Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Kumpulan Skripsi Lengkap, Judul Skripsi Lengkap, Contoh Skripsi, Download Skripsi, daftar judul skripsi, koleksi skripsi, skripsi gratis, judul skripsi, semua jurusan
Contoh Skripsi Ilmu Ekonomi
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja wanita di sektor informal kota Makassar (ILK-1)
Negara berkembang seperti Indonesia, dimana peranan
sektor informal sangat besar, diperlukan sebuah pemahaman baru terhadap situasi
ketenagakerjaan, bahwa masalahnya bukanlah orang bekerja atau tidak bekerja,
melainkan kesejahteraan pekerja yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang
mereka peroleh (Priyono, 2002). Selanjutnya, terkait dengan sektor informal,
Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) berdasarkan jenis kelamin di tahun
2006, 74,28 % pekerja informal adalah
wanita, dan bertahan hingga tahun 2007,
pada tahun 2008 menurun hingga 73, 54%, akan tetapi penurunan persentase
tersebut tidak merubah proporsi bahwa pekerja wanitalah yang mendominasi sektor
ini yang juga menegaskan bahwa wanita
merupakan tenaga produktif dalam perekonomian dimana wanita juga terlibat dalam proses pemenuhan
kebutuhan (produksi) terutama yang berjarak paling dekat dalam unit sosial yang
terkecil yaitu rumah tangga.
Kondisi seperti ini menunjukan bahwa
keterlibatan wanita dalam perekonomian bukanlah hal baru. Motif bekerja wanita
di sektor informal terbagi atas dua yaitu motif wanita untuk bekerja dan motif
wanita untuk memilih sektor informal. Motif
wanita untuk bekerja ditengah kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah
banyak. Sederhananya dapat digolongkan dalam tiga motif, yaitu "mencari
nafkah", "menambah penghasilan keluarga", dan "mengisi
waktu luang" (Sajogyo,1983). Sementara itu, motif wanita untuk memilih
sektor informal
sebagai
tempat pencarian nafkah salah satunya dikarenakan sumberdaya yang dimiliki
wanita seperti tingkat pendidikan, modal kapital, maupun ketrampilan yang
relatif lebih rendah, juga karena sifat
sektor ini yang lebih fleksibel dan mudah bagi sumberdaya yang minim tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari kasus buta aksara yang lebih tinggi dikalangan
wanita yakni 64% (Kompas, 2009) menyebabkan setengah dari jumlah penduduk yang
merupakan kaum wanita sulit memasuki sektor formal oleh karena ketatnya
persyaratan yang ditentukan untuk dapat memasuki sektor tersebut. Selain faktor
pendidikan, faktor usia pun menjadi persyaratan yang berpengaruh dalam
penyerapan tenaga kerja wanita disektor formal, adapun usia yang dianggap
produktif biasanya berada sekita 18 – 30 tahun dimana sebagian besar wanita
pada usia tersebut tidak seluruhnya memenuhi atau memiliki syarat yang memadai
untuk memasuki sektor formal.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Listrik Rumah Tangga di Kota Makassar (PM-42)
Penggunaan energi di semua sektor menampakkan
besarnya peran energi dalam kehidupan maupun pengembangan suatu wilayah.
Besarnya peranan tersebut mengharuskan masyarakat menjaga kelestarian sumber
daya alam energi sehingga manfaatnya dapat dinikmati tidak hanya masa kini,
tetapi juga masa depan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya tersebut perlu
diupayakan pemanfaatan secara optimal dan penggunaan peralatan dan teknologi
hemat energi dalam rangka kebijakan energi nasional yang menyeluruh dan
terpadu. Adapun jenis dari sumber daya energi yaitu energi potensial, energi
kinetik, energi kimia, energi kalor, energi listrik, energi bunyi, energi
nuklir, dan energi radiasi (Setyawan,
2008).
Energi listrik merupakan sumber
energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri,
kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi
listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi
yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri.
Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber
energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumberdaya tak terbarui ketersediaannya
semakin terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan
langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal
dan terjangkau (Sucianti, 2010).
Saat ini, ketersediaan sumber energi
listrik tidak mampu memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Krisis
listrik terjadi karena pesatnya pertumbuhan permintaan listrik tidak diimbangi
penambahan jaringan distribusi dan pembangkit, sehingga permintaan listrik
perlu dikelola dengan baik (Alpen Street, 2012). Ini diperkuat oleh Prof. Iwa
Garniwa (2012) yang mengemukakan bahwa Indonesia tidak
krisis energi, tetapi kekurangan cadangan energi listrik.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang (Deman For Money) di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010 (KE-47)
Uang merupakan hal yang menarik untuk
dibicarakan, karena uang merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia.
Mulai dari anak-anak sampai orang tua mereka membutuhkan uang dalam kegiatan
mereka baik itu bersifat konsumtif mislanya membeli keperluan sehari-hari
maupun untuk kebutuhan spekulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
dengan membeli surat-surat berharga atau obligasi dengan harapan harga jual
dari surat berharga dan obligasi yang dimiliki
lebih tinggi dari harga beli.
Dalam
perekonomian suatu negara atau wilayah uang sangat mempunyai peranan yang
sangat penting khususnya dalam bidang perekonomian. Bagi perekonomian uang
seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia ketika terhambat maka fungsi
organ tubuh tidak akan berjalan sebagai mana mestinya dan manusia akan menjadi
sakit karenanya. Sama halnya dengan uang posisinya harus selalu berputar dalam
suatu roda perekonomian apabila terhambat maka perekonomian akan menjadi sakit.
Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi uang sebagaimana mestinya diperlukan
suatu kebijakan oleh otoritas moneter.
Salah
seorang pemikir besar yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori moneter
adalah Keynes yang berpandangan tentang uang sebagai alat penyimpan nilai. Pandangan
ini menyebabkan perlunya analisis tentang pasar uang dengan penawaran uang.
Pasar uang, memberikan gambaran tentang perkembangan kelangkaan uang.
Perkembangan tingkat kelangkaan uang ditunjukkan dari perkembangan tingkat
harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, sedangkan harga dari uang adalah
tingkat bunga. Jika tingkat bunga semakin tinggi, maka uang semakin mahal,
berarti uang semakin langka, begitu juga sebaliknya.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Nelayan Di Kabupaten Bone (KE-46)
Indonesia
merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau.
Kenyataan ini memungkinkan timbulnya struktur kehidupan perairan yang
memunculkan pemukiman-pemukiman penduduk di sekitar garis pantai. Dalam hal
ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari para penduduk yang bermukim
di daerah pantai tersebut pada umumnya memilih pekerjaan sebagai nelayan selain
pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya.Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh
bangsa Indonesia termasuk Kabupaten Bone sebagai subsistem didalam Sistem
Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam
peningkatan kesejahtraan penduduk dapat dilakukan apabila pendapatan penduduk
mengalami peningkatan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk
kehidupannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan–kebutuhan pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya tersedia dan mudah
dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin
sedikit jumlahnya.
Sektor
perikanan merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam usaha meningkatkan
ekspor non migas, penyediaan lapangan kerja, sumber devisa dan untuk gizi
makanan. Tetapi dari sisi lain, dapat juga dilihat bahwa masyarakat yang
mendiami pesisir pantai yang berperan aktif dalam usaha perikanan sebahagian
besar belum terlepas dari lingkaran kemiskinan yang perlu penanganan serius.
Sebagai sebuah sistem dari keseluruhan pengelolaan potensi laut yang ada
tersebut, bidang perikanan dapat dijadikan sebagai indikator yang baik bagi
pengelolaan laut. Dikarenakan di sektor tersebut terdapat sumber daya ikan yang
sangat besar. Sehingga perikanan sebagai salah satu SDA yang mempunyai peranan
penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam
meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan
taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan
pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara
lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya, (Danuri,2009).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Faktor Fundamental Keuangan Terhadap Risiko Sistematis Pada Perusahaan Lq45 Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010 (KE-45)
Pasar modal
merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan jangka panjang dengan
menjual saham maupun obligasi. Perusahaan akan menerbitkan surat – surat berharga dan kemudian
menjualnya ke pihak yang menyediakan dana (investor). Pasar
modal saat ini dipandang sebagai sarana efektif untuk mempercepat pembangunan
suatu negara. Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk
memperoleh return, tetapi investor juga harus berani menanggung risiko
dari investasi yang ditanamkannya.
Sebelum
melakukan investasi di pasar modal, investor akan mengumpulkan sebanyak mungkin
informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang bersifat
fundamental dan teknikal dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi return, resiko atau ketidakpastian,
jumlah, waktu, dan faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Informasi yang dapat dijadikan landasan bagi investor
dalam menentukan investasi antara lain harga saham, kinerja perusahaan dan
lingkungan ekonomi makro seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito,
kurs valuta asing, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang
dikeluarkan pemerintah turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume
perdagangan pada pasar modal yang efisien (Manullang, 2004).
Dengan
asumsi para pemodal rasional maka aspek fundamental menjadi dasar penilaian (basic
valuation) yang utama bagi seorang fundamentalis. Nilai saham dapat mewakili
nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saham, tapi juga harapan
akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan di kemudian hari. Faktor-faktor fundamental tersebut dapat berupa Leverage, Price Earning Ratio (PER), Return on equity (ROE) (Zubaidi Indra, 2006), serta Current
Ratio (CR) (Ahim Abdurahim, 2003).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Framing Berita Headline Freeport di Harian Kompas (KM-11)
PT.
Freeport adalah perusahaan tambang tertua di Indonesia.
PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya
dimiliki Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. perusahaan ini disebut-sebut
sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan penghasil
emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport
telah melakukan eskplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang
Erstberg dan Grasberg (sejak 1988) di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua.
Akhir-akhir
ini kontroversi Freeport Indonesia
gencar terjadi, salah satu penyebabnya adalah aksi mogok kerja karyawan PT.
Freeport Indonesia di Papua. Terhitung sejak Kamis (15/9/2011) dini hari,
sekitar 8000 pekerja non-staf di bagian produksi, distribusi dan pertambangan
di Grasberg akan melakukan aksi tersebut (dikutip dari kompas.com).
Para
pekerja Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) di pertambangan Grasberg
berencana melakukan mogok kerja selama satu bulan. Permasalahan utama pemogokan
kerja adalah pemenuhan kesejahteraan para buruh dengan mengubah Perjanjian
Kerja Bersama yang di dalamnya termasuk persoalan bagaimana meningkatkan upah
bagi para pekerja di PT. Freeport yang dianggap tidak sesuai.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Hubungan Penyuluhan Kesehatan Dengan Upaya Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kelurahan Pagesangan Wilayah Kerja Puskesmas (KPR-8)
1.1 Latar Belakang
Salah satu yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cenderung semakin luas penyebarannya, sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan penduduk adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini ditemukan nyaris diseluruh belahan dunia terutama di negara tropik dan subtropik baik secara endemik maupun epidemik dengan outbreak yang berkaitan dengan datangnya musim penghujan.
“Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, epidemik Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan problem dan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak .Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk.” (Djunaedi,2006:vii).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
KETIDAKPEDULIAN KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK AUTIS TERHADAP PENDIDIKAN REMAJA AUTIS (PSIK-8)
1.1 Konteks Penelitian
Orang tua dituntut untuk peduli terhadap pendidikan anaknya. Sebagai pendidik yang utama dan pertama, orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik dan membimbing anaknya. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab agar anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, tetapi juga membuat anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggungjawab dan dapat menghadapi kehidupannya kelak dengan baik dan berhasil. Tugas mendidik dan membimbing anak, tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu, namun juga seorang ayah. Orang tua, khususnya ayah tidak hanya bertanggung jawab dalam mendidik, namun juga dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya, tidak terkecuali ayah yang berprofesi guru.
Ayah yang berprofesi sebagai guru, hendaknya dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat untuk anaknya, terutama bila anak tersebut membutuhkan layanan pendidikan khusus seperti pada anak autis. Anak autis membutuhkan penanganan yang cukup berat, karena membutuhkan strategi yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Menurut Ginanjar (2008; 19) orang tua merupakan tokoh kunci yang sangat berperan dalam memberikan contoh, bimbingan, dan kasih sayang dalam proses pertumbuhan anak-anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anaknya.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Pengetahuan Dan Sikap Perilaku Merokok Pada Siswa SMU Negeri 3 Padang Sidimpuan Sumatera Utara (KD-03)
A. Latar Belakang
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah suatu investasi. Jadi, ketika kita sedang memperjuangkan kesehatan berarti kita juga sedang menanam investasi baik dari sosial maupun dari segi ekonomi. Jika demikian keadaanya, maka kesehatan harus diperjuangkan semaksimal mungkin.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur (IPM-5)
Keberhasilan pembangunan sangat
ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk
dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan
kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan
program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan
prasarana yang ada.
Pendidikan memiliki
peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan.
Bagi setiap orang tua, masyarakat, dan bangsa pemenuhan akan pendidikan menjadi
kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan bagian utama dalam upaya pembentukan
sumber daya manusia (SDM) yang
diharapkan suatu bangsa.
Kebijakan pendidikan dalam
konteks otonomi daerah Merupakan kebijakan publik desentralisasi ( UU 32 Tahun 2004 ) di mana urusan
pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan
sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan, sesuai kebijakan pendidikan nasional (UU No. 20 tahun 2003).
Sesuai dengan kebijakan pendidikan
nasional ada dua hal kusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana
pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan
yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU No. 20 tahun 2003 pasal 11
menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya
dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya
pendidikan gratis bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai
wajib belajar sembilan tahun.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Metode Proses Hirarki Analitik (PHA) (KE-42)
Sektor
pertambangan yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia berdampak positif
dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi
pemerintah daerah untuk mengolah sendiri potensi daerahnya yang lebih luas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 thn 2004).
Potensi
sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Maros yaitu kandungan bahan galian
tambangnya diharapkan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan asli
daerah, namun kontribusi sektor pertambangan kepada daerah belum optimal. Hal
ini disebapkan jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah
terbatas, penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi yang berpotensi
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah kurang maksimal, mekanisme pengawasan dan
pemberian sanksi hukuman terhadap subjek pajak belum berjalan. Aktivitas
pertambangan yang beroperasi tersebut seharusnya berpotensi besar sebagai penyumbang
penerimaan daerah dari tambang mineral dan batubara tersebut.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Kepuasan Peternak Sapi Potong terhadap Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan di Desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (PT-9)
BAB
I
PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang
Peternakan sebagai salah
satu sub sektor dalam sektor pertanian merupakan bagian integral dari
keberhasilan sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor
peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong
diversifikasi pangan dan perbaikan kualitas gizi masyarakat serta pengembangan
ekspor. Adanya perbaikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat, konsumsi
protein hewani diperkirakan akan terus meningkat disamping peluang dan potensi
pasar domestik, komoditas peternakan juga mempunyai potensi pasar ekspor (Elly,
2008). Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pembangunan peternakan
adalah Dinas Peternakan.
Dinas Peternakan bagian
pelayanan kesehatan hewan merupakan salah satu instituisi Pemerintah Daerah
yang memberikan pelayanan umum kepada peternak yang memiliki orientasi tidak
hanya semata-mata mengambil keuntungan atau profit tapi untuk unsur sosial yang
dituntut dapat meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menigkatkan
kualitas layanan agar memuaskan para peternak (Ambarwati, 2004). Kualitas
pelayanan kesehatan hewan adalah pelayanan yang menunjukan tingkat kesempurnaan
pelayanan terhadap hewan yang sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan,
yang juga dapat menimbulkan rasa puas bagi peternak (Oesman,
2006).
Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas ternak, menjaga penyebaran
penyakit hewan, penyebaran penyakit zoonosis, melindungi masyarakat dari bahaya
makanan asal hewan yang berbahaya, memenuhi kepuasan
peternak terhadap pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan
produktifitas ternak, pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit hewan, penyebaran penyakit zoonosis, (Anwar,
2009).
Dinas Peternakan salah
satu lembaga pemerintah yang bergerak pada sektor peternakan. Dinas Peternakan
di Kabupaten Bone terdapat beberapa bagian-bagian yang memiliki tugas dan
fungsi yang tersendiri dalam pembangunan sektor peternakan. Salah satu bagian
yang sangat berperan penting dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Bone
yaitu bagian pelayanan kesehatan hewan. Salah satu tugas dari pelayanan
kesehatan hewan yaitu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan meliputi
kegiatan pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemeriksaan secara
periodik pada ternak (Dinas Peternakan, 2010).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Keuntungan Pedagang Kerbau Antar Daerah Di Pasar Hewan Bolu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (PT-8)
BAB I
PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara
kepulauan yang memiliki corak kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan keunikan
adat-istiadat yang dijunjung tinggi oleh masing-masing daerah dan sekaligus
menjadi identitas dan kebanggaan tersendiri. Hal ini dapat dilihat pada adat
budaya masyarakat Tana Toraja yang menggunakan simbol kerbau dalam upacara
kematian (Rambu Solo’).
Upacara kematian (Rambu Solo’) di Tana
Toraja sangat berbeda dengan upacara kematian di daerah lain. Pada upacara kematian (rambu solo’) di Tana
Toraja diadakan dengan sangat meriah, mewah dan dilakukan pemotongan kerbau
secara besar-besaran. Pemotongan kerbau
secara besar-besaran ini mereka meyakini bahwa kerbau inilah yang membawa roh
si mati menuju nirwana alam baka.
Patty (2006) bahwa keseharian masyarakat Tana
Toraja tidak bisa dipisahkan dari kerbau ini berlangsung hingga sekarang bahkan
sebelum ada uang dijadikan sebagai alat transaksi modern hewan bertanduk ini
bisa ditukar dengan benda yang lain.
Selain memiliki nilai ekonomi yang
tinggi juga melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat
kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat. Dan juga kerbau dianggap suci sebagai hewan
kurban dalam upacara kematian.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Keuntungan Usaha Sapi Potong Sistem Intensif di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (PT-7)
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pengembangan usaha sub sektor peternakan
merupakan salah satu bagian yang terintegral dengan pembangunan sektor pertanian dalam upaya pengembangan dan
peningkatan ekonomi bangsa dan negara.
Pengembangan usaha sub sektor peternakan
sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan protein hewani.
Daging merupakan salah satu sumber
protein hewani yang bersumber dari hewan ternak. Daging dapat dihasilkan dari
berbagai komoditas peternakan seperti ternak besar, ternak kecil dan ternak
unggas. Ternak besar seperti sapi merupakan salah satu jenis ternak yang
memilki peranan penting sebagai penghasil daging dengan kualitas dan kuantitas
cukup baik. Jenis atau bangsa sapi yang terdapat di Indonesia sebagai penghasil
daging adalah sapi potong seperti bangsa
sapi Bali, sapi Madura, sapi Peranakan Ongole (PO), dan sapi Brahman Cross.
Pemenuhan kebutuhan protein hewani
masyarakat berkaitan erat dengan suplai daging dalam negeri. Saat ini,
permintaan daging dalam negeri masih belum diimbangi oleh suplai yang memadai. Menurut
Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO), pada tahun 2009
kebutuhan daging nasional sebesar 399.535 ton. Dari kebutuhan tersebut,
sebanyak 66,2 % dipenuhi dari pemotongan sapi-sapi lokal, selebihnya dipenuhi
dari impor daging, jeroan, dan sapi bakalan. Total impor daging tahun 2009
mencapai 75.000 ton dan naik menjadi 120.000 ton pada tahun 2010. Sementara
itu, jumlah penduduk Indonesia
pada tahun 2010 sekitar 237 juta jiwa. Jumlah ini dari tahun ke tahun cenderung
bertambah. Kondisi ini tentu saja menjadikan kebutuhan protein hewani juga
bertambah. Dengan demikian, usaha penggemukan
sapi potong sebagai salah satu pemasok protein hewani memiliki
prospek yang cerah (Yulianto dan Saparinto, 2011).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pengaruh Modal, Hari Orang Kerja (Hok), Luas Lahan, Pelatihan, Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Takalar (PRT-36)
Indonesia merupakan negara agraris, dimana
sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Oleh karena itu,
pembangunan sektor pertanian merupakan sektor penggerak perkembangan ekonomi
dan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sektor pertanian masih merupakan
salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dalam proses pertumbuhannya dapat
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat.
Hal ini ditunjukan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja
yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian serta produk nasional yang
berasal dari pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari
keseluruhan perekonomian nasional (Mubyarto 1986)
Beberapa fakta menunjukkan bahwa program pembangunan yang telah
dilakukan pemerintah khusunya kebijakan dalam bidang pertanian selama ini tidak
secara langsung mampu meningkatkan keberdayaan petani. Hal tersebut dapat
dilihat dengan munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi petani, yang
menyebabkan petani tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari
kegiatan usaha tani yang dilakukannya.
Menurut Siagan (2002) bebrepa permasalahan tersebut
diantaranya adalah berkaitan dengan 1) kualitas sumber daya manusia disektor
pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor sektor ekonomi lainnya.
2) terbatasnya modal kegiatan usaha menyebabkan petani tidak mempunyai cukup
modal untuk melakuakn investasi. 3) pemilikan lahan yang sempit yang tidak
memungkinkan terciptanya skala usaha yang ekonomis dengan penggunaan teknologi
yang efisien. 4) petani belum memperoleh pendapatan sesuai dengan jerih
payahnya.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (KE-41)
Pasar modal sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang
bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi.
Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk
bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah
perasaan aman akan investasinya. Di pasar modal, laporan keuangan perusahaan
yang go public sangat penting sebagai dasar penilaian kinerja
perusahaan, terlebih perusahaan yang go public merupakan
perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan
luas, oleh karena itu operasi perusahaan yang efisien akan sangat mempengaruhi
apresiasi masyarakat pada perusahaan publik.
Secara
umum nilai perusahaan digambarkan dengan adanya perkembangan harga saham
perusahaan di pasar modal. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka
semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Harga saham di pasar modal
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, kinerja perusahaan secara
keseluruhan khususnya prospek perusahaan di masa depan serta laba yang dihasilkan. Selain itu, deviden yang
dibagikan kepada pemegang saham, suku bunga bank, serta tingkat perubahan harga
dianggap cukup berpengaruh. Seluruh faktor
fundamental tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada umumnya.
Saham adalah
salah satu aset yang diperdagangkan oleh perusahaan dalam pasar modal. Pasar
modal merupakan salah satu fasilitas untuk menyalurkan dana dari pihak yang
memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan melonjaknya
jumlah saham yang ditransaksikan, dan semakin tingginya volume perdagangan
saham, akan dapat mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Seiring
dengan perkembangan tersebut, maka kebutuhan akan informasi dalam pengambilan
keputusan investasi di pasar modal juga meningkat.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pengaruh Anggaran Biaya Operasional Dan Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Return On Asset (Roa) Pada Pt Pln (Persero) Pusat (KE-40)
Setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan
yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan
jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran,
operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja
yang harus saling mendukung dalam proses pencapai tujuan.
Perusahaan akan merencanakan dan mengendalikan hal-hal apa
saja yang dianggap penting dalam proses pencapai tujuan. Salah satu elemen penting perencanaan dan pengendalian
perusahaan adalah anggaran. Anggaran oleh banyak perusahaan diyakini dapat meningkatkan
kinerja perusahaan. Anggaran merupakan suatu rencana terperinci untuk di masa
yang akan datang dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Kegiatan bidang ini
sangat erat hubunganya, baik dalam tahap penyusunan hingga tahap pelaksanaan
dan realisasi anggaran.
Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan
umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan
barang.
Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk
mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan
informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali
untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi
tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan
anggaran.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Penerimaan Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten, Sulawesi Selatan (PT-6)
Kegiatan
investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena
investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi
merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebab investasi dapat menciptakan
pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara
meningkatkan stok modal. Investasi diharapkan berdampak pada pembangunan
nasional maupun wilayah, penyerapan tenaga kerja yang bisa diserap pada sektor
pertanian maupun peternakan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan di daerah
harus mampu memilih sektor-sektor yang dapat dijadikan unggulan bagi daerahnya
sehingga berdampak positif bagi pembangunan wilayah.
Berkaitan dengan investasi, maka
diera otonomi daerah ini setiap wilayah harus mampu mengembangkan berbagai
sektor yang potensial untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Kabupaten Pangkep mengusahakan sumber - sumber pendapatan dari berbagai sektor
yang menjadi unggulan terutama dalam peningkatan PDRB (Pendapatan Domestik
Regional Bruto).
Di Kabupaten Pangkep pembangunan
ekonomi regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan
Propinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan
kekuatan inti (core business) perekonomian yang mempunyai prospek dalam
skala regional maupun nasional. Core business Pangkep adalah bidang
agribisnis dengan penetapan kawasan-kawasan yang berbasis agribisnis.
Upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Pangkep, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas
yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan
sentra produksinya berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang
dimiliki oleh setiap komoditas.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pendapatan pada Sistem Integrasi Tanaman Semusim-Ternak Sapi Potong (Integrated Farming System) di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai (PT-5)
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan
pertanian dalam arti luas. Dengan adanya kebijakan pembangunan sebagaimana
tertuang dalam amanat Revitalisasi
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden
tanggal 11 Juni 2005, maka pembangunan pertanian perlu melakukan pendekatan
yang menyeluruh dan integratif dengan sub sektor yang lain di bawah naungan
sektor pertanian serta membangun ketahanan pangan yang mantap. Untuk merespon sasaran
dalam RPPK tersebut, pemerintah Propinsi
Sulawesi Selatan telah penetapkan Program Percepatan Pembangunan Pertanian
dengan menetapkan 4 komoditi utama sebagai sasaran yakni padi (beras), kakao,
udang dan ternak sapi. Program ini telah menetapkan sasaran utama yaitu Surplus
2 juta ton beras tahun 2009, pencapaian sejuta ekor sapi tahun 2013, dan
revitalisasi perkebunan kakao dan tambak udang. Dalam penetapan sasaran keempat
komoditi tersebut, masing-masing dinas terkait sebagai penanggung jawab program
membuat target secara terpisah, padahal jika dipandang bahwa usaha pertanian
secara umum sebagai suatu sistem, keempat program tersebut harusnya di jalankan
secara terintegrasi dan terpadu (Ali dkk,
2011 : 2).
Salah satu usaha sistem
pertanian terpadu yaitu sistem integrasi tanaman-ternak. Contohnya sistem
integrasi tanaman smusim-ternak sapi potong
yang merupakan intensifikasi sistem usaha tani melalui pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sapi
potong sebagai bagian kegiatan usaha. Sistem integrasi tanaman semusim- ternak
sapi potong sebagai salah satu upayah untuk meningkatkan produksi sapi potong yang
merupakan penyumbang daging terbesar terhadap produksi daging nasional sehingga
usaha ternak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan
dan meningkatkan pendapatan peternak.
Kabupaten
Sinjai khususnya Kecamatan Sinjai Tengah merupakan salah satu daerah yang
memiliki potensi dibidang pertanian dan peternakan yang memegang peranan
penting dalam perekonomian masyarakat, dimana sebagaian besar masyarakatnya
berprofesi sebagai petani-ternak. Hal ini di dukung oleh ternak sapi
potong yang berjumlah 5.991 Ekor serta lahan
pertanian seluas (1.568,00
Ha) yang
teridiri dari pengairan setengah teknis (300
Ha), Pengairan sederhana, (209,00 Ha) dan lahan Tada Hujan (1059 Ha) (Data Badan Pusat Statistik,
2009).
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (IMP-4)
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan
penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan
penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena
itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah
sepantasnyalah pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan
dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan
adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas
pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi
pemerintah sering pula disebut “Pelayanan masyarakat” (Public Servant).
Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak dijelaskan
oleh para ahli. Antara lain menurut Supriyanto
dan Sugiyanti, dalam buku Otonomi Daerah ’Capacity building dan Penguatan Demokrasi
Lokal’ (2003 : 68), ádalah upaya untuk membantu
menyiapkan, menyediakan/mengurus keperluan orang lain. Selain itu,
dalam buku yang sama, Moenir (2003 : 68) juga mengemukakan pendapatnya
mengenai ’pelayanan’ yaitu proses dalam berbuat baik. Pendapat lain dikemukakan
oleh Boediono (2003 : 60) tentang pengertian ’pelayanan’ yaitu proses bantuan
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu
yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Pelayanan
yang dilakukan oleh
aparat birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai
pelayanan publik. Sebab aparatur pemerintah bertanggung
jawab memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Perihal ’pelayanan public’ ini,
menurut Sianipar dalam buku Otonomi Daerah ’Capacity building
dan Penguatan Demokrasi
Lokal’ (2003 : 68) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD
dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dan undang-undang berlaku. Sedangkan
’pelayanan publik’ menurut Mahmudi (2005 : 229) adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pengertian ’pelayanan
publik’ yang dikemukakan oleh Mahmudi tersebut senada dengan pengertian
’pelayanan publik’ yang terdapat
dalam Keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (IPM-3)
Pemerintah
pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang
dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktivitas pemerintah dalam
upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama
baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan
utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di
mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain,
pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer
dari pemerintahan. Pemerintah tidana alokasi Khusus diadana alokasi Khususan
untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan
dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
Secara
teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena
dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara
pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat
sebagai pengguna jasa. Pelayanan umum adalah merupakan instrument kebijakan
pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat
serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi
dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada
produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama,
pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan
tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pelayanan
merupaka tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi: Melindungi Segenap bangsa dan
seluruh tumpah dara Indonesia emamjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan Moenir (2001;IX) “ Pelayanan umum dan
hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan tidana alokasi Khusus
terpisahkan satu sama lain ”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sarundajang
(1999:16) bahwa “ Pemerintah memiliki fungsi umum pemerintahan yaitu Fungsi
Pengaturan (Regulation) dan Fungsi
Pelayanan (Service) “. Dalam
Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab II Pasal 3 (Ayat 1)
ditegaskan bahwa:
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Analisis kinerja aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (IPM-2)
Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008
pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah
kabupaten atau daerah kota di bawah
kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas
dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk
pembinaan dan pengawasan aparatnya).Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi
daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.
Konsekuensi dari hal
tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi
untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil
inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga
diperoleh kinerja pemerintah yang baik.
Kelurahan adalah
wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas
dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat
serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.
Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap
masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Untuk mendapatkan FILE LENGKAP dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Langganan:
Postingan (Atom)
Dapatkan koleksi kami lainnya hanya dengan mengklik kategori dibawah ini
Tesis Manajemen SDM (MSDM)
TEsis Manajemen Pemasaran
TEsis Manajemen Pendidikan
TEsis Manajemen Administrasi Publik
TEsis Manajemen Keuangan
Tesis Manajemen Akuntansi
TEsis AgribisnisTEsis Agronomi
TEsis PeternakanTesis Administrasi Publik
Skripsi Manajemen SDM (MSDM)
Skripsi Manajemen Pemasaran
Skripsi Manajemen Pendidikan
Skripsi Manajemen Administrasi Publik
Skripsi Manajemen Keuangan
Skripsi Manajemen Akuntansi
Skripsi AgribisnisSkripsi Agronomi
Skripsi Peternakan
Skripsi Administrasi Publik
TEsis Manajemen Pemasaran
TEsis Manajemen Pendidikan
TEsis Manajemen Administrasi Publik
TEsis Manajemen Keuangan
Tesis Manajemen Akuntansi
TEsis AgribisnisTEsis Agronomi
TEsis PeternakanTesis Administrasi Publik
Skripsi Manajemen SDM (MSDM)
Skripsi Manajemen Pemasaran
Skripsi Manajemen Pendidikan
Skripsi Manajemen Administrasi Publik
Skripsi Manajemen Keuangan
Skripsi Manajemen Akuntansi
Skripsi AgribisnisSkripsi Agronomi
Skripsi Peternakan
Skripsi Administrasi Publik