakin kompleknya permasalahan yang harus dihadapi. Dengan bertambah besarnya skala operasi serta semakin berkembangnya perusahaan baik kegiatan maupun jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan tidak dapat lagi melaksanakan sendiri semua fungsinya, kondisi semacam ini menuntut pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan sebagian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada beberapa bawahan yang dipimpinnya guna membantu pengelolaan perusahaan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---