Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Perilaku Organisasi ( Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ) (MS-31)

 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Perilaku Organisasi ( Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ) (MS-31)

Efektivitas setiap institusi atau organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku setiap individu yang menjadi anggota dari organisasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena setiap manusia merupakan sumber daya utama bagi sebuah institusi. Karena itu peningkatan kemampuan individu dalam rangka meningkatkan efektivitas suatu institusi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, walaupun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.

Setiap anggota suatu institusi memiliki latar belakang kehidupan yang secara sosial budaya, ekonomi dan politik yang berbeda-beda. Karena itu seorang manajer suatu organisasi harus bisa memandang masing-masing karyawan atau anggota organisasi sebagai sosok yang memiliki kepribadian, perilaku dan persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Prestasi setiap individu dapat ditingkatkan dengan memberikan reward dan punishment bagi setiap individu / anggota organisasi. Dengan memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi dan memberikan sangsi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran akan memberikan shock teraphy yang ampuh bagi seluruh karyawan. Dengan adanya reward and punishment maka setiap individu akan berusaha bersikap hati-hati dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Setiap individu akan berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan beban tugasnya masing-masing yang tertuang dalam struktur orgaisasinya, hal tersebut untuk menghindari saling lempar tanggung jawab apabila nanti terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
Motivasi dari setiap individu harus ditumbuhkan sesuai dengan peran-peran tertentu yang harus dilakukan masing-masing individu untuk mencapai tujuan dari institusi.

Beberapa orang harus memainkan peran sebagai pemimpin sementara lainnya sebagai pengikut. Ada yang berfungsi sebagai top manajer, middle manajer dan bawahan yang harus memainkan peran sesuai porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap organisasi memiliki sistem kewenangan, status dan kekuasaan yang berbeda-beda. Sementara setiap anggota dalam organisasi mempunyai beragam kebutuhan yang diharapkan dapat terpenuhi melalui organisasi. Adanya kelompok-kelompok didalam organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku individu dan kinerja organisasi.

Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa perubahan motivasi individu sangat diperlukan untuk menghasilkan kinerja institusi publik yang lebih baik, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Adanya dampak dari perubahan motivasi individu diatas menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dan seksama, apakah motivasi memilki pengaruh yang bermakna terhadap perilaku organisasi .

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengawasan Dprd Kabupaten Sidenreng Rappang(Sidrap (PLT-4)

Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya .

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap  semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif  daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dimana kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhetian (impeachment) terhadap Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, supremasi DPRD atas Kepala Daerah tersebut ternyata menimbulkan instabilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances  dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah.

Salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasannya terhadap peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 bahwa ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Mengingat bahwa Peraturan daerah merupakan kebijakan sekaligus sebagai produk hukum yang tertinggi di tingkat daerah yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan mengesahkan suatu peraturan daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasannya atas implementasi peraturan daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak.

Selain itu, fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah juga memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan Perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah khususnya melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah (Perda) dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan DPRD senantiasa kritis terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan daerah, yang sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan memberi manfaat kepada rakyat.

Dari sekian perda yang telah dikeluarkan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka salah satu Perda yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah perda No 13 tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Retribusi Pasar  jumlah pasar yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang 17 pasar tersebar hampir semua kecamatan akan tetapi ada tiga pasar yang terbesar dan produktif dan berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasar tersebut adalah Pasar Pangkajena, Pasar Tanru Tedong, dan Pasar Rappang yang memberikan retribusi ke pendapatan daerah. Anggaran dalam pengembangan dan penataan pasar yang di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hasil pinjaman dari bank dunia.  Data yang terlihat  setiap tahun khususnya tahu 2009 peneriman mencapai Rp.12.279.377.239 sedangkan target penerimaan Rp. 13.160.961.400. begitun pula pada tahun 2010 belum mencapai target dalam pengelolahannya. Dengan dasar ini dibutuhkan peran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, khususnya dalam memanfaatkan retribusi tersebut dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat lebih jauh peran DPRD dalam fungsi pengawasannya di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya perda tentang retribusi pasar.

Semua contoh skripsi yang kami sediakan dalam bentuk file MS-WORD Mulai BAB 1 Sampai Dengan DAFTAR PUSTAKA

Untuk melihat koleksi judul lain 

UNTUK DOWNLOAD SKRIPSI

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Makassar Air Traffic Service Center Matsc Pt (Persero) Angkasa Pura I Makassar (PM-51)

Kunci keberhasilan penyelenggaraan jasa lalu lintas penerbangan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan menjawab segala kebutuhan dan permasalahan konsumen setiap saat, di manapun dan dalam kondisi apapun secara cepat dan tepat. Oleh karena itu setiap organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa lalu lintas penerbangan dituntut untuk menempatkan orientasi kepada kepuasan konsumen sebagai tujuan akhir.

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan dalam dunia usaha penerbangan yang semakin ketat adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian jasa yang bermutu dan berkualitas. Perubahan paradigma telah memaksa setiap organisasi pelayanan jasa lalu lintas penerbangan baik pelayanan jasa lalu lintas penerbangan nasional maupun internasional untuk melakukan berbagai pembenahan. Kualitas layanan yang baik tidak hanya diukur dari kemewahan fasilitas kelengkapan teknologi dan penampilan fisik petugasnya, tetapi juga diukur dari efisiensi dan efektifitas serta ketepatan pemberian pelayanan kepada konsumen.

Pemahaman-pemahaman mengenai organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan yang mandiri, terkemuka dan berkualitas dalam memberikan pelayanan harus diterapkan dalam mengelola organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan. Pemahaman mengenai kemandirian adalah upaya mengembangkan dan meningkatkan pelayanan organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan oleh organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan itu sendiri, terutama  di bidang pelayanan jasa dan pembiayaan jasa. Terkemuka berarti memposisikan dan memberikan eksis organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan yang sejajar dengan organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan lainnya yang telah maju di Indonesia. Kualitas layanan adalah tenaga pengelola organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan yang mempunyai kompetensi standar dari masing-masing profesi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan responsiveness, assurance, tangible, empathy dan reliability dalam memberikan kepuasan konsumen.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian Wanita Di Group Blackberry Messenger Terhadap Minat Beli Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (KM-19)

Perkembangan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (telepon) menjadi sesuatu yang sangat konservatif dengan adanya media komunikasi seperti media massa, yaitu media elektronik dan media cetak.

Khusus untuk media elektronik, ditandai dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi. Saat ini dikenal adanya socialnetwork dimana chatting (obrolan) menjadi salah satu pilihan cara berkomunikasi. Hal ini pula yang membuat komunikasi menjadi lebih bervariatif sehingga banyak orang mencoba untuk memanfaatkannya.

Salah satu pemanfaatannya antara lain pada bidang promosi penjualan (marketing promotion). Banyaknya pilihan media promosi saat ini membuat persaingan usaha semakin ketat. Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha baru (newcomer) untuk mempromosikan produk atau jualan mereka diantaranya dengan memanfaatkan socialnetwork.

Blackberry (smartphone) sebagai salah satu alat komunikasi yang mendukung sarana komunikasi dimana salah satu fasilitas utama Blackberry yaitu Group Blackberry Messenger banyak digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli produk. Berbagai macam jualan ataupun produk telah dipromosikan melalui salah satu fitur  yang ada pada smartphone blackberry trersebut. Mulai dari promosi barang elektronik, aksesoris olahraga, hingga barang yang merupakan kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan pakaian, serta berbagai macam produk atau jualan lainnya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Di Dprd Kabupaten .... Tahun 2011 (IPM-32)

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu).

Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak bertanya, hak budget, dan hak angket. Dimana hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan interpelasi dan hak angket, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.

Salah satu dalam melaksanakan fungsinya, baik DPR maupun DPRD yang mempunyai hak-hak diantaranya hak anggaran. Melihat pada beratnya tugas dalam melaksanakan fungsi legislatif, DPR dan DPRD harus benar-benar mampu berperan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas secara proporsional. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila setiap anggota legislatif ini bukan saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan sebagainya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kecamatan ....Kabupaten ....(IPM-31)

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia.Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan,baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi

vertikal di daerah,maupun pemerintah itu sendiri.salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota …. (IPM-28)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang  dimana merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri . maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal diperlukan aparatur  yang handal untuk menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Pemerintah sebagai pelaksana punya beban dan tanggung jawab yang berat, dalam hal ini pemerintah mempunyai perangkat-perangkat yang sering di sebut sebagai jajaran birokrasi yang tentunya mempunyai tugas dan fungsi yang berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan serta garis hirarki dari pimpinan tingkat atas. Jadi birokrasi sangat besar peranannya untuk pencapaian tujuan yang di inginkan. Sebagaimana diketahui bahwa peranan birokrasi tersebut dalam mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan proses administrasi Negara sebagai wahana untuk mencapai tujuan nasional. Oleh sebab itu diperlukan adanya peranan birokrasi pemerintah dalam kehidupan suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya pengembangan visi dan misi dalam menyelenggarakan fungsi dan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian tingkat efisiensi, efektifitas dan mungkin juga dibarengi orientasi pelayanan bukan orientasi kekuasaan.

Dalam penyelenggaraan otonomi di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah faktor manusia yang dalam hal ini adalah sebagai aparatur pemerintah, harus memiliki kemampuan yang dapat menunjang terlaksananya otonomi daerah sesuai dengan apa yang diinginkan karena bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada aparatur pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana.Dalam pelaksanaan otonomi daerah aparat pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas serta pengembangan struktur jabatan, penjenjangan karier yang jelas, dan juga pembagian tugas berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mp) Di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju (IPM-26)

Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad yang lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvabtaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan, dan komunitas adat terpencil, Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti ‘menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri’ (to help people to help them selves), ‘penuan nasib sendiri’ (self determination), ‘bekerja dengan masyarakat’ (working with people), dan ‘bekerja untuk masyarakat’ (working for people), menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Publik merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi stabilitas kekuasaan telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan top down, Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah melahirkan dominasi Negara di satu pihak dan marginalisasi masyarakat dipihak lain, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan kesenjangan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Respon Konsumen Terhadap Mie Instan Produk Indofood (Studi Kasus di Pasar Atas Cimahi) (PM-11)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi saat ini sudah semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produk-produk makanan yang dijual di pusat-pusat penjualan produk makanan. Kesadaran ini dipengaruhi oleh semakin majunya teknologi informasi di bidang pangan, sehingga masyarakat atau konsumen lebih aware terhadap segala perubahan yang ada. Perubahan-perubahan ini ternyata secara tidak langsung mengubah selera dan kebiasaan masyarakat akan produk pangan yang dikonsumsinya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK BERBASIS SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS NASABAH (MS-21)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendirian bank syariah di tanah air secara nyata dimulai sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 yang mengatur tentang deregulasi dalam bidang perbankan di Indonesia. Sejak saat itu, para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai berusaha untuk mendirikan bank dengan konsep bebas bunga, akan tetapi masih terhambat dengan tiadanya hukum positif untuk mewujudkan hal tersebut. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan menafsirkan peraturan di bidang perbankan bahwa bank dapat saja menerapkan tingkat bunga 0%.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS KEPUASAN NASABAH PEGHIMPUN DANA TERHADAP PRODUK, TARIF JASA DAN KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH (MS-20)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurang lebih sudah satu dasawarsa fenomena berkembangnya perbankan dengan prinsip syariah (Islam) merambah di Indonesia sebagai negara yang hampir sebagian besar penduduknya beragama Islam. Perkembangannya pun dirasakan di berbagai kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali Bandung sebagai ibu kota daerah Jawa Barat, yang jumlah penduduk muslimnya sekitar 85%. Hal ini menjadi peluang pasar yang potensial bagi bank-bank syariah.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUASAN NASABAH PADA SISTEM ANTRIAN TELLER BANK, MENGGUNAKAN NOMOR DAN TANPA NOMOR STUDI PADA BANK BNI CABANG UNPAD (MS-19)

Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN KEPUASAN NASABAH PADA SISTEM ANTRIAN TELLER BANK, MENGGUNAKAN NOMOR DAN TANPA NOMOR  STUDI PADA BANK BNI CABANG UNPAD (Kode: MS-19)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Antrian merupakan salah satu pengalaman konsumen yang terjadi di banyak tempat dan di berbagai daerah (Hocken Hull 2000; Larson 1987). Konsumen secara rutin akan mengantri di pusat-pusat keramaian, misalnya ketika menunggu angkutan, menggunakan ATM, melakukan transaksi di Bank, mengirimkan surat atau parsel melalui kantor pos, membeli barang di toko, ataupun menggunakan telepon di wartel. Karakteristik umum dari berbagai contoh yang nyata tersebut adalah bahwa sejumlah kesatuan fisik (pendatang) sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas yang terbatas (pemberi pelayanan). Sebagai akibatnya, pendatang harus menunggu gilirannya menerima pelayanan (Schroeder, 1997).

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

HUBUNGAN KOMPENSASI DENGAN SEMANGAT KERJA KARYAWAN TETAP PADA PTP NUSANTARA XII (PERSERO) UNIT USAHA STRATEGIK SUMBER JAMBE BANYUWANGI (MS-18)

Judul Skripsi : HUBUNGAN KOMPENSASI DENGAN SEMANGAT KERJA KARYAWAN TETAP PADA PTP NUSANTARA XII (PERSERO) UNIT USAHA STRATEGIK SUMBER JAMBE BANYUWANGI (Kode: MS-18)

BAB 1. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kondisi perekonomian mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan yang ditandai dengan canggihnya teknologi yang diciptakan, berdampak pada laju perekonomian dunia yang semakin pesat. Apabila suatu perusahaan ingin bertahan dan berkembang dalam persaingan yang ketat, maka perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya yang dimilikinya termasuk sumber daya manusia dan sistem manajemennya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

EVALUASI KINERJA PRODUSER DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM ACARA TELEVISI PADA PT PACIFIC TELEVISI ANUGERAH MANADO (MS-17)

Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA PRODUSER DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM  ACARA TELEVISI PADA PT PACIFIC TELEVISI ANUGERAH MANADO (Kode: MS-17)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sedemikian pesatnya. Hal ini tentunya membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya juga didalam kehidupan dunia usaha. Salah satu dunia usaha yang sangat melekat erat dan tidak bisa terlepas dari perkembangan dari ilmu dan teknologi ini adalah dunia Penyiaran atau dalam hal ini dunia pertelevisian.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. LKIS Yogyakarta (MS-16)

Judul Skripsi : Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. LKIS Yogyakarta (Kode : MS-16)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya Manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yangg paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengelola Sumber Daya Manusia sebaik mungkin. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja. Tapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting pula. (J. Ravianto, 1986)

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PENGARUH UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN APIKRI CRAFTS CENTRE YOGYAKARTA (MS-15)

Judul Skripsi : PENGARUH UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN APIKRI CRAFTS CENTRE YOGYAKARTA (Kode MS-15)

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring era globalisasi dimana perkembangan perusahaan di dunia sangat pesat, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan sejenis yang sangat ketat. Dengan perusahaan dihadapkan dengan adanya masalah produktifitas yang tinggi, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumennya. Hal ini terbentur dengan adanya sumber daya manusia, maka sekarang tenaga kerja sangat berperan dalam menentukan tercapainya tujuaan perusahaan. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba serta adanya kontinuitas kelancaran dalam menjalankan usahanya. Dalam kaitan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya tenaga kerja profesional serta semangat kerja yang tinggi, untuk mencapai target produksi yang ditentukan.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK MANDIRI CABANG HASANUDDIN DI KOTA PALU (PM-09)

Judul Skripsi : ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK MANDIRI CABANG HASANUDDIN DI KOTA PALU (Kode: PM-09)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan pertumbuhan industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Salah satu usaha jasa yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan, maka usaha jasa perbankan selain mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai nasabah, juga harus mengedepankan kepercayaan, karena dapat dikatakan bahwa industri perbankan adalah merupakan industri yang menjual kepercayaan kepada masyarakat sebagai nasabahnya.

Masyarakat sebagai konsumen atau pasar yang dituju oleh industri perbankan memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih usaha jasa perbankan yang akan digunakannya, hal tersebut dapat dilihat dari faktor tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat, tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal penyimpanan uang pada bank tersebut, juga mengenai kemudahan dalam memperoleh pinjaman.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di … (EP-22)

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat  direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD’45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Pada Wanita Pekerja Di Kota Makassar (Rumah Tangga Miskin) (EP-21)

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,dan persebaran penduduk yang merata.  Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen–komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas ;1990).

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia tidak hanya masalah ekonomi yang terbelenggu dalam tatanan lingkungan ekonomi dunia yang cenderung merugikan. Sebagian besar negara sedang berkembang juga mengalami permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Secara bersamaan dalam dua dasawarsa terakhir ini pula telah terjadi perubahan ciri-ciri demografis penduduk dunia, antara lain berupa penambahan jumlah, perubahan struktur dan komposisi penduduk.

Berdasarkan sensus penduduk 1961, lndonesia berpenduduk lebih kurang 97 juta jiwa dan jumlah ini meningkat menjadi 119,2 juta pada tahun 1971. Bilamana tingkat pertambahan penduduknya tetap berada pada taraf yang tinggi (di atas 2% per tahun), maka dalam tahun 2001 penduduk lndonesia akan menjadi tiga kali lipat jumlah pada tahun 1961. Ditinjau dari segi besarnya jumlah penduduk di dunia, maka lndonesia menempati kedudukan nomor lima sesudah RRC, India, Uni Sovyet dan USA.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1980-2010 (EP-20)

Menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menarik sebab di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik itu secara mikro maupun makro. Suatu negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah inti dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah angka kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap pencari kerja. Untuk itu melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal menarik guna melihat sejauh mana negara ini mampu melakukan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Dalam menyelesaikan masalah tersebut berbagai pendekatan dilakukan termasuk pendekatan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan ini.

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy).

 Badan Pusat Statistik 2011 melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya.

---

Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---