Kekalahan Partai Golkar Pada Pemilukada Di Kabupaten ..... 2010 (PLT-10)



     Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara/rakyat selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan negara dan rakyat ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai gambaran besar, demokrasi  menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern.
            Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.[1]
            Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.[2]

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Contoh Tesis Pendidikan

Klik disini untuk mendapatkan berbagai Contoh Tesis Manajemen Pendidikan. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang luas karena memiliki berbagai kategori, salah satunya adalah Ilmu Manajemen Pendidikan. Untuk membuat suatu penelitian tentang ilmu manajemen pendidikan tidak lepas dari penggunaan referensi. Dalam hal ini kami dapat membantu Anda dalam menemukan referensi yang sesuai dengan tema yang Anda angkat. Kami menyediakan referensi tentang ilmu manajemen pendidikan dalam daftar Contoh Tesis Manajemen Pendidikan. Dalam daftar tersebut tersaji berbagai macam studi kasus yang berbeda dan menarik sehingga layak digunakan sebagai referensi tesis ilmu manajemen pendidikan Anda. 



download tesis pendidikan ini merupakan topik online tentang pembahasan manajemen pendidikan. Banyak penyedia tesis manajemen pendidikan yang bisa di dapat dengan cara mendowload.


Seperti dalam blog http://www.ilmiahpendidikan.com/p/tesis-pendidikan.html Anda bisa mencari contoh berbagai tesis manajemen pendidikan, tesis manajemen sumber daya manusia, MSDM, manajemen pemasaran dan berbagai macam tesis lainnya.
 
Atau Anda bisa juga berkunjung ke http://www.ilmiahpendidikan.com/p/tesis-pendidikan.html di mana blog tersebut mengklaim sebagai Penyedia Layanan Online yang berisi informasi Tesis Skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia, tesis Manajemen untuk bidang Pemasaran, tesis Manajemen bidang Pendidikan, serta tesis Manajemen Keuangan dan lain lain.

atau di
http://www.ilmiahpendidikan.com/p/tesis-pendidikan.html yang juga sebagai tempat Kumpulan Contoh Tesis Manajemen Sumber Daya Manusia, Tesis Manajemen Pemasaran, Tesis Manajemen Keuangan, Tesis Manajemen Akuntansi, Tesis Ilmu Sosial dalam bentuk MS WORD


DAFTAR KOLEKSI JUDUL TESIS PENDIDIKAN



  1. KORELASI ANTARA KOMPETENSI GURU DALAM MENYAMPAIKAN PEMBELAJARAN DAN MENGGUNAKAN MEDIA OHP MENURUT PERSEPSI SISWA DENGAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII SMP NEGERI

  2. STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI SMP NEGERI I WATES KEBUPATEN KEDIRI (2006)
  3. PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PENEMPATAN TEMPAT DUDUK TERHADAP HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM SISWA KELAS V DI SEKOLAH DASAR ...

  4. ANALISHS VARIABEL-VARIABEL BAURAN PEMASARAN YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA DALAM MEMILIH PROGRAM PASCA SARJANA …(2006)

  5. PENGARUH PENGGUNAAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/PENGETAHUAN SOSIAL (PKPS) PADA SISWA KELAS VI SDN ...

  6. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG … (2005)

  7. EFEKTIVITAS METODE CERAMAH DAN METODE DIALOG DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MI...

  8. KETRAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DIPONEGORO TULUNGAGUNG ...(2005)

  9. OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA SEKOLAH…(2005)

  10. PENGARUH PEMBELAJARAN KLASIKAL DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR DALAM BIDANG STUDI IPA SISWA KELAS V ....$0D

  11. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA GURU DI SMA NEGERI 1 PURI KABUPATEN MOJOKERTO…(2005)

  12. PENGARUH MEDIA BUKU BACAAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI SISWA KELAS VI PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SDN ....

  13. ANALISA PERILAKU SISWA DALAM MEMBELI PRODUK DI KOPERASI SEKOLAH SMK NEGERI 1 GONDANG NGANJUK…(2005)

  14. PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGALAMAN MENGAJAR TERHADAP PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI GUGUS II KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK …(2005)

  15. PENGARUH POLA KDPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA GURU DALAM KERANGKA MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) DI SMA NEGERI I BERBEK NGANJUK...(2005)

  16. HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIKA VCD DALAM PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL SENI TARI DI SMPN .....

  17. EVALUASI PENINGKATAN MUTU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) MELALUI PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DALAM BENTUK MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN ( MGMP ) DI SMA NEGERI I KERTOSONO…(2005)

  18. PENGARUH TINGKAT KEMAMPUAN MENGGUNAKAN STRUKTUR KALIMAT BAHASA INDONESIA DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS I SMP PGRI .....

  19. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI DI KABUPATEN PANDEGLANG

  20. PENGARUH MEDIA LABORATORIUM DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS KELAS XI .....

  21. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMP NEGERI 1 WATES KABUPATEN KEDIRI …(2004)

  22. STRETEGI PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 1 GONDANG NGANJUK KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK)…(2002)

  23. STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MADRASAH ‘ALIYAH NEGERI 01 TULUNGAGUNG …(2003)

  24. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN KIT/REQIP DAN PENGGUNAAN MEDIA LKS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN .....

  25. GAYA KEPEMIMPINAN SITUASHONAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI SMU NEGERI I MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

  26. PENGARUH ALA PERAGA TELEVISI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI PEMBELAJARAN MENULIS KREATIF DALAM BENTUK PUISI PADA SISWA KELAS IX DI SMP ......

  27. HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN DAN KEDISIPLINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA MTSN PULOSARI NGUNUT TULUNGAGUNG

  28. PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI DI PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN

  29. ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SEKOLAH LANJUTAN TIN GKAT PERTAMA (SLTP) DI KOTA MATARAM.

  30. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN CTL DAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF SERTA GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII PADA MATA PELAJARAN FISHKA DI SMP ......

  31. PENGARUH FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KOTA TERNATE

  32. PENG@RUH PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI TERHADAP HASIL UJIAN AKHIR NASIONAL PRODUKTIF DI SMK NEGERI 2 KEDIRI

  33. PENGARUH PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS 8 ......

  34. ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MANAJEMEN INSTRUKSIONAL

  35. PENGARUH SRATEGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL (CTL) DAN KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS VI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN IPA DI SDN ......

  36. PENGARUH FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMK PANCASILA 6 JATISRONO

  37. PENGARUH TIPE POLA ASUH DEMOKRATIS – OTORITER DAN GAYA BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR BIDANG STUDI PKN DI KELAS VIII SMPN ......

  38. PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI SEKOLAH LUAR BIASA DHARMA PUTRA DAHA KABUPATEN KEDIRI

  39. STRATEGI PENYAMPAIAN METODE CERAMAH DAN METODE DIALOG PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN MORALITAS SISWA KELAS IX SMP ......

  40. HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN PENGGUNAAN METODE DEMONSTRASI DALAM KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VIII MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI ... .....

  41. PENGARUH METODE DISKUSI, PEMBERIAN TUGAS DAN MOTIVASI BELAJAR, DALAM PENCAPAIAN KELULUSAN UJIAN NASIONAL MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMA ......

  42. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF DAN GAYA BELAJAR TERHADAP PEROLEHAN HASIL BELAJAR KKPI SISWA KELAS XI SMK ......

  43. PENGARUH PENGGUNAAN METODE KONTEKSTUAL (CTL) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA SMK......

  44. PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISKUSI, PEMBERIAN TUGAS DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PENINGKATAN DAYA SERAP SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS X SMA ......

  45. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA KRITIS CERPEN DENGAN STRATEGI SQ4R DAN JIGSAW PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI......

  46. PENGARUH PENGGUNAAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL (CTL) DAN MOTIVASI BELAJ@R TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI .......

  47. PENGARUH METODE PENDIDIKAN GERAK DAN PENDEKATAN TRADISIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PDNDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN SISWA KELAS VII SMPN ........

  48. PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL JIGSAW DAN KECERDASAN EMOSIONAL SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA SISWA KELAS VI SD.......

  49. Pengaruh PENDEKATAN METODe pembelajaran CONTEXTUAL TEACHING LEARNING DAN MOTIVASI belajar Terhadap hasil Belajar BAHASA INDONESIA Kelas ........

  50. PENGARUH METODE PEMEBERIAN TUGAS DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL PRESTASI BELAJAR PADA KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING KELAS X SMA NEGER .......

  51. PENGARUH INTERAKSI PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPA DI SMA .......

  52. PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN TANYA JAWAB DAN DISKUSI TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X SMK .......

  53. PERANAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJAR@N BIOLOGI KELAS X SISWA SMA .......

  54. ANALISIS PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMK PGRI ……KABUPATEN ……(2008)

  55. PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA GURU DI SMK YKTB 2 BOGOR …(2008)

  56. Potensi Kemampuan Kewirausah`an Dilihat Dari Karakteristik Snsiologis Santri Di Pondok Pesantren (Studi Kuantitatif Pada Dua Pondok Pesantren yang Berbeda Aliran)

  57. EFEKTIFITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR PPKN DENGAN PENDEKATAN METODA SIMULASI DAN PENDEKATAN METODA NON SIMULASI DI SMP PGRI LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2008/ 2009

  58. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA GURU DI SMP NEGERI I …..

  59. KEEFEKTIFAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN RASIONAL EMOTIF DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL SISWA PANTI PAM@RDI PUTRA MANDIRI SEMARANG

  60. MOTIVASI KERJA GURU TIDAK TETAP DI BERBAGAI SMA SWASTA DI KOTA SEMARANG

  61. STUDI TENTANG KEPUASAN SISWA DITINJAU DARI UNJUK KERJA GURU, FASILITAS PEMBELAJARAN DAN KESELAMATAN KERJA SISWA DI SMK NEGERI 1 NGAWEN GUNUNGKIDUL

  62. MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MENCARI INFORMASI DALAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN KEMAMPUAN BERAPRESIASI DI SMA NEGERI 1 JO

  63. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF INVESTIGATION (GI) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2005/2006

  64. RESPONS MAHASISWA TERHADAP KEGIATAN TUTORIAL PAI DAN PENGHAYATANNYA TERHADAP NILAI-NILAI AGAMA ISLAM (Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)

  65. KONTRIBUSI KINERJA KOMITE SEKOLAH DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH :Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang

  66. PERSEPSI GURU TERHADAP KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM ORGANISASI DALAM HUBUNGAN DENGAN KINERJA MENGAJAR GURU :Analisis Hubungan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Mengajar Guru SMP Negeri Di Kecamatan Toboali

  67. KONTRIBURI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA SE-KABUPATEN

  68. PENGARUH EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU :Suatu Kaji`n pada Program Keahlian Rumpun Bisnis dan Manajemen di SMK Negeri Kota Bandung

  69. KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH :Studi tentang Persepsi Guru Mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Mengajar Guru dan Produktivitas Sekolah Pada SMA Negeri di Wilayah UPTD II Kabupaten Bandung

  70. PENGARUH KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR :Studi Analisis Deskriptif pada Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

  71. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PEMBELAJARAN DALAM PELATIHAN GURU SEKOLAH DASAR: STUDI TENTANG PENGARUH KEMAMPUAN INSTRUKTUR, RELEVANSI MATERI, KETERSEDIAAN FASILITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN DALAM PELATIHAN GURU SD YANG DILAKSANAKAN OLEH LPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  72. PENGARUH KINERJA MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI

  73. KONTRIBUSI IKLIM SEKOLAH DAN KEMAMPUAN MENGENAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU SMP SE-KABUPATEN SUMEDANG

  74. PENGARUH KINERJA KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA GURU TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN PADA SMK SEKABUPATEN PURWAKARTA

  75. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM AKSELERASI PADA SMU LAB.SCHOOL JAKARTA (Studi Kasus pada SMU Lab. School Jakarta)

  76. STRATEGI PEMBDRDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PESANTREN

  77. PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN MORAL SISWA (Studi Pengembangan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Setu Bekasi)

  78. KONTRIBUSI KEMAMPUAN MANAJEMEN KELAS DAN KINERJA LENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi terhadap guru Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Tahun 2004)

  79. STUDI TENTANG KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DISEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEKOTA BANDUNG

  80. STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA OLEH PENGAWAS SEKOLAH PADA ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Tiga SMP Negeri di Kota Cilegon)

  81. KONTRIBUSI PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PELATIHAN GURU TERHADAP KINERJA MENGAJARNYA (Studi Deskriptif Analisis di SMA Negeri Kota Pekanbaru)

  82. KONTRIBUSI PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN ETOS KERJA GURU TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU (Studi Deskriptif Analitik pada Guru SMP Negeri Se-Kabupaten Majalengka)

  83. PENGARUH MANAJEMEN KELAS DAN ETOS KERJA GURU TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

  84. PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR Studi Kualitatif Tentang Pembinaan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Bekasi Selatan Kota BekasiLink

  85. PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN DALAM MENGEMBANGKAN KESADARAN KARIR ANAK (Studi Pengembangan Program Pada Kelas Atas Sekolah Dasar Islam Terpadu-Sumedang. Tahun Pelajaran 2009-2010)

  86. PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PERMAINAN (Penelitian Tindakan di Sekolah Dasar Al-Biruni Bandung)

  87. PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA SMA (Studi Pengembangan di SMA Darul Hikam Bandung)

  88. PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN PERKEMBANGAN PERILAKU SOSIAL ANAK USIA DINI DI KELOMPOK BERMAIN ( Studi Kasus di Kelompok Bermain Aryandini III Kecamatan Margacinta Bandung )

  89. Perilaku Mahasiswa Dari Keluarga Miskin Di Kampus ( Studi Kasus Di Universitas Negeri Semarang )

  90. Program Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru Bimbingan Dan Konseling SMA/SMK DI RANGKASBITUNG

  91. Program Bimbingan Pengembangan Keterampilan Gerak Dasar Motorik Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain (Studi deskriptif di TK Sukahaji Cimekar Cileunyi Bandung)

  92. Bimbingan Seks Bagi Remaja Tunagrahita (Telaah Kualitatif Dalam Upay` Menyusun Program Bimbingan Seks bagi Remaja Tunagrahita di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung)

  93. Karakteristik Guru Pendidikan Siswa Berbakat (Studi Deskriptif terhadap Pendapat Siswa dan Guru Program Percepatan Belajar pada Jenjang Pendidikan SMA di Bandung)

  94. Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Mutu Sekolah (Studi Analisis Deskriptif tentang Persepsi Guru pada SMAN di Kabupaten Sumedang)

  95. Pengaruh Pendidikan Dalam Jabatan Dan Kesejahteraan Terhadap Kualitas Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi deskriptif analisis kuantitatif Tentang Kualitas Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Gugus III Kecamatan ......)

  96. Kontribusi Kinerja Kepala Sekolah Dan Pengurus Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi pada Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan ..... Kabupaten ........)

  97. Pengaruh Partisipasi Perusahaan Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sekolah (Analisis Persepsi Guru pada Tiga Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan ..... Kabupaten .....)

  98. Perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar berdasarkan pendekatan kewilayahan (studi kasus analisis kebutuhan tenaga guru sekolah dasar di kecamatan ..... Kota ..........)

  99. Manajemen Tenaga Pengajar Program Pendidikan Kesenian Tradisional (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas ...)

  100. Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Dosen ( Studi Kasus Pada Akademi Keperawatan Budi Luhur dan Ahmad Yani Cimahi )

  101. Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Implementasi Perencanaan Strategis Terhadap Mutu Hasil Belajar

  102. KONTRIBUSI KOMUNIKASI DAN GAYA MANAJEMEN KONFLIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU (Studi Deskriptif Terhadap Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan ......)

  103. PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU (Kajian Analisis Pada Para Guru SMP ......)

  104. EFEKTIFITAS LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PADA SMP NEGERI 1 .... KAB. ....

  105. PENGARUH KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKOLAH TERHADAP KINERJA SEKOLAH PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN ......

  106. KONTRIBUSI KOMITMEN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU PADA SMA SWASTA DI KECAMATAN ...... KABUPATEN .......

  107. PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MUTU MENGAJAR GURU ( Studi Analisis Tentang Mutu Mengajar Guru di SMA Negeri se- Kabupaten ..... )

  108. KONTRIBUSI KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU (Analisis Deskriptif pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan .... Kabupaten ....)

  109. KONTRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BELAJAR DAN ETOS KERJA GURU TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN (Studi Diskriptif Analisis pada Persepsi Siswa Kelas XII SMA Negeri di Kabupaten ......)

  110. KONTRIBUSI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU SEKOLAH (Studi Deskriptif Analisis pada SMA Negeri di Kabupaten Sumedang)

  111. KONTRIBUSI PERILAKU MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP KINERJA SEKOLAH (Studi tentang Persepsi Guru pada SMP Negeri di Wilayah ......)

  112. KONTRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS PRAKTEK DAN KINERJA INSTRUKTUR TERHADAP EFEKTIVITAS PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE-KABUPATEN ..... ( Studi Deskriptif Analisis Terhadap Persepsi Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif)

  113. KONTRIBUSI PEMBERIAN INSENTIF DAN MOTIVASI MENGAJAR TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU (Studi Deskriptif Verifikatif di SDN Kecamatan ..........)

  114. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PORTOFOLIO DENGAN PENDEKATAN SAINS TEKNOLOGI dan MASYARAKAT (STM) PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMA NEGERI 15 SEMARANG 

  115. HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DAN SIKAP GURU TERHADAP MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DENGAN KINERJA GURU 

  116. Hubungan Antara Stres Kerja Dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru Smk Negeri Di Kota Samarinda 

  117. Studi Tentang Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran Biologi Pada SLTP Negeri 2 Pangkajene Kabupaten Pangkep 

  118. Kemampuan Penarikan Simpulan Dalam Berlogika Pada Siswa Kelas Xi Semester 2 Sma Persada Bandarlampung Tahun Pelajaran 2009/2010 

  119. Strategi Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Sd Dalam Peningkatan Pengelolaan Sarana Pendidikan Di Kabupaten Kediri 
  120. Pengaruh Prestasi Mata Pelajaran K3 Dan Pengalaman Praktik Industri Terhadap Kesiapan Kerja Pada Siswa Kelas Xii Smk Muda Patria Kalasan (PEND-120)



info lengkap klik http://www.ilmiahpendidikan.com/
 

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Judul Skripsi Akuntansi






Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA





UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/p/cara-mendapatkan-file.html


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Contoh Skripsi Lengkap


Contoh Skripsi – Menulis skripsi sebagai tugas terakhir bagi mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana sepertinya menjadi momok yang menjengkelkan. Mungkin sebagian besar mahasiswa semester akhir, ini menjadi salah satu tugas tersulit. Harus membuat proposal skripsi sebelum mengajukan judul skripsi. Bagi yang sedikit dan memang tentunya harus mau bersusah payah, tentunya bisa mencari contoh skripsi yang banyak ada di internet.

Kita bisa download contoh skripsi ini, tapi hanya sekedar sebagai acuan saja, bukan untuk dicopas mentah-mentah. Setidaknya ada bayangan tentang garis besar apa yang harus kita lakukan untuk menulis sebuah skripsi. Tentunya kita juga ingin agar skripsi kita bisa diterima saat diajukan ke dosen pembimbing. Yang terbaik pastinya semua harus dari hasil peneltian sendiri. Jadi sewaktu pelaksanaan ujian skripsi bisa lancar dan sukses.

Contoh skripsi hanya sekedar untuk acuan, bukan untuk dicontek habis, walaupun ada beberapa dan bahkan banyak yang melakukan plagiat dan cara-cara lain yang tidak reharusnya.

Untuk Melihat Daftar Judul Skripsi Berdasarkan Jurusan, Silahkan Klik Kategori Dibawah Ini:

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Mari Membuat Skripsi

Skripsi, thesis dan karya akhir yang tersedia di web site ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan mahasiswi untuk memulai, merencanakan, membuat skripsi, thesis maupun karya akhir-nya. Dengan adanya website ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat menyusun skripsi, thesis dan tugas akhir dengan mengambil judul, pedoman, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metodologi penelitian, data-data perusahaan, daftar pustaka dan lain sebagainya.

Judul-judul yang kami sediakan merupakan judul-judul yang riil yang pernah dibuat oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di pulau jawa untuk keperluan skripsi, thesis ataupun karya akhir nya.

Kami akan terus selalu melakukan perbaikan pada web site Skripsi dan akan terus menambah nya dengan judul-judul baru.

Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan judul ataupun salah dalam menyebut nama suatu perusahaan, dan kami sangat berterima kasih jika kami diberikan koreksinya.

Website ini menyajikan data data skripsi ekonomi dari berbagai skripsi fakultas ekonomi universitas terkemuka di pulau jawa. Skirpsi ekonomi terdiri dari skripsi akuntansi keuangan skripsi akuntansi manajemen skripsi auditing skripsi sistem infromasi akutansi skripsi teori akuntansi skripsi pemeriksaan akuntansi skripsi perpajakan skripsi pasar uang pasar modal ekonomi skripsi ekonomi moneter skripsi kewirausahaan skripsi manajemen keuangan skripsi manajemen promosi skripsi manajemen operasional skripsi manajemen pemasaran dan skripsi manajemen sumber daya manusia.


Untuk Melihat Daftar Judul Skripsi Berdasarkan Jurusan, Silahkan Klik Kategori Dibawah Ini:


Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Contoh Skripsi - Download Contoh Skripsi

Contoh skripsi dan disini memang memberikan download gratis contoh skripsi yang anda cari dan mungkin dengan ini bisa membantu anda untuk bisa membuat skiripsi sendiri, contoh skripsi ini dapat dari beberapa sumber terutama dari perpustakaan dan mungkin dengan ini bisa anda pelajari, contoh skripsi ini bisa dijadikan referensi, contoh skripsi ini bisa dijadikan acuan dalam membuat skripsi sendiri, contoh skripsi ini bisa anda jadikan sebagai hasil penelitian terdahulu, contoh skripsi ini bisa anda jadikan koleksi anda.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membuat skripsi gampang-gampang susah, tergantung mahasiswanya sendiri. kalau anda bisa ya gampang tapi si kebanyakan orang membuat skripsi sangat susah dan butuh ekstara keras untuk bisa membangun skiripsi sendiri, dan itu membuat anda merasa malas dan jenuh untuk bisa meyelesaikan skripsi anda sendiri. Dan kebanyakan orang juga mengandalkan orang lain untuk membuat skirpsi.

untuk itu kami membantu anda dalam mendapatkan bahan referensi, contoh skripsi, contoh judul skripsi, dan download contoh skripsi lengkap.

Untuk mendapatkan koleksi contoh Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download Atau klik disini

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada Industri Kecap (Studi Kasus Pada “P.T. Aneka Food Tatarasa Industri” Probolinggo) (PRT-110)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, menimbulkan dampak persaingan yang amat ketat antar perusahaan dari berbagai sektor industri. Pada prinsipnya perusahaan harus mampu menjaga kelangsungan hidupnya sendiri, agar sasaran dan tujuannya dapat dilakukan secara optimal yaitu memproduksi barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konsekuensinya perusahaan harus menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghasilkan suatu produk.

Dalam menjalankan aktifitas perusahaan, pimpinan perusahaan dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik supaya perusahaan dapat terus berjalan. Salah satu faktor yang mempengaruhi lancar tidaknya suatu perusahaan dalam produksi adalah masalah persediaan bahan baku. Persediaan atau inventory merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan. Hal ini karena persediaan diperlukan untuk melakukan operasi perusahaan agar berjalan dengan lancar. Persediaan bahan baku di setiap perusahaan harus tetap dijaga agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan.

Banyak perusahaan secara mendadak tidak dapat berproduksi disebabkan karena persediaan bahan bakunya tidak cukup, sehingga perusahaan terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian bahan baku agar supplier segera mengirimkan bahan baku yang dipesan tersebut. Sebaliknya jika perusahaan mempunyai persediaan bahan baku yang berlebihan dibanding pemakaiannya, akan terjadi penumpukan persediaan berarti adanya dana yang tidak dioperasikan secara efisien. Adanya persediaaan yang besar akan membutuhkan biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi disamping biaya-biaya modal kerja yang ditanamkan didalamnya. Persediaan bahan yang berlebihan akan mengurangi keuntungan atau menambah kerugian.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi ....Tentang Perda Apbd (IPM-33)



Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, Sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat.  Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara  Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004.
             Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat didaerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri,  moneter dan fiscal nasional, agama, pertahanan, keamanan,  dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah.
Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang ada di Republik Indonesia. Sebagai salah satu Provinsi, sudah barang tentu mempunyai struktur pemerintahan yang sama dengan wilayah-wilayah Provinsi lainnya di Indonesia, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang disebut DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Di Dprd Kabupaten .... Tahun 2011 (IPM-32)



Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu).
Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak bertanya, hak budget, dan hak angket. Dimana hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan interpelasi dan hak angket, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.
Salah satu dalam melaksanakan fungsinya, baik DPR maupun DPRD yang mempunyai hak-hak diantaranya hak anggaran. Melihat pada beratnya tugas dalam melaksanakan fungsi legislatif, DPR dan DPRD harus benar-benar mampu berperan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas secara proporsional. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila setiap anggota legislatif ini bukan saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan sebagainya.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kecamatan ....Kabupaten ....(IPM-31)



Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia.Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan,baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi
vertikal di daerah,maupun pemerintah itu sendiri.salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Partisipasi Dharma Wanita Dalam Proses Pembuatan Perda Mengenai Penanggulangan Bencana Alam Di Kota … Dan Kabupaten …(IPM-30)



Dewasa ini Indonesia menjadi salah satu Negara dengan dinamika sosial politik yang sangat dinamis. Setelah pergantian rezim yang terjadi pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, kondisi sosial politik Indonesia mengalami eforia pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh ruang-ruang peran aktif masyarakat menjadi sangat terbuka.
Keterlibatan masyarakat dalam ranah sosial politik menjadikan sistem politik Indonesia menjadi sangat dinamis. Berbagai sub-sistem politik yang sebelumnya cenderung tealienasi oleh sifat sentralistik Negara, kemudian menjadi pelaku-pelaku aktif dalam ranah interaksi antar sub-sistem dengan Negara. Kondisi ini tentu saja memberikan situasi yang cenderung positif bagi pertumbuhan dan konsolidasi sub-sistem yang ada dalam sistem politik Indonesia secara keseluruhan.
Kekuatan-kekuatan seperti partai politik, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial lainnya seolah mendapatkan kekuatan untuk memegang peranan lebih besar dalam dinamika sosial politik Negara. Jika pada rezim sebelumnya, dinamika politik sangat sentralistis dengan penguasaan eksekutif dalam hal ini presiden sangat besar. Maka saat ini, keberadaan  kekuatan-kekuatan subsistem kemudian ikut berpengaruh pada berbagai dinamika yang terjadi dalam Negara. Hal ini juga terjadi dalam proses pembuatan kebijakan.
Saat ini, proses pembuatan kebijakaan menjadi ruang bagi terlibatnya berbagai kekuatan sosial politik masyarakat. Selain partai politik, kelompok-kelompok kepentingan juga turut memainkan perannya. Hal tersebut diatas secara ideal cenderung dianggap sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi pada sisi lain, kelompok-kelompok kepentingan dianggap hanya memperjuangkan kepentingan tertentu kelompoknya dengan mengatasnamakan masyarakat. Hal ini cenderung menjadi praktik-praktik yang meluas dikalangan masyarakat pada setiap level proses kebijakan, baik pusat maupun di daerah. Dengan demikian, keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan yang ada disekitar proses pembuatan kebijakan tidak dapat dinafikan, termasuk keberadaan institusi Dharma Wanita.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan … Kabupaten … (IPM-29)



Daerah kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di bawah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor kecamatan, camat merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah kecamatan. Dengan demikian, camat dituntut memiliki gaya kepemimpinan dalam membawa dan mempengaruhi bawahannya agar mampu bekerja sama demi mencapai tujuan organisasi.
Kecamatan Tubbi Taramanu adalah salah satu instansi pemerintahan di daerah Kabupaten Polewali Mandar, dipimpin oleh seorang Camat bernama H. Talibuddin, S.Pd, MM. yang memimpin 18.273 jiwa dan 4.096 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 12 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tubbi Taramanu, yakni Kelurahan Tubbi Taramanu, desa Poda-poda, desa Arabua, desa Taramanu tua, desa Ambopadang, desa Teburru, desa Pullewani, desa Tubbi, desa Taloba, desa Tiriang tapiko, desa Ratte, desa Besoangin, dan desa Besoangin utara.
Kecamatan Tubbi Taramanu termasuk salah satu daerah yang masih tertinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu indikasinya terletak pada sarana telekomunikasi yang masih sangat jarang disana. Letaknya yang masih di lingkungan pedesaan juga menjadi salah satu indikasinya. Disinilah dibutuhkan sosok seorang pemimpin dalam hal ini seorang Camat agar memiliki kepemimpinan yang unggul sehingga mampu mencuri perhatian pemerintah melalui segala macam prestasi yang dimilikinya.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota …. (IPM-28)



Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang  dimana merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri . maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal diperlukan aparatur  yang handal untuk menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Pemerintah sebagai pelaksana punya beban dan tanggung jawab yang berat, dalam hal ini pemerintah mempunyai perangkat-perangkat yang sering di sebut sebagai jajaran birokrasi yang tentunya mempunyai tugas dan fungsi yang berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan serta garis hirarki dari pimpinan tingkat atas. Jadi birokrasi sangat besar peranannya untuk pencapaian tujuan yang di inginkan. Sebagaimana diketahui bahwa peranan birokrasi tersebut dalam mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan proses administrasi Negara sebagai wahana untuk mencapai tujuan nasional. Oleh sebab itu diperlukan adanya peranan birokrasi pemerintah dalam kehidupan suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya pengembangan visi dan misi dalam menyelenggarakan fungsi dan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian tingkat efisiensi, efektifitas dan mungkin juga dibarengi orientasi pelayanan bukan orientasi kekuasaan.
Dalam penyelenggaraan otonomi di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah faktor manusia yang dalam hal ini adalah sebagai aparatur pemerintah, harus memiliki kemampuan yang dapat menunjang terlaksananya otonomi daerah sesuai dengan apa yang diinginkan karena bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada aparatur pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana.Dalam pelaksanaan otonomi daerah aparat pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas serta pengembangan struktur jabatan, penjenjangan karier yang jelas, dan juga pembagian tugas berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mp) Di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju (IPM-26)



Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad yang lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvabtaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan, dan komunitas adat terpencil, Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti ‘menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri’ (to help people to help them selves), ‘penuan nasib sendiri’ (self determination), ‘bekerja dengan masyarakat’ (working with people), dan ‘bekerja untuk masyarakat’ (working for people), menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Publik merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi stabilitas kekuasaan telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan top down, Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah melahirkan dominasi Negara di satu pihak dan marginalisasi masyarakat dipihak lain, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan kesenjangan.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kel….. Kec….. Kab…..(IPM-25)



Upaya mengatasi masalah pembangunan khususnya kemiskinan pada hakekatnya telah lama dilaksanakan pemerintah Indonesia. Beragam program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama untuk mengatasi permasalahan tersebut di Indonesia, baik melalui pemerintah pusat seperti: Program Pemberdayaan Daerah akibat krisis ekonomi (PDM-DKE), Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Bantuan langsung Masyarakat (BLM) serta program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh daerah. Namun pada kenyataannya program dan kebijakan tersebut belum banyak merubah kondisi (kehidupan masyarakat)  Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data statistik mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 36, 1 juta jiwa atau sekitar 16, 66 persen (BPS, 2004).
Sebuah studi tentang kemiskinan (Yunus R, 2009) mengemukakan sebuah kesimpulan menarik mengenai mengapa berbagai program pemerintah tidak mengubah kondisi kemiskinan yaitu banyaknya penduduk yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tersentuh, sebab penentuan kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga yang paling membutuhkan bantuan sering terpinggirkan. Data tersedia pada umumnya hanya menjelaskan indikasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan tidak dapat mengungkapkan efektifitas penggunaan dalam mengatasi kemiskinan di daerah atau dalam suatu kelompok masyarakat tertentu serta berapa banyak penduduk miskin yang telah diangkat derajat hidupnya melalui program tersebut (Yunus.R,2009). Hal tersebut menunjukkan secara umum masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Perlu diketahui bahwa yang menjadi dasar tujuan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah untuk: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota .... (IPM-24)



Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.
Dengan kecermatan pemerintah melihat potensi yang dikembangkan oleh suatu daerah, serta pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru  maka perlu diciptakan suatu kondisi lingkungan hidup masyarakat yang tertata dengan baik. Hal ini diperlukan guna untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaankebijakan yang diterapkan. Tantangan besar dalam membangun karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaiamana membangun suatu kebijakan yang dalam tatanan kebijakan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya kebijakan tentang desentaralisasi  yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga selalu diperlukan suatu usaha untuk lebih mengembangkan dampak postif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya.
Pertumbuhan jumlah anak jalanan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah sehingga menimbulkan jumlah angka kriminalitas juga ikut bertambah. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan  sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan jumlah penduduk kian melonjak. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya permukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Di Kabupaten ….. (IPM-23)



Sebagai suatu bangsa pada dasarnya Bangsa Indonesia terus melakukan strategi Pembangunan dan dengan semangat Reformasi pemerintahannya perlu pembaharuan kepemimpinan yang lebih baik, sehingga bermunculanlah para pemimpin yang penuh semangat reformasi sebagai wujud percepatan kemajuan pembangunan disegala bidang yang selama ini kita ketahui bersama, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Otonomi daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konseksuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab (accountable).
Sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata andalan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang memiliki kekayaan budaya yang unik, keindahan alam dan keramahtamahan penduduk yang merupakan aset negara  yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka Kabupaten Tana Toraja, dalam melaksanakan pembangunan tentunya dituntut untuk dapat memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki termasuk di dalamnya potensi di sektor pariwisata. Menyangkut sektor pariwisata tersebut maka pemerintah daerah telah menetapkan wilayah seperti Kambira ( Kuburan Bayi pada pohon ), Lemo (Kuburan Batu ), Suaya, Assa dan lain-lain sebagai daerah yang potensial untuk mengembangkan pariwasata di daerah Tana Toraja.

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Cara Seo Blogger

Contoh Tesis Pendidikan