Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar (IPM-14)

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa; kekayaan alam, sosial, budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.

Kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam usaha mencapai tujuan nasional di perlukan adanya PNS sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya.

Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rentabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Jeneponto (KE-49)

Perkembangan dunia ekonomi yang semakin cepat menuntut suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Bagi pihak manajemen, pengetahuan yang baik tentang akuntansi akan membantu dalam mengelola financial perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan, yakni neraca dan laba rugi serta laporan yang keuangan lainnya yang mendukung. Untuk dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap neraca, sedangkan analisis laporan laba-rugi dapat memberikan gambaran tentang hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengertian lain dari analisis laporan keuangan adalah analisa yang mencakup data laporan keuangan untuk melihat ukuran-ukuran dan hubungan yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 1998) Kemudian tekanan dalam pasar yang semakin kompetitif untuk menghasilkan keuntungan yang bertambah, telah membuat beberapa perusahaan menerapkan tolak ukur kinerja baru. Tujuan perusahaan menghasilkan laba sebesar besarnya sudah kurang relevan lagi dimasa sekarang karena tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik saja tetapi juga kepada semua stakeholder.

Stakeholder adalah a person or group who has an interest or benefits from the outputs of bussiness corp (Trischler, 1996). Dalam kaitannya dengan analisis laporan keuangan seorang pimpinan sebagai trustee untuk memimpin merupakan pihak yang dapat menggunakan seluruh data keuangan perusahaan, dimana hasil analisis yang dilakukan oleh manajer yang nantinya menghasilkan kebijakan yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan secara sepenuhnya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan yang benar berpengaruh terhadap proses pencapaian profit yang menentukan kelangsungan suatu usaha.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Periode 1999-2009 (KE-48)

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat – giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara – negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf  kehidupan.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor – faktor produksi, yang merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih umum dikenal dengan peranan sektor publik telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik. Berdasarkan alasan teoritis, terdapat beberapa pendapat yang kontroversi terhadap peranan sektor publik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang. Pandangan umum adalah pengeluaran pemerintah khususnya  pada human capital dan infrastruktur fisik dapat mempercepat pertumbuhan (growth-reterding), sehingga pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand –AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan aggregat akan meningkat.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Kehadiran Hijabers Community Terhadap Keputusan Pembelian Jilbab Pada Butik Dian Pelangi Makassar (PM-52)

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan didasarkan pada strategi pemasaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pasar yang dituju.Oleh karena itu, pasar perusahaan perlu dikaji, sehingga dapat ditentukan sasaran yang tepat.

Dalam menentukan sasaran pasar yang tepat terhadap, perlu diteliti dan dikaji motif, perilaku, dan kebiasaan pembeli.Karena masing-masing pembeli mempunyai motif, perilaku, dan kebiasaan membeli yang berbeda, maka perlu dilakukan pendekatan dalam pengkajiannya, sehingga analisis yang dilakukan lebih berguna dan tepat untuk pengambilan keputusan (Assauri, 2009:120).

Perilaku konsumen berkaitan dengan proses pemilihan produk yang akan dibeli, yang terdapat dalam proses pembelian. Teori perilaku konsumen dalam pembelian atas dasar pertimbangan ekonomi, menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk melaksanakan pembelian merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar, sehingga mereka akan memilih produk yang dapat memberikan kegunaan yang paling besar, sesuai dengan selera, dan biaya secara relatif.

Teori perilaku konsumen yang lain adalah teori yang didasarkan pada pertimbangan faktor sosiologi, yang menyatakan bahwa keinginan dan perilaku seseorang sebagian dibentuk oleh kelompok sosial tempat ia menjadi anggotanya. Teori perilaku konsumen yang didasarkan pada faktor antropologi hampir sama dengan teori yang didasarkan pada faktor sosial, namun lebih mengutamakan kelompok sosial yang lebih besar, yang ruang lingkupnya lebih luas seperti kebudayaan dan kelas sosial (Assauri, 2009: 135).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet (IPM-13)

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001) :

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah”.

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah  adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Jika ditinjau dar aspek sosial, terdapat ragam maslah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memeperoleh pengetahuan dan keterampian serta informasi yang digunakan untuk kemjuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---