Perbedaan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Sebelum dan Pada Saat Adanya Corporate Social Reponsibilitydi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung (SY-17)

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjelaskan bahwa  sebuah perusahaan harus melaksanakan program CSR. Dengan adanya CSR tersebut akan menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk berasuransi di perusahaan asuransi syariah. Namun dengan meningkatnya masyarakat yang ingin berasuransi bukan berarti menjadi peluang semata. Meningkatnya masyarakat yang ingin berasuransi di perusahaan asuransi syariah tanpa disertai pelayanan yang baik jelas akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada periode sebelum dan pada saat adanya CSR, dimana objek dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung. Selain itu, penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung pada periode sebelum dan pada saat adanya CSR.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positf Tentang Peceraian Serta Implementasi Dalam Pilihan Hukum (Studi Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung (SY-16)

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di Kab Tulungagung, yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Syari’at Islam serta hukum positif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman perempuan terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berkembang dalam masyarakat. Dan juga banyaknya dari mereka yang tidak memahami proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga banyak di antara mereka memakai jasa seorang advokat untuk menangani masalah perceraian yang mereka hadapi.  Rumusan masalah : 1). Bagaimana pemahaman perempuan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perceraian ? 2). Bagaimana implementasi perceraian tersebut dalam pilihan Hukum yang diterapkan ?

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga (SY-13)

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena yang menunjukkan bahwa di masyarakat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar banyak terjadi perkawinan usia dini, deengan fenomena tersebut peneliti (penulis) mencoba mencari sebab-sebab terjadina perkawinan usia dini serta dampak-dampak dari perkawinan tersebut, dan bagaimana jenis pola asuh yang diterapkan, sehingga dapat ditemukan sebuah solosi yang nantinya sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas.

Yang menjadi ruimusan masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah: 1) Apa Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Srengat? 2) Apa dampak yang dialami bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini di Kecamatan Srengat? 3) Bagaimana bentuk pola asuh keluarga  pasangan usia dini di Kecamatan Srengat?

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Sobontoro (SY-11)

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fakta, dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Disahkannya PERDA tersebut setidaknya dapat mengurangi bahkan menghapus peredaran minumam beralkohol secara liar, akan tetapi menjamurnya cafe yang terdapat di Desa Sobontoro di sinyalir menjadi tempat peredaran minuman beralkohol, bahkan informasi awal yang dipublikasikan surat kabar lokal Kabupaten Tulungagung seringkali terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh penggunaan minuman beralkohol. Padahal mengingat Peraturan tersebut sudah disahkan lebih dari 1 tahun seharusnya dapat terlaksana dengan baik dan di patuhi oleh masyarakat.  Akan tetapi di Desa Sobontoro masih ada pelanggaran akan PERDA tersebut. Para peminum minuman beralkohol di Desa Sobontoro ini dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol dikarenakan ada penjual minuman beralkohol di Desa Sobontoro yang menjual secara ilegal. Oleh karena itu menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Sobontoro.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1 B (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek) (SY-9)

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh  letak geografis kabupaten Trenggalek yang mayoritas daerahnya tidak terjangkau dan terpencil, pengadilan agama Trenggalek mempunyai inisiatif untuk melaksanakan persidangan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Persidangan dalam bentuk ini dikenal dengan istilah persidangan keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Trenggalek dari beberapa wilayah, untuk perkara yang paling banyak masuk dan diselesaikan dalam sidang keliling tersebut adalah pada sidang keliling yang bertempat di Desa Dongko. Pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Trenggalek mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Baik proses pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika (SY-08)

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh peredaran Narkotika di Indonesia sangat merajalela walaupun sudah diatur oleh pemerintah berikut sanksinya akan tetapi tidak ada titik temunya. Peneliti mencoba membandingkan sanksi antara hukum positif maupun hukum Islam.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika?2.Bagaimana isi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika?

Dengan dibahasnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika” maka akan diperoleh kegunaan untuk kepentingan ilmiah dapat menambah perbendaharaan hukum Islam maupun hukum positif yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau study banding dalam kajian-kajian selanjutnya. Dan untuk kepentingan ilmu terapan akan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Bergulir Pedagang Kaki Lima Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) (SY-07)

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena, dimana zakat biasanya disalurkan dalam bentuk konsumtif atau diberikan secara cuma-cuma, namun di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terdapat suatu program pinjam modal bergulir pedagang kaki lima, dimana mustahik yang mendapatkan layanan ini harus menge mbalikan pinjaman yang dipinjamnya dengan jumlah yang tetap tanpa bunga dengan mengangsur sesuai dengan kesepakatan.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung?

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung) (SY-06)

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Pasal 1 menegaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun runtuh begitu saja dan berujung pada perceraian baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam (SY-5)

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbekangi oleh suatu kenyataan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyari'atkannya nikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Thalaq disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini,namun suatu sisi thalak merupakan hak bagi seorang laki-laki,tetapi kenyataan yang ada malah sebaliknya thalak dilakukan oleh pihak perempuan baik secara langsung maupun melalui pihak kuasa hukum.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

MASTURBASI MENURUT IMAM SYAFI’I, IBNU HAZM DAN MEDIS (SY-4)

Semakin maraknya tayangan pornografi membuat banyak remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Berbagai rubrik konsultasi di majalah-majalah remaja, terpampang curahan problematika pemuda. Selama ini, dia rutin melakukan masturbasi. Dia ingin lepas dari masturbasi tersebut tapi tak bisa. Onani dan Masturbasi memang aktivitas yang banyak dicela. Akan tetapi mereka menganggap bahwa onani itu lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini kian menggejala di kalangan remaja. Perbuatan masturbasi tersebut di anggap sebagai  salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi/ menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindak seksual melalui masturbasi ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan pemuda atau bahkan seorang yang sudah beristeri/ bersuami.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Masjid Al-Muslimun Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung) (SY-3)

Ketentuan dalam hukum mengharuskan wakaf uang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun wakaf uang. Salah satu syarat ataupun rukun dari wakaf uang yang harus dipenuhi adalah tentang pengelolaan wakaf uang dan tata cara wakif mengucapkan aqad wakaf uang. Yang harus dipenuhi adalah adanya proses yang harus memenuhi dengan syarat yang ditentukan, termasuk di dalamnya uang yang diwakafkan tersebut harus melalui bank syariah terlebih dahulu. Akan tetapi terkadang syarat dan rukun dalam wakaf uang yang sudah ditentukan terkadang diabaikan. Hingga akhirnya proses perwakafan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan sehingga perwakafan tersebut tidak sah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---